Bea Cukai Kaji Usulan Batas Barang Bawaan di Atas 250 Dolar

Reporter

Editor

Ilustrasi wanita di bandara. shutterstock.com

TEMPO.CO, Jakarta - Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan berencana menggodok ulang aturan terkait bea masuk barang bawaan dari luar negeri. Batas maksimum harga barang yang bebas dari bea masuk barang impor saat ini sebesar 250 US$ (sekitar Rp 3,3 juta) per penumpang atau 1.000 US$ (Rp 13,2 juta) per keluarga. Muncul usulan agar batas maksimal itu dinaikkan 10 kali lipat, karena dinilai terlalu rendah.

Simak: Viral, Video Penumpang Pesawat Bertas Mahal Ditagih Bea Masuk

"Kita akan cari referensi di negara lain seperti apa, tapi tentu tak bisa sampai setinggi itu," ujar Dirjen Bea Cukai Heru Pambudi di Markas Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin, 18 September 2017.

Batas nilai bea masuk barang dari luar negeri itu dipersoalkan usai viralnya kabar terkait penarikan uang bea masuk terhadap penumpang yang membawa tas bermerek dengan harga di atas 250 US$ dari luar negeri. Tersebar pula video dan berita acara pemeriksaan terkait penumpang yang diperiksa oleh petugas bea cukai Bandara Soekarno-Hatta itu.

Heru, dalam hal ini memastikan bahwa pungutan hanya dikenakan pada barang yang dibeli penumpang dari luar negeri.

"Dia bisa membeli itu dari luar negeri dalam kondisi baru, ada invoice (bukti pembelian), tentu jadi atensi bagi petugas kita," kata dia.

Heru mengaku menerima usulan dan saran dari masyarakat mengenai batas nilai bea masuk itu. Namun, dia memastikan batas itu tak akan dinaikkan hingga 10 kali lipat.

Usulan meningkatkan nilai pengenaan bea masuk untuk barang bawaan dari luar negeri hingga 10 kali sempat datang dari Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo. Menurut usulan itu, batas nilai bea masuk itu menjadi 2.500 US$ per individu dan 10.000 US$ per keluarga.

Baca juga: Penumpang Dipajaki karena Bawa Tas Mahal, Sri Mulyani: Tidak Ada Pengetatan

Tingginya batas maksimal nilai barang bawaan dari luar negeri, menurut Heru bisa merugikan pelaku industri domestik dan menyebabkan persaingan bisnis tak sehat. "Merugikan yang memproduksi barang sejenis, karena industri dalam negeri semua membayar pajak," ujar Heru.

YOHANES PASKALIS PAE DALE






IK-CEPA Diprediksi Genjot Industri Otomotif Indonesia dan Korea Selatan

46 hari lalu

IK-CEPA Diprediksi Genjot Industri Otomotif Indonesia dan Korea Selatan

Penghapusan tarif 5 persen terhadap produk otomotif saat IK-CEPA berlaku membuat harga banyak komponen kendaraan lebih kompetitif


Pemerintah Gratiskan Bea Masuk Impor Kendaraan Listrik IKD, Ini Tujuannya

4 Maret 2022

Pemerintah Gratiskan Bea Masuk Impor Kendaraan Listrik IKD, Ini Tujuannya

Disediakan sejumlah insentif untuk mempercepat program kendaraan listrik, baik insentif fiskal maupun nonfiskal bagi pabrikan dan konsumen.


Mobil Listrik Baterai Bebas Pajak Impor, Begini Aturan Barunya

26 Februari 2022

Mobil Listrik Baterai Bebas Pajak Impor, Begini Aturan Barunya

Bea masuk atau pajak impor mobil listrik baterai nol persen tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-13/MK.010/2022.


India Minta Tesla Produksi Mobil Listrik Sebelum Potongan Pajak Bea Masuk

13 September 2021

India Minta Tesla Produksi Mobil Listrik Sebelum Potongan Pajak Bea Masuk

Kebijakan itu memberikan manfaat bea masuk kepada Tesla. India bahkan tidak memberikan konsesi serupa kepada perusahaan mobil lainnya.


Pemerintah Batasi Kuota Produk Impor dari Australia

7 Juli 2020

Pemerintah Batasi Kuota Produk Impor dari Australia

Pemerintah akan menerapkan tarif preferensi untuk mengawasi produk impor dari Australia.


Ini Rencana Mendag usai Arab Saudi Naikkan Bea Masuk 575 Produk

23 Juni 2020

Ini Rencana Mendag usai Arab Saudi Naikkan Bea Masuk 575 Produk

Pemerintah Arab Saudi resmi menaikkan bea masuk atas 575 jenis produk pada 18 Juni 2020 lalu.


Untuk Tangani Covid-19, Impor Senilai Rp 32,9 M Bebas Fiskal

7 Mei 2020

Untuk Tangani Covid-19, Impor Senilai Rp 32,9 M Bebas Fiskal

Alat kesehatan senilai Rp 32,9 miliar yang digunakan untuk penanganan Covid-19 telah mendapat relaksasi fiskal.


Tangani Corona, Pemerintah Hapus Bea Masuk 73 Barang Impor

19 April 2020

Tangani Corona, Pemerintah Hapus Bea Masuk 73 Barang Impor

Bea impor yang dibebaskan adalah untuk barang yang diperlukan dalam penanganan virus corona.


Menteri Agus Gumiwang: Bea Masuk Bahan Baku Industri Diturunkan

3 Maret 2020

Menteri Agus Gumiwang: Bea Masuk Bahan Baku Industri Diturunkan

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan pemerintah menurunkan bea masuk bahan baku industri untuk menjaga industri.


RI Masuk Negara Maju, Pemerintah Sebut GSP Tidak Terpengaruh

25 Februari 2020

RI Masuk Negara Maju, Pemerintah Sebut GSP Tidak Terpengaruh

Langkah Amerika Serikat memasukkan Indonesia ke daftar negara maju hanya berdampak pada US countervailing duty investigations.