Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Tawarkan Pensiun Dini, Kementerian Susi Hemat Anggaran 40 Persen

image-gnews
Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti berjalan meninggalkan Istana Merdeka usai melakukan pertemuan tertutup dengan Presiden Joko Widodo di Jakarta, 16 September 2015. ANTARA/Widodo S. Jusuf
Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti berjalan meninggalkan Istana Merdeka usai melakukan pertemuan tertutup dengan Presiden Joko Widodo di Jakarta, 16 September 2015. ANTARA/Widodo S. Jusuf
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Program pensiun dini untuk hampir 1000 pegawai, yang ditawarkan Menteri Kelautan dan Perikanan bisa menghemat anggaran  cukup besar, mencapai 40 persen. "Yang bisa dihemat sekitar tiga puluh lima sampai empat puluh persen dari anggaran yang harus dikeluarkan pemerintah jika tidak ada program pensiun dini dengan golden handshake," ujar Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kementerian Kelautan dan Perikanan Supranawa Yusuf kepada Tempo, Jumat, 15 September 2017.

Baca juga: Ini Besarnya Pesangon Pensiun Dini di Kementerian Kelautan

Program itu, kata Yusuf, terbuka bagi seluruh pegawai dengan usia di atas 50 tahun dengan masa kerja minimal 10 tahun, tanpa mengenal golongan dan pangkat. Namun, dia berujar prioritasnya adalah pegawai yang tidak menjabat jabatan struktural atau staf pelaksana.

Program golden handshake itu, kata dia, bakal langsung berjalan segera setelah peraturan presiden mengenai hal ini dirilis. Saat ini, kata dia, proses itu sudah sampai Sekretariat negara. Asas dari program ini, kata dia, adalah sukarela, artinya tidak ada paksaan kepada pegawai. Namun, untuk bisa mengikuti program ini, pegawai mesti mendapatkan persetujuan dari pejabat eselon 1 dan Sekretaris Jenderal KKP.

Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyatakan, ia menawarkan pensiun dini kepada hampir 1000 pegawai kementeriannya. "Golden handshake atau percepatan pensiun karyawan Kementerian Kelautan dan Perikanan dilakukan untuk pengurangan dan perbaikan sumber daya manusia KKP," kata dia dalam jumpa pers di Gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta.

Pengurangan pegawai itu, kata dia, bakal dilakukan secara bertahap dalam tiga tahun ke depan. Rencananya, setiap tahunnya akan ada pengurangan sekitar 300 pegawai. Melalui penawaran yang telah diumumkan sejak tahun lalu, Susi berujar saat ini telah ada 75 pegawai yang sepakat melakukan golden handshake.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Rencana pengurangan pegawai ini akan dibarengi dengan masuknya darah segar melalui program Calon Pegawai Negeri Sipil atau CPNS yang dijalankan pemerintah tahun ini. "Rencana kita dengan seribu golden handshake, kita minta penggantinya sebanyak sepertiganya, namun dengan kualitas yang lebih baik. Jadi keluar sepuluh, masuk tiga," kata dia.

Melalui program ini, dia berharap akan ada efisiensi jumlah pegawai, namun di saat yang bersamaan akan ada peningkatan kualitas sumber daya manusia. "Sambil golden handshake, kami rekrut the best five dari setiap jurusan dari universitas maupun akademi," ujar Susi.

Pegawai yang mengikuti program pensiun dini bakal menerima kompensasi khusus yang terdiri dari gaji bersih, tunjangan keluarga dan pangan; serta tunjangan khusus sebesar gaji pokok. Besaran kompensasi khusus yang akan dikantongi peserta program pensiun dini itu bervariasi bergantung kepada sisa masa kerja, penghasilan bulan terakhir, usia pegawai, dan present value annuity, discount factor mempertimbangkan SBI rate.

Selain mendapat dana kompensasi, para peserta program pensiun dini bakal diberikan dukungan untuk beralih menjadi seorang wiraswasta di bidang kelautan dan perikanan. "Ada pelatihan kewirausahaan hingga bantuan modal. Intinya kita ingin perbaiki yang tidak produktif dan usia lanjut," kata dia

CAESAR AKBAR

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?

3 jam lalu

Para Praja Institut Pemerintah Dalam Negeri (IPDN) Kemendagri, seusai melakukan kunjungan ke gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Selasa, 21 Februari 2023. Dalam kunjungan ini para praja IPDN untuk mendapatkan bimbingan penyuluhan dan sosialisasi Anti Korupsi dan dharapkan nanti seluruh civitas akademika dan khususnya praja IPDN akan menjadi influencer anti korupsi di daerah-daerah tempat mereka mengabdi. TEMPO/Imam Sukamto
Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?

Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN merupakan salah satu perguruan tinggi kedinasan yang banyak diminati selain STAN.


Seleksi CPNS 2024 Dibuka Mei, Simak Jadwal dan Daftar Formasinya

5 hari lalu

Pemerintah membuka 2.302.543 formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk tahun 2024.
Seleksi CPNS 2024 Dibuka Mei, Simak Jadwal dan Daftar Formasinya

Jadwal dan formasi CPNS 2024 untuk CPNS dan PPPK.


