Top Up E-Money Berbayar, Gubernur BI Dilaporkan ke Ombudsman

Reporter

Editor

Gelang Mandiri E-Money. ANTARA FOTO/Zabur Karuru

TEMPO.CO, Jakarta - Pengacara yang fokus pada isu perlindungan konsumen David Tobing menyatakan belum akan melakukan gugatan kelompok atau class action terkait rencana kebijakan pengenaan biaya isi ulang atau top up e-money oleh Bank Indonesia. "Saya mau ke lapor ke Ombudsman dulu," ujar dia kepada Tempo, Senin, 18 September 2017.

Baca juga: Biaya Top Up e-Money Dibebankan ke Konsumen, YLKI: Tidak Elok

Siang ini, dia bakal melaporkan Gubernur Bank Indonesia ke Ombudsman Republik Indonesia. Dalam laporannya, dia meminta Ombudsman memberikan rekomendasi kepada Bank Indonesia untuk membatalkan rencana penerbitan kebijakan pengenaan biaya untuk isi ulang kartu elektronik dan melindungi hak konsumen untuk melakukan transaksi dengan menggunakan uang kertas maupun logam.

Pasalnya, rencana kebijakan BI terkait pengenaan biaya isi ulang kartu uang elektronik alias e-Money berkisar antara Rp 1.500 hingga Rp 2.000, menurut dia, patut diduga merupakan bentuk tindakan maladministrasi yang mencerminkan keberpihakan pada pengusaha. "Alasannya buat infastruktur bank. Masa pengusaha dimodalin sama konsumen? Aneh banget," ujarnya.

Rencana kebijakan BI tersebut, kata David, diduga melanggar hak konsumen untuk melakukan pembayaran dengan mata uang rupiah kertas maupun logam dan patut diduga sebagai tindak pidana, sebagaimana diatur Pasal 2 ayat (2), 23 ayat (1), 33 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2011 tentang mata uang.

Dalam ketentuan tersebut, dia berujar, telah diatur secara tegas bahwa setiap orang dilarang menolak untuk menerima rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran. Adapun bila melanggar, akan diancam pidana paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp200 juta. "Uang elektronik itu hanya ada di peraturan BI bukan undang-undang," ujarnya.

Sedikitnya, David menyebut ada beberapa alasan mengapa kebijakan BI tersebut menyebabkan ketidakadilan bagi konsumen. Pertama, konsumen sudah dipaksa untuk tidak bayar tunai dengan adanya kebijakan pemerintah yang menerapkan 100 persen pembayaran elektronik di jalan tol per 31 Oktober 2017. Kedua, uang konsumen mengendap di bank, namun tidak memperoleh bunga.

Selanjutnya, uang elektronik tidak dijamin lembaga penjamin simpanan. Padahal, apabila kartu hilang, uang yang tersisa di kartu akan hilang. Menurut dia, konsumen seharusnya mendapat insentif dan bukan disentif dalam pelaksanaan program cashless society.

David Tobing, sebelumnya pernah melayangkan gugatan terkait dengan kebutuhan konsumen. Tahun lalu, dia melayangkan gugatannya terhadap PT Ford Motor Indonesia (FMI) lantaran keputusan bisnis Ford untuk mundur dari seluruh operasinya di Indonesia.

David juga pernah menggugat Lion Air lantaran kesal dengan penundaan rute Jakarta-Surabaya, beberapa waktu silam. Satu tahun ia harus bolak-balik pengadilan demi gugatan senilai tiket pesawat, yakni sekitar Rp 700 ribu. Tak hanya mendapat kemenangan, pemerintah pun membuat peraturan baru yang lebih melindungi konsumen.

Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo belum bisa dikonfirmasi soal rencana David Tobing membawa top up e-money berbayar itu ke Ombudsman.

CAESAR AKBAR






Bank Indonesia: Selama Sepekan Modal Asing Masuk Rp 11,7 T, Mayoritas ke SBN

19 jam lalu

Bank Indonesia: Selama Sepekan Modal Asing Masuk Rp 11,7 T, Mayoritas ke SBN

Bank Indonesia (BI) mencatat terdapat aliran modal asing masuk bersih senilai Rp11,71 triliun.


