Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Cerita Pembalak Liar yang Berubah Menjadi Pengusaha Kapal

image-gnews
Warga menggunakan perahu sampan sebagai alat transportasi di aliran Sungai Kumba, Jagoi Babang, Kalimantan Barat, 30 Januari 2016. TEMPO/Subekti
Warga menggunakan perahu sampan sebagai alat transportasi di aliran Sungai Kumba, Jagoi Babang, Kalimantan Barat, 30 Januari 2016. TEMPO/Subekti
Iklan

TEMPO.CO, PANGKALAN KERINCI - Menjadi juragan atau pengusaha transportasi sungai tidak pernah terbayangkan sebelumnya oleh Mahyudin Pasaribu, warga Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau.

Dahulu, dia bersama warga setempat di Pelalawan memilih untuk memanfaatkan hasil kayu tanpa mengantongi izin atau yang dikenal sebagai pembalak liar (illegal logger), lalu menjualnya kepada pengumpul atau toke.

Kegiatan itu dilakukannya sejak 1993 hingga akhir 2003. Pria 43 tahun itu memutuskan mengakhirinya saat pemerintah bersama aparat mulai giat melakukan penegakan hukum kepada pembalak liar.

"Saya sempat ditahan di BKSDA (Balai Konservasi Sumber Daya Alam) Pekanbaru selama tiga minggu karena tertangkap membawa kayu di akhir 2003," katanya saat dijumpai di Pelalawan, Rabu 13 September 2017.

Simak:  Produksi Kerupuk Jablay, Hartono Raup Rp 600 Juta

Dari pengalaman itu, dia mulai berupaya mencari peluang baru untuk menafkahi keluarga, dan melihat ada potensi itu dari kegiatan usaha PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP).

Sebagai ketua SPSI atau serikat buruh setempat, Mahyudin mencoba mendiskusikan dengan manajemen RAPP apakah bisa ikut dalam kegiatan bongkar muat barang di pabrik.

Lalu karena sistem logistik pabrik sudah berjalan cukup lama, ternyata peluang di bidang itu tidak terlalu besar untuk dikerjakan bersama timnya.

Ketika berkeliling di wilayah operasi, dia melihat sejumlah sungai di konsesi RAPP yang dimanfaatkan untuk memindahkan orang dan barang.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Di sinilah akhirnya peluang kerja bagi dirinya serta masyarakat setempat bisa terbuka, yaitu menjadi penyedia jasa transportasi sungai dengan menggunakan perahu kayu bermesin tempel, istilah setempat yaitu pompong. 

"Kami mulai melayani jasa transportasi di sungai itu sejak awal 2005 lalu, dan kami diminta membuat badan usaha yang kemudian terbentuk dalam CV Mitra Pelalawan Setia (MPS,)" kata Mahyudin.

Tahun-tahun awal operasional MPS, pihaknya mengelola lima kapal pompong yang dijalankan dengan dukungan masyarakat setempat pemilik perahu itu.

Seiring peningkatan area tanam di wilayah itu, pihaknya ikut menuai berkah dengan bertambahnya permintaan jasa sewa pompong dan juga merambah ke jasa sewa speedboat untuk mengantar karyawan bidang perawatan ke lokasi tanam.

Kini, Mahyudin dan perusahaan yang sudah berbentuk PT itu telah memiliki total 45 aset berupa 28 unit pompong, 15 unit speedboat, dan 2 unit mobil operasional untuk menjalankan kegiatan usahanya. Penghasilan reratanya perbulan Rp250 juta, dan sudah termasuk untuk membayar gaji 47 orang karyawan.

"Saya sangat bersyukur sekali dan banyak perubahan dirasakan sejak bermitra dengan RAPP, kalau dulu penghasilan pembalakan liar tidak tetap, sekarang sudah jauh berbeda," katanya.

Pengusaha ini berencana menambah sektor usaha baru yaitu jasa penyewaan alat berat, untuk membantu masyarakat membuka lahan tanpa bakar, sekaligus mendukung program pemerintah menjaga daerah itu bebas dari risiko terjadinya kebakaran lahan dan hutan.



BISNIS.COM

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Di Musda IX HIPPI Fadel Muhammad Jabarkan IKN dan Tantangan Jakarta

8 Desember 2022

Wakil Ketua MPR Prof. Dr. Ir. Fadel Muhammad. Fadel diacara Musyawarah Daerah IX Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Jakarta, 7 Desember 2022.
Di Musda IX HIPPI Fadel Muhammad Jabarkan IKN dan Tantangan Jakarta

Jakarta tetap menjadi pusat bisnis dan di Kalimantan Timur menjadi pusat pemerintahan.


Pengusaha Pribumi DKI Siap Menyesuaikan Harga Imbas dari Kenaikan Harga BBM Bersubsidi

3 September 2022

Harga BBM Resmi Naik Hari Ini, Pertalite Jadi Rp 10.000 per Liter
Pengusaha Pribumi DKI Siap Menyesuaikan Harga Imbas dari Kenaikan Harga BBM Bersubsidi

Sarman Simanjorang menyatakan, pengusaha telah siap menyesuaikan harga barang dan jasa seiring dengan kenaikan harga BBM bersubsidi.


