YLKI: Jangan Paksakan Pengenaan Biaya Isi Ulang Uang Elektronik

Reporter

Ilustrasi e-Money. TEMPO/Fardi Bestari

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi, menyarankan Bank Indonesia agar tidak memaksakan perbankan menarik biaya isi ulang kartu uang elektronik atau e-money.

"Saran paling riil adalah jangan mewajibkan bank untuk menarik biaya isi ulang. Menetapkan tarif tertinggi boleh, tetapi jangan memaksa harus menarik biaya," katanya, di Jakarta, Jumat, 22 September 2017.

Dia mengatakan, perbankan akan lebih kompetitif dalam melayani konsumen bila dibebaskan dari kewajiban menarik biaya isi ulang, meskipun dia mengakui aturan tentang biaya isi ulang bisa menertibkan pihak-pihak yang selama ini menarik biaya tinggi untuk isi ulang.

Di sisi lain, Abadi menilai Bank Indonesia akan terkesan berpihak pada bank tertentu bila tetap memaksakan biaya isi ulang pada kartu uang elektronik.

"Secara filosofi saja kami tidak setuju dengan biaya isi ulang itu. Konsumen dipaksa menggunakan uang elektronik dengan dalih untuk mendukung masyarakat tanpa uang tunai. Seharusnya konsumen menerima insentif karena sudah ikut mendukung, bukan malah disinsentif," katanya.

Baca: BI: Batas Atas Biaya Top Up E-Money di Luar Bank Penerbit Rp 1.500

Kalau penarikan biaya isi ulang uang elektronik itu menggunakan alasan untuk membiayai perawatan infrastruktur, Abadi mengatakan, seharusnya bisa menggunakan biaya dari penghematan anggaran yang terjadi dari kebijakan itu.

"Pengelola jalan tol diuntungkan karena tidak perlu menyiapkan uang kembalian yang nilainya cukup banyak. Saya mendengar cerita dari pengelola jalan tol, selama ini mereka kesulitan menyiapkan uang kembalian di pintu tol," katanya.

Dengan penggunaan uang elektronik melalui gerbang tol otomatis, maka pengelola jalan tol akan menghemat biaya yang bisa dialokasikan untuk perawatan infrastruktur.

"Perawatan infrastruktur juga bisa menggunakan anggaran Bank Indonesia yang dihemat melalui kebijakan itu. Dengan penggunaan uang elektronik tentu biaya pencetakan uang akan menurun," katanya.

ANTARA






664 Penumpang Transjakarta Mengaku Saldo Kartu Elektroniknya Terpotong Dua Kali

32 hari lalu

664 Penumpang Transjakarta Mengaku Saldo Kartu Elektroniknya Terpotong Dua Kali

PT Transjakarta telah merespon 353 aduan dan memberikan kartu pengganti.


Sistem Tap In dan Tap Out Transjakarta Sempat Bermasalah, Ini Cara Mengadu ke YLKI

44 hari lalu

Sistem Tap In dan Tap Out Transjakarta Sempat Bermasalah, Ini Cara Mengadu ke YLKI

PT Transjakarta telah meresmikan kebijakan baru yakni pemberlakuan tap in dan tap out bus Transjakarta sejak 4 Oktober 2022, lalu.


Sistem Tap In di Halte Transjakarta Masih Bermasalah, Penumpang: Sekarang Anak Kecil Mesti Punya Kartu Juga

51 hari lalu

Sistem Tap In di Halte Transjakarta Masih Bermasalah, Penumpang: Sekarang Anak Kecil Mesti Punya Kartu Juga

Seorang penumpang bernama Komar menilai Transjakarta kurang sosialisasi peraturan baru itu kepada masyarakat.


Operator Protes Tarif Angkutan Penyeberangan, YLKI Sebut Keselamatan Jadi Kasta Tertinggi

51 hari lalu

Operator Protes Tarif Angkutan Penyeberangan, YLKI Sebut Keselamatan Jadi Kasta Tertinggi

YLKI mengingatkan dalam hal bertransportasi, keselamatan adalah kasta tertinggi yang tidak bisa ditawar-tawar lagi.


Nilai Transaksi Uang Elektronik Capai Rp 35,5 T, Tumbuh 39,76 Persen

24 Agustus 2022

Nilai Transaksi Uang Elektronik Capai Rp 35,5 T, Tumbuh 39,76 Persen

Bank Indonesia mencatat transaksi ekonomi dan keuangan digital mengalami kenaikan. Nilai transaksi uang elektronik tumbuh.


BI: Transaksi Digital Banking Naik 27,87 Persen Jadi Rp4.359,7 pada Juli 2022

23 Agustus 2022

BI: Transaksi Digital Banking Naik 27,87 Persen Jadi Rp4.359,7 pada Juli 2022

BI melaporkan nilai transaksi digital banking meningkat 27,82 persen pada Juli 2022 menjadi Rp4.359,7 triliun, secara year on year.


LKY Persoalkan Debt Collector Perusahaan Leasing Tarik Paksa Mobil dan Motor

18 Agustus 2022

LKY Persoalkan Debt Collector Perusahaan Leasing Tarik Paksa Mobil dan Motor

MK melarang perusahaan leasing dan debt collector menarik paksa kendaraan tanpa putusan pengadilan. Biaya mengambil kendaraan hingga Rp 4 juta.


Penumpang LRT Jakarta Tembus 1.500 Orang per Hari

12 Agustus 2022

Penumpang LRT Jakarta Tembus 1.500 Orang per Hari

Angka rata-rata penumpang harian LRT Jakarta sudah memenuhi target Pemprov DKI.


Marak Oplosan Air Minum, YLKI Imbau Produsen Tak Jual Label Produk

25 Juli 2022

Marak Oplosan Air Minum, YLKI Imbau Produsen Tak Jual Label Produk

Penelitian YLKI menunjukkan banyak beredar air minum kemasan yang tidak memenuhi standar air.


Nilai Transaksi Elektronik Capai Rp 32 Triliun pada Mei 2022

24 Juni 2022

Nilai Transaksi Elektronik Capai Rp 32 Triliun pada Mei 2022

BI mencatat nilai transaksi uang elektronik pada Mei 2022 tumbuh 35,25 persen (yoy) mencapai Rp 32 triliun.