Sambangi Menteri Susi, KNTI Dukung Pelarangan Cantrang  

Reporter

Editor

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti berfoto bersama para nelayan Natuna di Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Natuna, Batam, 7 Agustus 2017. Tempo/Angelina Anjar Sawitri

TEMPO.COJakarta - Puluhan perwakilan Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) mendatangi Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Dalam pertemuan itu Ketua Dewan Pengurus Pusat KNTI Marthin Hadiwinata menyatakan dukungannya terhadap pelarangan alat tangkap yang merusak lingkungan, seperti cantrang dan pukat harimau. 

Baca juga: Nelayan Masalembo Dukung Susi dalam Masalah Cantrang

"Mengenai cantrang, kami melihat kalau merusak, harus dibatasi," kata Marthin di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Jumat, 15 Februari 2017.

Bahkan Marthin meminta organisasinya dilibatkan dalam proses peralihan alat tangkap tersebut. Dengan begitu, kata dia, mereka bisa membantu memantau peralihan itu melalui perwakilannya di daerah-daerah. 

Gagasan tersebut diajukan lantaran Marthin menilai selama ini pemerintah pusat telah memiliki gagasan yang baik, tapi pelaksanaannya di daerah tidak berjalan seperti rencana. Karena itu, dia juga meminta Susi melakukan evaluasi langsung di lapangan.

Sebagai contoh, Marthin berujar, sekitar 200 unit nelayan anggota KNTI di Rembang ikut terkena dampak pelarangan cantrang. "Nasibnya terkatung-katung," ucapnya. Padahal waktu efektif pelarangan itu sudah semakin dekat, yakni pada Desember. "Kalau di Tarakan, Kalimantan Utara, bahkan tidak ada dispensasi."

Marthin mengatakan memiliki data nelayan-nelayan tersebut sejak pertengahan 2016. Namun hingga kini belum ada bantuan yang datang untuk menyelesaikan permasalahan itu. 

Dia berujar pemerintah menjanjikan adanya alat tangkap pengganti pada pertengahan 2017 untuk kapal di bawah 10 gross tonnage (GT). Mengenai akan diganti dengan alat tangkap seperti apa, Marthin mengaku pasrah dan menerima saja.

Setelah melakukan pertemuan, Marthin mengatakan Menteri Susi membuka kolaborasi untuk memberantas alat tangkap yang merusak. Dia menilai itu adalah langkah yang baik bila pemerintah akhirnya mau berkolaborasi dengan organisasinya. "Kami mendukung, bahkan ada kelompok nelayan kami yang berkonflik dengan pengguna trawl di lapangan," katanya.

Pemerintah berkomitmen melarang penggunaan cantrang per akhir tahun ini. Sebab, menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan, penggunaan cantrang merusak alam atau biota laut.

CAESAR AKBAR






Rencana Pembagian Rice Cooker Gratis, Susi Pudjiastuti: Tolong untuk Bangun Sekolah

18 jam lalu

Rencana Pembagian Rice Cooker Gratis, Susi Pudjiastuti: Tolong untuk Bangun Sekolah

Lewat cuitannya, Susi Pudjiastuti berpendapat dana itu bakal lebih baik jika digunakan untuk membangun 30 gedung sekolah.


Hari Ikan Nasional 2022, Bagaimana Asal-usul dan Arti Logonya?

10 hari lalu

Hari Ikan Nasional 2022, Bagaimana Asal-usul dan Arti Logonya?

Peringatan Hari Ikan Nasional setiap 21 Novemberi diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2014


Penggiat Sampah di Buleleng Mendapatkan Bantuan Sarpras dari KKP

18 hari lalu

Penggiat Sampah di Buleleng Mendapatkan Bantuan Sarpras dari KKP

Bantuan diharapkan dapat menjadi stimulan bagi kelompok dan masyarakat sekitar agar dapat menggerakkan dinamika perekonomian yang berbasis pada kebutuhan masyarakat


FPIK Unpad Punya Gudang Beku Portabel Hibah dari Kementerian Kelautan

20 hari lalu

FPIK Unpad Punya Gudang Beku Portabel Hibah dari Kementerian Kelautan

Hibah ini merupakan program pertama yang diberikan KKP untuk perguruan tinggi salah satunya Unpad.


Laguna di Raja Ampat Diakui Secara Ilmiah Surga bagi Pari Manta

25 hari lalu

Laguna di Raja Ampat Diakui Secara Ilmiah Surga bagi Pari Manta

Raja Ampat menjadi yang pertama dan satu-satunya di dunia yang melaporkan pertumbuhan dan perkembangan populasi ikan pari manta dengan cepat dan baik.


Perkara Impor Garam, Penyidik Kejagung Geledah dan Sita Dokumen dari Pabrik di Cilegon dan Surabaya

39 hari lalu

Perkara Impor Garam, Penyidik Kejagung Geledah dan Sita Dokumen dari Pabrik di Cilegon dan Surabaya

Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap dokumen dan sampel garam pada 3 lokasi dalam perkara dugaan korupsi impor garam.


Presiden Jokowi Ajak Nelayan Dukung Gernas Bulan Cinta Laut KKP

40 hari lalu

Presiden Jokowi Ajak Nelayan Dukung Gernas Bulan Cinta Laut KKP

Gernas BCL dilaksanakan dengan menerapkan mekanisme ekonomi sirkular melalui pengumpulan sampah dan pembayaran kompensasi atau insentif.


Susi Pudjiastuti Beri Sinyal Merapat ke Golkar, Airlangga: Nanti pada Waktunya

42 hari lalu

Susi Pudjiastuti Beri Sinyal Merapat ke Golkar, Airlangga: Nanti pada Waktunya

Susi Pudjiastuti, mengunggah foto bersama Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, di akun twitternya


Harapan Nelayan Perempuan di Kepulauan Aru Dapat Pengakuan dan Perlindungan

44 hari lalu

Harapan Nelayan Perempuan di Kepulauan Aru Dapat Pengakuan dan Perlindungan

Nelayan perempuan di Kepuluan Aru mencantumkan profesi di KTP ibu rumah tangga. Padahal jika di KTP ditulis nelayan, bisa membawa manfaat perlindungan


Susi Pudjiastuti Jalani Pemeriksaan Sebagai Saksi Kasus Korupsi Impor Garam di Kejaksaan Agung

54 hari lalu

Susi Pudjiastuti Jalani Pemeriksaan Sebagai Saksi Kasus Korupsi Impor Garam di Kejaksaan Agung

Susi Pudjiastuti diperiksa di Kejaksaan Agung hari ini terkait kasus impor garam. Ia diperiksa sebagi saksi untuk mengumpulkan barang bukti.