Kementerian Kelautan dan Perikanan Buka Pendaftaran Taruna 2024, Simak Jalur dan Syaratnya

14 hari lalu

Ilustrasi mahasiswa. Freepik.com
Kementerian Kelautan dan Perikanan Buka Pendaftaran Taruna 2024, Simak Jalur dan Syaratnya

Kementerian Kelautan dan Perikanan buka pendaftaran peserta didik 2024. Cek di sini caranya.


Azwar Anas dan Yaqut Cholil Sepakat Lulusan Ma'had Aly Bisa Seleksi CPNS

20 hari lalu

Azwar Anas dan Yaqut Cholil Sepakat Lulusan Ma'had Aly Bisa Seleksi CPNS

Ma'had Aly merupakan perguruan tinggi keagamaan berbasis pesantren.


Kemenpan RB Setujui 110.553 Formasi CPNS dan CPPPK Kemenag Tahun Ini

21 hari lalu

Peserta mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS formasi Kejaksaan di Kantor Pusat Badan Kepegawaian Negara (BKN), Jakarta, Kamis  9 November 2023. Pemerintah mulai Kamis 9 November melaksanakan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS 2023 yang diikuti sebanyak 1.853.617 pelamar, sedangkan Seleksi Kompetensi bagi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (CPPPK) akan dilakukan pada Jumat 10 November. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Kemenpan RB Setujui 110.553 Formasi CPNS dan CPPPK Kemenag Tahun Ini

Kemenpan RB menyetujui 110.553 formasi CPNS dan CPPPK untuk Kemenag pada tahun ini. Terbesar selama enam tahun terakhir.


Kemenag Usul Lulusan Ma'had Aly Bisa Ikut Seleksi CPNS

21 hari lalu

Peserta mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS formasi Kejaksaan di Kantor Pusat Badan Kepegawaian Negara (BKN), Jakarta, Kamis  9 November 2023. Pemerintah mulai Kamis 9 November melaksanakan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS 2023 yang diikuti sebanyak 1.853.617 pelamar, sedangkan Seleksi Kompetensi bagi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (CPPPK) akan dilakukan pada Jumat 10 November. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Kemenag Usul Lulusan Ma'had Aly Bisa Ikut Seleksi CPNS

Lulusan Ma'had Aly berpeluang mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil atau CPNS, khususnya formasi penyuluh agama.


Terpopuler: Sri Mulyani Tanggapi Ramai Barang Bawaan ke Luar Negeri, THR Jokowi dan Ma'ruf Amin

28 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama jajarannya bersiap memulai konferensi pers APBN Kita edisi Maret 2024 di Jakarta, Senin 25 Maret 2024. Sri Mulyani mengatakan, realisasi anggaran Pemilu 2024 hingga 29 Februari 2024 sebesar Rp 23,1 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
Terpopuler: Sri Mulyani Tanggapi Ramai Barang Bawaan ke Luar Negeri, THR Jokowi dan Ma'ruf Amin

Berita terpopuler bisnis pada Senin, 25 Maret 2024, dimulai dari respons Sri Mulyani Indrawati soal ramai pembahasan barang bawaan ke luar negeri.


Terkini: Nilai THR Jokowi dan Ma'ruf Amin, Kisah Sri Mulyani Dirayu Susi Pudjiastuti Pulang ke Indonesia

28 hari lalu

Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Maaruf Amin memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa 9 Januari 2024. Sidang kabinet membahas Peningkatan Kinerja Aparatur Sipil Negara Melalui Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah. TEMPO/Subekti.
Terkini: Nilai THR Jokowi dan Ma'ruf Amin, Kisah Sri Mulyani Dirayu Susi Pudjiastuti Pulang ke Indonesia

Berita terkini: Berapa nilai THR yang diterima Jokowi dan Ma'ruf Amin? Kisah Sri Mulyani saat dirayu Susi Pudjiastuti untuk pulang ke Indonesia.


Cerita Sri Mulyani Dibujuk Susi Pudjiastuti Pulang ke Indonesia Menjadi Menkeu

28 hari lalu

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Foto/dok TEMPO/Fakhri Hermansyah TEMPO/Tony Hartawan
Cerita Sri Mulyani Dibujuk Susi Pudjiastuti Pulang ke Indonesia Menjadi Menkeu

Sri Mulyani bercerita pertemuan dia dengan Susi Pudjiastuti yang membujuknya pulang ke Indonesia menjadi Menteri Keuangan.


Terpopuler Bisnis: Pilot Batik Air yang Tertidur Diklaim bukan Salah Perusahaan, Alasan Grab-Gojek Tidak Bayar THR Ojol

32 hari lalu

Bos Lion Air Group, Rusdi Kirana, saat ditemui di kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta Pusat, Senin, 17 Januari 2020. Tempo/Francisca Christy Rosana
Terpopuler Bisnis: Pilot Batik Air yang Tertidur Diklaim bukan Salah Perusahaan, Alasan Grab-Gojek Tidak Bayar THR Ojol

Bos Lion Air Rusdi Kirana mengklaim insiden pilot Batik Air yang tertidur bukan salah perusahaan.