Harga BBM Bersubsidi Naik, Pengusaha Pribumi DKI Jakarta Sebut Masih Terjangkau

3 September 2022

Antrean kendaraan di SPBU Siliwangi, Pamulang, Tangerang Selatan menunggu giliran pengisian BBM, Sabtu, 3 September 2022. TEMPO/Lani Diana
Harga BBM Bersubsidi Naik, Pengusaha Pribumi DKI Jakarta Sebut Masih Terjangkau

Sarman Simanjorang menganggap pemerintah memang harus menyesuaikan tarif bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi.


Pengusaha Pribumi Maklumi Keputusan Rem Darurat PSBB Anies Baswedan

10 September 2020

Direktur Ticketing INASGOC Sarman Simanjorang, Direktur Utama KiosTix Ade Sulistioputra, Senior Vice President Rahmat Broto Traiji, Government Project Bank Mandiri bersama dengan Pejabat Eksekutif bidang Hubungan Kelembagaan Bank Mandiri Alexandra Askandar usai melakukan penandatangan kerjasama antara KiosTix dengan Bank Mandiri di Plaza Bank Mandiri, Jakarta Selatan, Jumat, 29 Juni 2018. TEMPO/Dias Prasongko
Pengusaha Pribumi Maklumi Keputusan Rem Darurat PSBB Anies Baswedan

Pengusaha Pribumi memaklumi keputusan rem darurat PSBB Anies Baswedan.


Empat Usul Pengusaha Pribumi untuk Pulihkan Perkonomian UMKM DKI

23 Juli 2020

Ilustrasi pemberian bantuan sosial. ANTARA
Empat Usul Pengusaha Pribumi untuk Pulihkan Perkonomian UMKM DKI

Untuk memulihkan perekonomian UMKM, pengusaha pribumi mengusulkan agar jenis bantuan sosial diubah dari bahan pangan menjadi uang tunai.


Pengusaha Pribumi: Belum Semua UMKM Buka karena Terkendala Modal

23 Juli 2020

Seorang penjahit mengoperasikan ponselnya pada lapaknya di Metro Atom, Pasar Baru, Jakarta, Minggu, 3 Mei 2020. Presiden Joko Widodo meminta pemerintah daerah menyiapkan progran stimulus ekonomi bagi pelaku usaha yang terdampak pandemi COVID-19 bukan hanya bagi hanya usaha kecil, menengah dan besar saja tapi juga usaha mikro dan ultra mikro agar masyarakat tetap sejahtera. ANTARA
Pengusaha Pribumi: Belum Semua UMKM Buka karena Terkendala Modal

Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia menyatakan belum semua UMKM buka di masa PSBB Transisi karena terkendala modal.


PSBB Transisi, Pengusaha Pribumi: Ekonomi Kita Masih Gigi Satu

22 Juli 2020

Suasana lengang di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Jumat, 10 April 2020. Pada 10 April 2020 mulai diterapkan pemberlakuan Pembatasan Sosial Bersekala Besar untuk DKI Jakarta sampai dengan 23 April mendatang. Tempo/Tony Hartawan
PSBB Transisi, Pengusaha Pribumi: Ekonomi Kita Masih Gigi Satu

Ketua Hippi DKI Jakarta, Sarman Simanjorang menyebut pendapatan sektor perdagangan di masa PSBB Transisi masih stagnan.


Karyawan Tempat Hiburan Demo, Pengusaha Pribumi: Wajar Saja

22 Juli 2020

Pekerja tempat hiburan yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Hiburan Jakarta (Asphija) berunjuk rasa meminta Gubernur Anies Baswedan membuka usaha mereka, Selasa, 21 Juli 2020/Ihsan Reliubun/Tempo
Karyawan Tempat Hiburan Demo, Pengusaha Pribumi: Wajar Saja

Ketua Hippi DKI Jakarta Sarman Simanjorang menilai wajar demonstrasi yang digelar para karyawan tempat hiburan di depan Balai Kota Jakarta.


DKI Terima Bantuan Banjir dari Himpunan Pengusaha Pribumi

24 Januari 2020

Sekretaris Daerah DKI Saefullah (berbaju biru merah) saat penyerahan bantuan dari Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia untuk warga korban banjir di Balai Kota, Jumat 24 Januari 2020. Tempo/Taufiq Siddiq
DKI Terima Bantuan Banjir dari Himpunan Pengusaha Pribumi

Pemerintah DKI menerima bantuan bagi korban banjir dari Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia wilayah Jakarta.


Pengusaha Berharap Jokowi Evaluasi 16 Paket Kebijakan Ekonomi

13 September 2019

Komisaris Utama PT Delta Djakarta Tbk, Sarman Simanjorang. Twitter.com
Pengusaha Berharap Jokowi Evaluasi 16 Paket Kebijakan Ekonomi

Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta Sarman Simanjorang menilai 16 paket kebijakan ekonomi kurang berhasil.