Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Top Up E-Money Berbayar, Gubernur BI Dilaporkan ke Ombudsman

image-gnews
Gelang Mandiri E-Money. ANTARA FOTO/Zabur Karuru
Gelang Mandiri E-Money. ANTARA FOTO/Zabur Karuru
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pengacara yang fokus pada isu perlindungan konsumen David Tobing menyatakan belum akan melakukan gugatan kelompok atau class action terkait rencana kebijakan pengenaan biaya isi ulang atau top up e-money oleh Bank Indonesia. "Saya mau ke lapor ke Ombudsman dulu," ujar dia kepada Tempo, Senin, 18 September 2017.

Baca juga: Biaya Top Up e-Money Dibebankan ke Konsumen, YLKI: Tidak Elok

Siang ini, dia bakal melaporkan Gubernur Bank Indonesia ke Ombudsman Republik Indonesia. Dalam laporannya, dia meminta Ombudsman memberikan rekomendasi kepada Bank Indonesia untuk membatalkan rencana penerbitan kebijakan pengenaan biaya untuk isi ulang kartu elektronik dan melindungi hak konsumen untuk melakukan transaksi dengan menggunakan uang kertas maupun logam.

Pasalnya, rencana kebijakan BI terkait pengenaan biaya isi ulang kartu uang elektronik alias e-Money berkisar antara Rp 1.500 hingga Rp 2.000, menurut dia, patut diduga merupakan bentuk tindakan maladministrasi yang mencerminkan keberpihakan pada pengusaha. "Alasannya buat infastruktur bank. Masa pengusaha dimodalin sama konsumen? Aneh banget," ujarnya.

Rencana kebijakan BI tersebut, kata David, diduga melanggar hak konsumen untuk melakukan pembayaran dengan mata uang rupiah kertas maupun logam dan patut diduga sebagai tindak pidana, sebagaimana diatur Pasal 2 ayat (2), 23 ayat (1), 33 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2011 tentang mata uang.

Dalam ketentuan tersebut, dia berujar, telah diatur secara tegas bahwa setiap orang dilarang menolak untuk menerima rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran. Adapun bila melanggar, akan diancam pidana paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp200 juta. "Uang elektronik itu hanya ada di peraturan BI bukan undang-undang," ujarnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sedikitnya, David menyebut ada beberapa alasan mengapa kebijakan BI tersebut menyebabkan ketidakadilan bagi konsumen. Pertama, konsumen sudah dipaksa untuk tidak bayar tunai dengan adanya kebijakan pemerintah yang menerapkan 100 persen pembayaran elektronik di jalan tol per 31 Oktober 2017. Kedua, uang konsumen mengendap di bank, namun tidak memperoleh bunga.

Selanjutnya, uang elektronik tidak dijamin lembaga penjamin simpanan. Padahal, apabila kartu hilang, uang yang tersisa di kartu akan hilang. Menurut dia, konsumen seharusnya mendapat insentif dan bukan disentif dalam pelaksanaan program cashless society.

David Tobing, sebelumnya pernah melayangkan gugatan terkait dengan kebutuhan konsumen. Tahun lalu, dia melayangkan gugatannya terhadap PT Ford Motor Indonesia (FMI) lantaran keputusan bisnis Ford untuk mundur dari seluruh operasinya di Indonesia.

David juga pernah menggugat Lion Air lantaran kesal dengan penundaan rute Jakarta-Surabaya, beberapa waktu silam. Satu tahun ia harus bolak-balik pengadilan demi gugatan senilai tiket pesawat, yakni sekitar Rp 700 ribu. Tak hanya mendapat kemenangan, pemerintah pun membuat peraturan baru yang lebih melindungi konsumen.

Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo belum bisa dikonfirmasi soal rencana David Tobing membawa top up e-money berbayar itu ke Ombudsman.

CAESAR AKBAR

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Jokowi Minta Erick Thohir, BI dan OJK Perbaiki Regulasi Kredit UMKM: Jangan Hanya Lihat Agunannya, tapi..

8 jam lalu

Presiden Joko Widodo (keempat kiri) didampingi Menteri BUMN Erick Thohir (kiri), Menkop UKM Teten Masduki (kedua kiri), Seskab Pramono Anung (ketiga kiri), Mendag Zulkifli Hasan (kelima kiri), Dirut BRI Sunarso (ketiga kanan) dan Direktur Bisnis Kecil dan Menengah BRI Amam Sukriyanto (kanan) meninjau pameran UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2023 di Jakarta Convention Center, Jakarta, Kamis 7 Desember 2023. Dalam pameran yang berlangsung hingga 10 Desember itu Presiden Jokowi mengungkapkan UMKM merupakan penopang ekonomi nasional yang mana 61 persen PDB nasional disumbang oleh UMKM dan 97 persen tenaga kerja di Indonesia diserap UMKM. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Jokowi Minta Erick Thohir, BI dan OJK Perbaiki Regulasi Kredit UMKM: Jangan Hanya Lihat Agunannya, tapi..

Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta agar para pemangku kebijakan bisa memperbaiki regulasi penyaluran kredit bagi UMKM.


