TEMPO.CO, Jakarta - Petisi penolakan biaya isi ulang uang elektronik muncul pada situs Change.org dengan judul Tolak Wacana Isi Ulang e-Money. Petisi yang dibuat oleh Yudha Basuki sudah ditandatangani oleh 77 orang pada Ahad, 17 September 2017, saat berita ini ditulis.
Petisi tersebut ditujukan kepada Bank Indonesia Agus Martowardojo, Presiden Joko Widodo, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Hal tersebut terkait dengan rencana BI untuk membebankan biaya isi ulang elektronik kepada konsumen.
“Jangan biarkan pengenaan biaya tambahan ini justru memberatkan masyarakat dan menghambat suksesnya program GNNT,” kata Yudha Basuki dalam petisi yang dia buat di situs Change.org.
Berikut ini cuplikan isi petisi tersebut:
Kamis, 14 Agustus 2014, Gubernur Bank Indonesia Agus D.W. Martowardojo secara resmi mencanangkan "Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT)". Pencanangan ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Bank Indonesia dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Pemerintah Daerah serta Asosiasi Pemerintahan Provinsi Seluruh Indonesia.
Mengutip sambutan Bapak Agus pada saat itu, “GNNT ditujukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penggunaan instrumen non tunai, sehingga berangsur-angsur terbentuk suatu komunitas atau masyarakat yang lebih menggunakan instrumen non tunai (Less Cash Society/LCS) khususnya dalam melakukan transaksi atas kegiatan ekonominya. Sebagai bentuk komitmen atas perluasan penggunaan instrumen non tunai, kami akan menjadikan GNNT sebagai gerakan tahunan yang didukung dengan berbagai kegiatan untuk mendorong meningkatkan pemahaman masyarakat akan penggunaan instrumen non tunai dalam melakukan transaksi pembayaran.”
Bank Indonesia justru sedang mengkaji rencana pengenaan biaya isi ulang uang elektronik. Dan kabarnya bank-bank komersial juga sedang melakukan kajian berapa besaran biaya isi ulang tersebut.
FYI, berdasarkan data yang dilansir oleh PT Jasa Marga (Persero) Tbk (JSMR), pengguna jalan tol yang menggunakan uang elektronik hanya 33 persen. Dengan kata lain, penggunaan uang elektronik belumlah menjadi budaya masyarakat Indonesia, bahkan di kota-kota besar sekalipun.
HENDARTYO HANGGI