Indonesia Kalah Sengketa Soal Ekspor Nikel, Apa Manfaat Nikel untuk Peralatan Militer?

2 hari lalu

Indonesia Kalah Sengketa Soal Ekspor Nikel, Apa Manfaat Nikel untuk Peralatan Militer?

Di banyak industri, bahan tambang nikel yang ditemukan pada 1751 ini sudah banyak digunakan, untuk apa saja? Salah satunya untuk peralatan militer.


11 Tahun OJK Gantikan Bapepam-LK, Konglomerasi Sistem Keuangan Jadi Alasan

3 hari lalu

11 Tahun OJK Gantikan Bapepam-LK, Konglomerasi Sistem Keuangan Jadi Alasan

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK telah 11 tahun. Dibentuk menggantikan Bapepam-LK, saat terjadinya konglomerasi sistem keuangan pada 2009.


Bank Indonesia Catat Transaksi Bulanan Kartu Kredit Kisaran Rp 26 T hingga Rp 28 T Sejak 2018

3 hari lalu

Bank Indonesia Catat Transaksi Bulanan Kartu Kredit Kisaran Rp 26 T hingga Rp 28 T Sejak 2018

Bank Indonesia mencatat nilai transaksi kartu kredit sepanajang Januari-September 2022 tembus 250,47 juta dengan nilai transaksi sebesar Rp231,8 T.


Curhat Gubernur BI Mati-matian Stabilkan Rupiah, Cadangan Devisa Turun jadi USD 130,1 M

4 hari lalu

Curhat Gubernur BI Mati-matian Stabilkan Rupiah, Cadangan Devisa Turun jadi USD 130,1 M

Gubernur BI Perry Warjiyo blak-blakan menjelaskan bahwa pihaknya selama ini berupaya semaksimal mungkin agar bisa menstabilkan kurs rupiah.


Perry Warjiyo: Perpindahan Bank Indonesia ke IKN Masuk dalam Kebijakan 2023

5 hari lalu

Perry Warjiyo: Perpindahan Bank Indonesia ke IKN Masuk dalam Kebijakan 2023

BI mulai menyiapkan perpindahan bank sentral ke Ibu Kota Negara (IKN) baru pada 2023.


Ekonom Prediksi Rupiah Menguat di Akhir Tahun: Marak IPO dan Rights Issue

6 hari lalu

Ekonom Prediksi Rupiah Menguat di Akhir Tahun: Marak IPO dan Rights Issue

Potensi penguatan nilai tukar rupiah antara lain berasal dari faktor berkurangnya tekanan inflasi dan meningkatnya aktivitas di pasar modal.


4 Penyebab Kurs Rupiah Masih Melemah di Rentang 15.600-an per Dolar AS

6 hari lalu

4 Penyebab Kurs Rupiah Masih Melemah di Rentang 15.600-an per Dolar AS

Kurs rupiah terhadap dolar AS masih melemah kendati BI sudah mengerek suku bunga acuan atau BI 7 days repo rate (BI7DRR) menjadi 5,25 persen.


Prediksi Inflasi Pekan Ketiga November 0,13 Persen, BI Sebut Harga Telur dan Rokok Jadi Pemicu

7 hari lalu

Prediksi Inflasi Pekan Ketiga November 0,13 Persen, BI Sebut Harga Telur dan Rokok Jadi Pemicu

Bank Indonesia (BI) berdasarkan Survei Pemantauan Harga memperkirakan inflasi hingga minggu ketiga November 2022 mencapai 0,13 persen


Bank Indonesia Catat Surplus Transaksi Berjalan Naik jadi USD 4,4 Miliar

8 hari lalu

Bank Indonesia Catat Surplus Transaksi Berjalan Naik jadi USD 4,4 Miliar

BI mengumumkan transaksi berjalan di Tanah Air kembali naik pada kuartal ketiga tahun 2022 ini. Hal tersebut didorong oleh kuatnya kinerja ekspor.