Biaya Top Up e-Money Dibebankan ke Konsumen, YLKI: Tidak Elok

Reporter

Editor

Pengendara mobil melakukan pembayaran nontunai menggunakan kartu uang elektronik ataue-toll di Gerbang tol RAMP Taman Mini 2, Jakarta, Kamis 7 September 2017. Guna mempercepat di gerbang tol, Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) mulai mewajibkan pembayaran nontunai menggunakan kartu uang elektronik ataue-toll. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Pengaduan dan Hukum Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Sularsi mengatakan tidak elok jika nantinya biaya isi ulang uang elektronik atau top up e-money dibebankan kepada konsumen. Biaya tersebut seharusnya ditanggung oleh bank dan merchant atau perusahaan yang berkaitan.

Baca juga: BI Ijinkan Bank Kenakan Tarif untuk Top U E-Money, Ini Alasannya

"Kalau kepada merchantnya, yang kami bebani sebenarnya bank yang bersangkutan melakukan kerjasama b to b (business to business). Konsumen yang memiliki tabungan itu kan juga sudah ada biaya sendiri,” kata Sularsi.

Sularsi mendukung usulan pemerintah untuk merealisasikan program cashless, namun ia juga mengatakan bahwa pemerintah perlu memberikan perhatian lebih kepada masyarakat menengah ke bawah, khususnya para pengguna transportasi umum. Isi ulang uang elektronik itu dikhawatirkan membutuhkan biaya yang cukup besar. Ia juga menyoroti minimnya pengamanan kartu elektronik.

Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo memastikan peraturan anggota dewan gubernur pemungutan biaya isi saldo uang elektronik perbankan dari konsumen akan terbit akhir September 2017. "Kami akan atur batas maksimumnya, dan besarannya, biayanya tidak akan berlebihan membebani konsumen," kata Agus di Kantor Perwakilan BI Banten di Serang, Jumat, 15 September 2017.

Agus mengatakan regulasi isi saldo tersebut akan berupa Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG). Ia belum mengungkapkan aturan besaran maksimum biaya isi saldo uang elektronik karena masih dalam finalisasi.

Agus menjelaskan BI akhirnya memperbolehkan perbankan memungut biaya isi saldo uang elektronik karena mempertimbangkan kebutuhan perbankan akan biaya investasi dalam membangun infrastruktur penyediaan uang elektronik, layanan teknologi dan juga pemeliharaannya.

Mengingat pada 31 Oktober 2017 pembayaran jasa penggunaan jalan tol di seluruh Indonesia harus menggunakan uang elektronik, maka perbankan juga harus menyediakan loket dan tenaga SDM di area sekitar jalan tol agar kebutuhan masyarakat untuk membayar jasa jalan tol terpenuhi. "Kita harus yakinkan bahwa saat masyarakat beli uang elektronik untuk jalan tol, itu harus tersedia secara luas. Oleh karena itu BI mengizinkan untuk ada tambahan biaya," ujarnya.

HENDARTYO HANGGI






YLKI Sebut Larangan Penjualan Rokok Ketengan Bakal Mengikis Dua Hal Ini

3 hari lalu

YLKI Sebut Larangan Penjualan Rokok Ketengan Bakal Mengikis Dua Hal Ini

Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi menyebut kebijakan larangan penjualan rokok ketengan akan mengikis dua hal.


HNW Dukung Revisi UU Perlindungan Konsumen

15 hari lalu

HNW Dukung Revisi UU Perlindungan Konsumen

Untuk melakukan revisi undang-undang, rakyat dan organisasi yang ada di masyarakat bisa mengusulkan perubahan


Pengaduan Perkara Perumahan Tinggi, YLKI: Bermasalah dari Hulu hingga Hilir

18 hari lalu

Pengaduan Perkara Perumahan Tinggi, YLKI: Bermasalah dari Hulu hingga Hilir

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyebut pengaduan konsumen soal perkara perumahan masih tinggi selama 10 tahun terakhir.


664 Penumpang Transjakarta Mengaku Saldo Kartu Elektroniknya Terpotong Dua Kali

26 Oktober 2022

664 Penumpang Transjakarta Mengaku Saldo Kartu Elektroniknya Terpotong Dua Kali

PT Transjakarta telah merespon 353 aduan dan memberikan kartu pengganti.


Sistem Tap In dan Tap Out Transjakarta Sempat Bermasalah, Ini Cara Mengadu ke YLKI

13 Oktober 2022

Sistem Tap In dan Tap Out Transjakarta Sempat Bermasalah, Ini Cara Mengadu ke YLKI

PT Transjakarta telah meresmikan kebijakan baru yakni pemberlakuan tap in dan tap out bus Transjakarta sejak 4 Oktober 2022, lalu.


Sistem Tap In di Halte Transjakarta Masih Bermasalah, Penumpang: Sekarang Anak Kecil Mesti Punya Kartu Juga

6 Oktober 2022

Sistem Tap In di Halte Transjakarta Masih Bermasalah, Penumpang: Sekarang Anak Kecil Mesti Punya Kartu Juga

Seorang penumpang bernama Komar menilai Transjakarta kurang sosialisasi peraturan baru itu kepada masyarakat.


Operator Protes Tarif Angkutan Penyeberangan, YLKI Sebut Keselamatan Jadi Kasta Tertinggi

6 Oktober 2022

Operator Protes Tarif Angkutan Penyeberangan, YLKI Sebut Keselamatan Jadi Kasta Tertinggi

YLKI mengingatkan dalam hal bertransportasi, keselamatan adalah kasta tertinggi yang tidak bisa ditawar-tawar lagi.


Nilai Transaksi Uang Elektronik Capai Rp 35,5 T, Tumbuh 39,76 Persen

24 Agustus 2022

Nilai Transaksi Uang Elektronik Capai Rp 35,5 T, Tumbuh 39,76 Persen

Bank Indonesia mencatat transaksi ekonomi dan keuangan digital mengalami kenaikan. Nilai transaksi uang elektronik tumbuh.


BI: Transaksi Digital Banking Naik 27,87 Persen Jadi Rp4.359,7 pada Juli 2022

23 Agustus 2022

BI: Transaksi Digital Banking Naik 27,87 Persen Jadi Rp4.359,7 pada Juli 2022

BI melaporkan nilai transaksi digital banking meningkat 27,82 persen pada Juli 2022 menjadi Rp4.359,7 triliun, secara year on year.


LKY Persoalkan Debt Collector Perusahaan Leasing Tarik Paksa Mobil dan Motor

18 Agustus 2022

LKY Persoalkan Debt Collector Perusahaan Leasing Tarik Paksa Mobil dan Motor

MK melarang perusahaan leasing dan debt collector menarik paksa kendaraan tanpa putusan pengadilan. Biaya mengambil kendaraan hingga Rp 4 juta.