Kemenkeu: Hasil Lelang Rampasan KPK Capai Rp 3 Miliar

Reporter

Editor

Peserta melakukan penawaran ketika mengikuti lelang barang hasil rampasan KPK terkait tindak pidana korupsi yang dilaksanakan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) di JCC, Jakarta, 22 September 2017. ANTARA/Wahyu Putro A

TEMPO.CO, Jakarta - Pelelangan barang rampasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Pusat menghasilkan keuntungan yang tidak sedikit bagi negara. Kementerian Keuangan mengklaim ada setidaknya Rp 3,4 miliar yang akan masuk ke kas negara dari lelang barang milik pelaku korupsi tersebut.

Baca juga: KPK Lelang 19 Mobil Hasil Sitaan Tindak Pidana Korupsi

"Masuk kas negara Rp 3,4 miliar, dan itu belum termasuk 3 persen dari peserta yang menang. Nanti dibayarkan setelah lelang ini," ujar Juru Bicara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu Hendrawan Yudi di lokasi lelang tersebut, Jumat, 22 September 2017.

Angka 3 persen yang dimaksud Hendrawan adalah nilai bea lelang yang dihitung dari harga barang hasil lelang. Tambahan itu sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 1 tahun 2013 mengenai
Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Kemenkeu.

Hendrawan, akrab disapa Didit, mengungkapkan adanya 21 dari 22 barang rampasan KPK yang terjual. Satu unit mobil Jaguar XJL 3.0 VG AT keluaran 2013 seharga Rp 1,1 miliar belum terbeli oleh lebih dari 500 peserta lelang barang rampasan KPK tersebut.

Dia pun menyampaikan bahwa total limit alias nilai gabungan dari seluruh batas harga lelang 22 barang tersebut mencapai Rp 2 miliar. Setelah lelang, harga pembelian yang didapat menyundul Rp 3 miliar. "Dalam pelaksanaan lelang tadi kan banyak yang nawar, tuh. Jadi dari 21 barang ini totalnya Rp 3 miliar."

Peserta lelang sebelumnya mendapat mendapat Virtual Account (VA) yang digunakan untuk mentransfer uang jaminan keikutsertaan lelang. Panitia memastikan uang tersebut akan ditransfer kembali bagi peserta yang kalah lelang, tanpa ada pemotongan.

YOHANES PASKALIS PAE DALE






Kementerian PUPR dan Kemenkeu Serah Terima Barang Milik Negara Tahap 2

1 hari lalu

Kementerian PUPR dan Kemenkeu Serah Terima Barang Milik Negara Tahap 2

Nilai BMN Kementerian PUPR yang diserahterimakan sebesar Rp19,09 triliun.


Nunggak Bayar SPP, Mahasiswa Bisa Ajukan Keringanan Utang hingga 80 Persen

1 hari lalu

Nunggak Bayar SPP, Mahasiswa Bisa Ajukan Keringanan Utang hingga 80 Persen

Kemenkeu mengatakan terdapat keringanan utang atas sumbangan pembinaan pendidikan (SPP Mahasiswa) atau uang kuliah hingga 80 persen.


Begini 7 Tahapan Pengadaan Utang Luar Negeri

6 hari lalu

Begini 7 Tahapan Pengadaan Utang Luar Negeri

Utang luar negeri adalah setiap pembiayaan melalui utang dari pemberi pinjaman yang diikat suatu perjanjian pinjaman dan harus kembali sesuai persyaratan


Utang RI Mendekati Rp 7.500 Triliun, Sri Mulyani: Masih Aman, Asalkan...

7 hari lalu

Utang RI Mendekati Rp 7.500 Triliun, Sri Mulyani: Masih Aman, Asalkan...

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai utang Indonesia masih tergolong aman.


Wamenkeu Tak Ingin Pandemi Berlanjut ke Krisis Keuangan

10 hari lalu

Wamenkeu Tak Ingin Pandemi Berlanjut ke Krisis Keuangan

Suahasil melanjutkan, dari pandemi Covid-19, negara belajar bahwa kondisi sosial hingga ekonomi tidak terlepas dari faktor kesehatan.


11 Tahun OJK Gantikan Bapepam-LK, Konglomerasi Sistem Keuangan Jadi Alasan

16 hari lalu

11 Tahun OJK Gantikan Bapepam-LK, Konglomerasi Sistem Keuangan Jadi Alasan

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK telah 11 tahun. Dibentuk menggantikan Bapepam-LK, saat terjadinya konglomerasi sistem keuangan pada 2009.


Mengelola Utang Negara Melalui Pinjaman dan Hibah

47 hari lalu

Mengelola Utang Negara Melalui Pinjaman dan Hibah

Pemanfaatan utang negara yang produktif serta sumber pembiayaan yang efisien dan berisiko rendah akan meringankan beban generasi mendatang.


Harga Mobil Listrik Rp700-900 Juta, Kemenkeu: Insentif Fiskalnya Bisa Rp 200 Juta

48 hari lalu

Harga Mobil Listrik Rp700-900 Juta, Kemenkeu: Insentif Fiskalnya Bisa Rp 200 Juta

Kementerian Keuangan mengungkapkan insentif fiskal yang mampu mengompensasi tingginya harga mobil listrik bagi masyarakat Indonesia.


Mengelola Utang Negara untuk Pembangunan Bangsa

50 hari lalu

Mengelola Utang Negara untuk Pembangunan Bangsa

Pembangunan infrastruktur dan perbaikan pendidikan dan kesehatan serta jaminan sosial, sebagian besar memang baru akan menuai hasil pada jangka menengah-panjang


Kemenkeu Bakal Atur Pengadaan Kendaraan Listrik untuk Kendaraan Dinas Pemerintah

55 hari lalu

Kemenkeu Bakal Atur Pengadaan Kendaraan Listrik untuk Kendaraan Dinas Pemerintah

Pengadaan kendaraan listrik untuk kendaraan dinas ini akan berbeda-beda di setiap kementerian maupun lembaga pemerintahan.