Harga Cabai Rawit Merah Terus Melonjak: Hari Ini Tembus Rp 147 Ribuan per Kilogram

10 jam lalu

Pembeli membayar belanjaan kepada pedagang di Pasar Senggol Kota Dumai, Riau, Selasa, 31 Oktober 2023. Harga kebutuhan harian di Riau mengalami kenaikan pada awal pekan ini, seperti harga cabai merah Sumbar naik dari Rp48 ribu menjadi Rp70 ribu per kilogram. ANTARA/Aswaddy Hamid
Harga Cabai Rawit Merah Terus Melonjak: Hari Ini Tembus Rp 147 Ribuan per Kilogram

Harga cabai rawit merah menyentuh harga Rp 147.500 per Kilogram. Ini detail harga cabai di berbagai daerah.


Ekonom: Kenaikan Uang Beredar hingga Akhir 2023 Tak Terlalu Besar Meski Ada Natal dan Tahun Baru

2 hari lalu

Kendaraan mengantre di Gerbang Tol Cikampek Utama 1 di Karawang, Jawa Barat, Jumat, 23 Desember 2022. Arus mudik Natal dan Tahun Baru 2023 yang melewati gerbang tol tersebut hingga pukul 21:07 WIB terpantau lancar . ANTARA/Rivan Awal Lingga
Ekonom: Kenaikan Uang Beredar hingga Akhir 2023 Tak Terlalu Besar Meski Ada Natal dan Tahun Baru

Ekonom yang juga Direktur Celios Bhima Yudhistira memproyeksikan uang beredar dalam arti luas (M2) hanya naik 4-4,5 persen YoY pada akhir Desember 2023 atau sebesar Rp 8.643 triliun.


BPK Beri Opini Wajar Tanpa Pengecualian ke Semua Kementerian/Lembaga, Kecuali Kominfo

2 hari lalu

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yatun (kanan) bersama anggota I BPK Nyoman Adhi Suryadnyana (kiri) berjalan keluar usai menyerahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2022 kepada Presiden Joko Widodo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa 11 November 2022. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
BPK Beri Opini Wajar Tanpa Pengecualian ke Semua Kementerian/Lembaga, Kecuali Kominfo

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menjadi satu-satunya kementerian yang mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian atau WDP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)


BI Ajak Masyarakat Waspada Peredaran Uang Palsu di Tahun Politik, Lakukan Ini Jika Menemukannya

2 hari lalu

Ilustrasi Uang Palsu. ANTARA FOTO/Nyoman Budhiana
BI Ajak Masyarakat Waspada Peredaran Uang Palsu di Tahun Politik, Lakukan Ini Jika Menemukannya

Bank Indonesia atau BI melakukan berbagai antisipasi untuk mencegah peredaran uang palsu terutama di tahun politik ini.


Raih Penghargaan, Ini Strategi Pengembangan Bank Mandiri

3 hari lalu

Raih Penghargaan, Ini Strategi Pengembangan Bank Mandiri

Bank Mandiri baru saja menerima tiga penghargaan terkait pengembangan pasar uang dari Bank Indonesia melalui Bank Indonesia Award 2023.


Terkini: 3 Uang Logam Ditarik BI dari Peredaran, M Lutfi Bela Jokowi di Depan Tom Lembong

4 hari lalu

Tiga mata uang logam yang dari peredaran. TEMPO/Nufus Nita Hidayati
Terkini: 3 Uang Logam Ditarik BI dari Peredaran, M Lutfi Bela Jokowi di Depan Tom Lembong

Berita terkini ekonomi dan bisnis pada Ahad siang, 3 Desember 2023, dimulai dari penarikan tiga uang logam oleh BI dari peredaran per 1 Desember 2023.


3 Uang Logam Ditarik BI dari Peredaran per 1 Desember 2023, Begini Penampakannya

4 hari lalu

Tiga mata uang logam yang dari peredaran. TEMPO/Nufus Nita Hidayati
3 Uang Logam Ditarik BI dari Peredaran per 1 Desember 2023, Begini Penampakannya

Bank Indonesia (BI) mencabut dan menarik tiga mata uang logam dari peredaran. Seperti apa penampakannya? Bagaimana cara menukarkannya?


Kebutuhan Uang Periode Libur Akhir Tahun di Lampung Diperkirakan Rp 3 Triliun

5 hari lalu

Petugas memberikan uang baru hasil penukaran kepada warga di mobil kas keliling Bank Indonesia di Kota Ternate, Maluku Utara, Selasa 21 Maret 2023. Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara meluncurkan kegiatan Semarak Rupiah Ramadhan dan Berkah Idul Fitri (Serambi) 2023  yang berlangsung pada 21 Maret hingga 20 April 2023 dengan menyediakan uang tunai sebesar Rp867 miliar tersebut untuk memberi kemudahan bagi masyarakat dalam menukarkan uang baru. ANTARA FOTO/Andri Saputra
Kebutuhan Uang Periode Libur Akhir Tahun di Lampung Diperkirakan Rp 3 Triliun

Kebutuhan uang di periode libur akhir tahun di Provinsi Lampung mencapai Rp 3 triliun.


Masjid Raya Provinsi Sumbar Jadi Proyek Percontohan Kawasan Halal, Ini Pertimbangan BI

5 hari lalu

Masjid Raya Sumatera Barat. Foto : Pemkot Padang
Masjid Raya Provinsi Sumbar Jadi Proyek Percontohan Kawasan Halal, Ini Pertimbangan BI

Masjid Raya Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menjadi proyek percontohan atau pilot project kawasan gaya hidup halal.