BI Ijinkan Bank Kenakan Tarif untuk Top U E-Money, Ini Alasannya

Reporter

Editor

Pengguna gelang E-Money melakukan transaksi di Mandiri Karnaval Nusantara di Senayan, Jakarta, (26/05). Gelang e-money ini dapat dibeli untuk pertama kali sebesar Rp50 ribu dan mampu menampung kuota maksimal sebesar Rp1 juta untuk melakukan segala transaksi. Tempo/Dian Triyuli Handoko

TEMPO.CO, Jakarta - Bank Indonesia akan mengeluarkan aturan tentang pemungutan biaya isi saldo uang elektronik perbankan atau biasa disebut dengan top u e-money pada akhir September 2017.

"Kami akan atur batas maksimumnya, dan besarannya, biayanya tidak akan berlebihan membebani konsumen," kata Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo di Kantor Perwakilan BI Banten di Serang, Jumat, 15 September 2017.

Agus mengatakan regulasi isi saldo tersebut akan berupa Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG). Ia belum mengungkapkan besaran maksimum biaya isi saldo uang elektronik karena masih dalam finalisasi.

Agus menjelaskan BI akhirnya memperbolehkan perbankan memungut biaya isi saldo uang elektronik karena mempertimbangkan kebutuhan perbankan akan biaya investasi dalam membangun infrastruktur penyediaan uang elektronik, layanan teknologi, dan juga pemeliharaannya.

Baca: Ini Daftar Gerbang Tol yang Wajib Gunakan Uang Elektronik

Agus menunjuk diberlakukannya pembayaran tol dengan e-money mulai 31 Oktober 2017, maka perbankan juga harus menyediakan loket dan tenaga SDM di area sekitar jalan tol agar kebutuhan masyarakat untuk membayar jasa jalan tol terpenuhi.

"Kita harus yakinkan bahwa saat masyarakat beli uang elektronik untuk jalan tol, itu harus tersedia secara luas. Oleh karena itu BI mengizinkan untuk ada tambahan biaya," ujarnya.

Selain loket penjualan uang elektronik, kata Agus, perbankan juga harus menyiapkan sarana prasarana untuk melayani isi saldo uang elektronik.

"Kami juga berharap masyarakat memahami kalau tidak ada biaya top up nanti akan terbatas itu kesediaan sarananya," ujar dia.

Sejak wacana pengenaan biaya isi saldo uang elektronik ini mengemuka, kalangan pelaku usaha jasa sistem pembayaran mengusulkan pengenaan biaya di kisaran Rp 1.500-Rp 2.000 setiap kali isi ulang.

ANTARA






QRIS Bisa Digunakan di Jepang, BI Berharap Transaksi Ritel dan Wholesale Lintas Batas Efisien

6 jam lalu

QRIS Bisa Digunakan di Jepang, BI Berharap Transaksi Ritel dan Wholesale Lintas Batas Efisien

QR Code Indonesian Standard (QRIS) yang diinisiasi Bank Indonesia dapat digunakan di Jepang.


Sembilan Bank Asing, Daerah, Swasta, dan Syariah Resmi Jadi Peserta BI-FAST Tahap V

7 jam lalu

Sembilan Bank Asing, Daerah, Swasta, dan Syariah Resmi Jadi Peserta BI-FAST Tahap V

Sembilan bank daerah, swasta, asing, dan bank syariah resmi menjadi peserta BI-FAST tahap V melalui Multi-tenancy Infrastruktur Sharing.


Ekonom Sebut Risiko Bank Indonesia Cetak Uang Terus karena Burden Sharing Permanen

8 jam lalu

Ekonom Sebut Risiko Bank Indonesia Cetak Uang Terus karena Burden Sharing Permanen

Bhima Yudhistira berpendapat skema burden sharing tersebut yakni BI dapat melakukan pembelian SBN di pasar perdana sebaiknya dicabut dari RUU PPSK.


Pemerintah dan DPR Sepakati RUU PPSK, Lanjut ke Sidang Paripurna Pekan Depan

1 hari lalu

Pemerintah dan DPR Sepakati RUU PPSK, Lanjut ke Sidang Paripurna Pekan Depan

Pemerintah dan Komisi XI DPR telah menyepakati RUU PPSK untuk selanjutnya dibawa ke tingkat II dalam rapat paripurna pekan depan.


Terkini: RUU PPSK Pastikan Politikus Dilarang Masuk Dewan Gubernur BI, Sebab Saham GOTO Terus Jeblok

1 hari lalu

Terkini: RUU PPSK Pastikan Politikus Dilarang Masuk Dewan Gubernur BI, Sebab Saham GOTO Terus Jeblok

Berita terkini bisnis pada petang ini dimulai dari draf terbaru RUU PPSK memastikan politikus tidak bisa masuk ke dalam jajaran Dewan Gubernur BI.


Draf Terbaru RUU PPSK Pastikan Politikus Tetap Dilarang Masuk Dewan Gubernur BI

1 hari lalu

Draf Terbaru RUU PPSK Pastikan Politikus Tetap Dilarang Masuk Dewan Gubernur BI

Draf dokumen terbaru RUU PPSK menyebutkan politikus tetap dilarang masuk masuk ke dalam jajaran dewan Gubernur BI.


Cadangan Devisa Naik jadi USD 134 Miliar, BI: Mampu Dukung Ketahanan Eksternal dan Jaga Stabilitas

2 hari lalu

Cadangan Devisa Naik jadi USD 134 Miliar, BI: Mampu Dukung Ketahanan Eksternal dan Jaga Stabilitas

Bank Indonesia (BI) mencatat cadangan devisa Indonesia per November 2022 mencapai US$ 134 miliar atau naik US$ 3,8 miliar ketimbang bulan sebelumnya.


Ekonomi Global Tak Menentu, Bos OJK Pastikan Stabilitas Sektor Keuangan Indonesia Terjaga

3 hari lalu

Ekonomi Global Tak Menentu, Bos OJK Pastikan Stabilitas Sektor Keuangan Indonesia Terjaga

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar memastikan stabilitas sektor jasa keuangan saat ini tetap terjaga.


Prediksi The Fed Rate Kuartal I 2023 5 Persen, Bank Indonesia Ungkap Strategi Penguatan Rupiah

4 hari lalu

Prediksi The Fed Rate Kuartal I 2023 5 Persen, Bank Indonesia Ungkap Strategi Penguatan Rupiah

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo memperkirakan suku bunga acuan Bank Sentral Amerika Serikat The Federal Reserve akan mencapai puncak.


Apindo Yakin Ekonomi RI 2023 5 Persen Lebih Meski Ketidakpastian Global Masih Sangat Tinggi

4 hari lalu

Apindo Yakin Ekonomi RI 2023 5 Persen Lebih Meski Ketidakpastian Global Masih Sangat Tinggi

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo Hariyadi B. Sukamdani membeberkan proyeksi pertumbuhan ekononi Indonesia pada tahun 2023.