Kenapa Menhub Setuju Biaya Top Up E-Money Dibebankan ke Konsumen?

Reporter

Editor

Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menganggap pemungutan biaya isi saldo uang elektronik atau top up e-money sebagai hal yang wajar. Aturan yang akhirnya dimuluskan oleh Bank Indonesia itu dinilai bisa meningkatkan rasa peduli konsumen terhadap sistem uang elektronik.

Menteri Budi pun menyakinkan bahwa biaya administrasi top up e-money bukan untuk kepentingan pemerintah dan stakeholder terkait. Lebih dari itu, menurut Budi, biaya administrasi dibutuhkan untuk pengembangan sistem tersebut.

Baca: Konsumen Dikenai Biaya Top Up e-Money, Ini Janji Perbankan

"Kan itu mahal, kartunya juga mahal. Jadi supaya tak menggampangkan, kalau diberi free (gratis), orang ambil buang, ambil buang," ujar Budi saat ditemui di Kampus II Universitas Dr. Moestopo (Beragama) di Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Sabtu, 16 September 2017.

Pernyataan Budi merespons ucapan Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo sebelumnya yang memastikan peraturan anggota dewan gubernur pemungutan biaya isi saldo uang elektronik perbankan dari konsumen akan terbit akhir September 2017. "Kami akan atur batas maksimumnya, dan besarannya, biayanya tidak akan berlebihan membebani konsumen," kata Agus di Kantor Perwakilan BI Banten di Serang, Jumat, 15 September 2017.

Agus mengatakan regulasi isi saldo tersebut akan berupa Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG). Ia belum mengungkapkan aturan besaran maksimum biaya isi saldo uang elektronik karena masih dalam finalisasi.

Lebih jauh Budi optimistis aturan baru itu tak menurunkan minat masyarakat terhadap penggunaan e-money. Dia masih yakin program cashless yang diinisiasi pemerintah segera terealisasi. "Saya pikir masyarakat belum terbiasa saja. Kalau sudah, dan mereka punya satu kartu (untuk semua transaksi), mereka akan enjoy," kata dia.

Aturan pemungutan biaya administrasi top up e-money akan dikeluarkan Bank Indonesia pada akhir September 2017. Meski belum diungkapkan resmi, besaran tarifnya diperkirakan berkisar Rp 1.500-2.000. Aturan ini dibuat BI usai mempertimbangkan kebutuhan perbankan akan biaya investasi dalam membangun infrastruktur e-money, layanan teknologi, termasuk perawatannya.

YOHANES PASKALIS PAE DALE






Menhub Minta Mobil Listrik Hyundai Punya Kandungan Lokal 50 Persen di 2024

5 hari lalu

Menhub Minta Mobil Listrik Hyundai Punya Kandungan Lokal 50 Persen di 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meminta agar Hyundai bisa memproduksi mobil listrik di Indonesia dengan kandungan lokal mencapai 50 persen.


Heru Budi Hartono Jamin Kendaraan Listrik Tidak Kena Ganjil Genap Jakarta

11 hari lalu

Heru Budi Hartono Jamin Kendaraan Listrik Tidak Kena Ganjil Genap Jakarta

Heru Budi Hartono memastikan kendaraan listrik bebas dari aturan ganjil genap di Ibu Kota.


Heru Budi Hartono Guyon Jalan-jalan Malam Pakai Kendaraan Listrik Tidak Ganggu Tetangga

11 hari lalu

Heru Budi Hartono Guyon Jalan-jalan Malam Pakai Kendaraan Listrik Tidak Ganggu Tetangga

Heru Budi Hartono mengatakan salah satu keunggulan kendaraan listrik adalah tidak mengeluarkan bunyi bising.


MRT Jakarta Fatmawati-Kampung Rambutan Gandeng Korsel, Heru Budi: Dorong Perubahan Perilaku

16 hari lalu

MRT Jakarta Fatmawati-Kampung Rambutan Gandeng Korsel, Heru Budi: Dorong Perubahan Perilaku

Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Korea Selatan menandatangani nota kesepahaman pembangunan MRT Jakarta Fase 4 Fatmawati-Kampung Rambutan.


Menhub dan Heru Budi Hadiri Penandatanganan MoU Pembangunan MRT Jakarta di KTT G20 Besok

18 hari lalu

Menhub dan Heru Budi Hadiri Penandatanganan MoU Pembangunan MRT Jakarta di KTT G20 Besok

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bakal menandatangani MoU pembangunan MRT Jakarta dengan pemerintah Inggris dan Jepang besok


Nadiem Makarim dan Budi Karya Luncurkan Bus Listrik Merah Putih untuk KTT G20

18 hari lalu

Nadiem Makarim dan Budi Karya Luncurkan Bus Listrik Merah Putih untuk KTT G20

Bus listrik Merah Putih untuk KTT G20 tersebut merupakan hasil kolaborasi antara perguruan tinggi dan industri.


Kenali Terlebih Dulu LRT yang Segera Beroperasi 2023, Apa Perbedaannya dengan MRT?

18 hari lalu

Kenali Terlebih Dulu LRT yang Segera Beroperasi 2023, Apa Perbedaannya dengan MRT?

LRT Jabodebek akan beroperasi pada Juni 2023. Apa saja perbedaannya LRt dan MRT?


Alasan Menhub Tidak Komentari Gibran yang Ogah Belanja Mobil Listrik di Solo

22 hari lalu

Alasan Menhub Tidak Komentari Gibran yang Ogah Belanja Mobil Listrik di Solo

Menhub Budi Karya Sumadi mengatakan adopsi mobil listrik di pemerintahan hanya masalah waktu. Gibran memilih membangun pasar.


20 Kendaraan Listrik Turing Jakarta-Bali

24 hari lalu

20 Kendaraan Listrik Turing Jakarta-Bali

Turing 20 kendaraan listrik Jakarta-Bali dimaksudkan untuk mengkampanyekan penggunaan kendaran ramah lingkungan.


Menhub Lapor Jokowi: Korea Selatan hingga Inggris Akan Gabung Konsorsium Pengembangan MRT

29 hari lalu

Menhub Lapor Jokowi: Korea Selatan hingga Inggris Akan Gabung Konsorsium Pengembangan MRT

Menhub memastikan investor pembangunan proyek MRT tidak hanya dari Jepang, tapi juga Korea Selatan dan Inggris.