Kisruh Biaya Top Up e-Money, YLKI: Bertentangan dengan Cashless

Reporter

Editor

Pengendara mobil melakukan pembayaran nontunai menggunakan kartu uang elektronik ataue-toll di Gerbang tol RAMP Taman Mini 2, Jakarta, Kamis 7 September 2017. Sosialisasi penggunaan E-Toll pun terus dilakukan, sebagian gardu tol kini hanya melayani non tunai. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyebut rencana penetapan biaya isi ulang saldo uang elektronik atau top up e-money bertentangan dengan upaya pemerintah mewujudkan transaksi non cash, atau cashless society. YLKI pun mendesak Bank Indonesia membatalkan regulasi yang akan keluar akhir September 2017 itu.

"Cashless society sejalan dengan fenomena ekonomi digital. Namun, menjadi kontra produktif jika BI justru mengeluarkan peraturan bahwa konsumen dikenakan biaya top up," ujar Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi lewat keterangan tertulisnya, Sabtu, 16 September 2017.”

Baca: Konsumen Dikenai Biaya Top Up e-Money, Ini Janji Perbankan

Pernyataan Tulus merespons ucapan Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo sebelumnya yang memastikan peraturan anggota dewan gubernur pemungutan biaya isi saldo uang elektronik perbankan dari konsumen akan terbit akhir September 2017. "Kami akan atur batas maksimumnya, dan besarannya, biayanya tidak akan berlebihan membebani konsumen," kata Agus di Kantor Perwakilan BI Banten di Serang, Jumat, 15 September 2017.

Agus mengatakan regulasi isi saldo tersebut akan berupa Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG). Ia belum mengungkapkan aturan besaran maksimum biaya isi saldo uang elektronik karena masih dalam finalisasi.

Lebih jauh, Tulus menganggap pemungutan biaya administrasi top up e-money juga lebih menguntungkan perbankan daripada konsumen. Pasalnya, perbankan akan menerima uang sebelum transaksi terjadi.

Tulus juga menilai langkah tersebut sangat tidak adil. “Dan tidak pantas jika konsumen justru diberikan disinsentif berupa biaya top up. Justru dengan model e-money itulah konsumen layak mendapatkan insentif," kata dia.

Pengenaan biaya top up e-money dinilai wajar hanya jika konsumen menggunakan bank berbeda dengan e-money yang digunakan. "Selebihnya no way (tidak bisa), harus ditolak."

Mewakili YLKI, Tulus mengimbau perbankan tak mengambil keuntungan dari biaya top up e-money. Terlebih, pengguna sistem itu banyak berasal dari kalangan menengah bawah.

"Tidak pantas jika sektor perbankan dalam menggali pendapatan lebih mengandalkan "uang recehan", seharusnya keuntungan bank berbasis dari modal uang yang diputarnya dari sistem pinjam meminjam," kata Tulus.

Di lain pihak, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mendukung aturan ini. Pemungutan biaya top up dianggap bisa meningkatkan rasa peduli konsumen terhadap sistem uang elektronik.

YOHANES PASKALIS PAE DALE






Sistem Tap In dan Tap Out Transjakarta Sempat Bermasalah, Ini Cara Mengadu ke YLKI

51 hari lalu

Sistem Tap In dan Tap Out Transjakarta Sempat Bermasalah, Ini Cara Mengadu ke YLKI

PT Transjakarta telah meresmikan kebijakan baru yakni pemberlakuan tap in dan tap out bus Transjakarta sejak 4 Oktober 2022, lalu.


Operator Protes Tarif Angkutan Penyeberangan, YLKI Sebut Keselamatan Jadi Kasta Tertinggi

58 hari lalu

Operator Protes Tarif Angkutan Penyeberangan, YLKI Sebut Keselamatan Jadi Kasta Tertinggi

YLKI mengingatkan dalam hal bertransportasi, keselamatan adalah kasta tertinggi yang tidak bisa ditawar-tawar lagi.


LKY Persoalkan Debt Collector Perusahaan Leasing Tarik Paksa Mobil dan Motor

18 Agustus 2022

LKY Persoalkan Debt Collector Perusahaan Leasing Tarik Paksa Mobil dan Motor

MK melarang perusahaan leasing dan debt collector menarik paksa kendaraan tanpa putusan pengadilan. Biaya mengambil kendaraan hingga Rp 4 juta.


Marak Oplosan Air Minum, YLKI Imbau Produsen Tak Jual Label Produk

25 Juli 2022

Marak Oplosan Air Minum, YLKI Imbau Produsen Tak Jual Label Produk

Penelitian YLKI menunjukkan banyak beredar air minum kemasan yang tidak memenuhi standar air.


YLKI: Distribusi AMDK yang Kendor Berisiko Tingkatkan Kandungan BPA

24 Maret 2022

YLKI: Distribusi AMDK yang Kendor Berisiko Tingkatkan Kandungan BPA

YLKI melihat aspek pengawasan pascapasar masih kendor, baik oleh pelaku industri, pemerintah, para pedagang, agen, bahkan supermarket.


YLKI: Tidak Ada Pelanggaran Protokol Kesehatan Ekstrem di Transjakarta dan KRL

30 Desember 2021

YLKI: Tidak Ada Pelanggaran Protokol Kesehatan Ekstrem di Transjakarta dan KRL

YLKI menilai nihil pelanggaran protokol kesehatan ekstrem di angkutan massal KRL dan TransJakarta selama pandemi


BPOM: Cairan Herbal Bikinan Hadi Pranoto Tak Punya Izin Edar

10 Agustus 2020

BPOM: Cairan Herbal Bikinan Hadi Pranoto Tak Punya Izin Edar

Warga disarankan agar tidak mengkonsumsi produk kesehatan yang belum memiliki izin edar resmi dari BPOM.


Listrik Padam, Tiga Pihak Mendesakkan Kompensasi dari PLN

6 Agustus 2019

Listrik Padam, Tiga Pihak Mendesakkan Kompensasi dari PLN

Tiga orang pejabat dari lembaga dan kementerian mendesak PLN supaya memberikan kompensasi atas putusnya aliran listrik ke sejumlah tempat.


YLKI Kritik Proses Pemilihan Calon Anggota BPKN oleh Pansel

19 Juli 2019

YLKI Kritik Proses Pemilihan Calon Anggota BPKN oleh Pansel

YLKI mengkritik pelaksanaan pemilihan calon anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN oleh tim panitia seleksi.


YLKI Tanggapi Peristiwa Sopir Grab Lecehkan Penumpang

12 Oktober 2018

YLKI Tanggapi Peristiwa Sopir Grab Lecehkan Penumpang

Kejadian ini meruntuhkan anggapan taksi online -- termasuk Grab-- lebih aman dibanding taksi konvensional.