Menteri Jonan Teken Kerja Sama Bidang Energi dengan Bangladesh

Reporter

Editor

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan dan Menteri Negara Listrik, Energi, dan Sumber Daya Mineral Bangladesh Nasrul Hamid dalam penandatanganan nota kesepahaman tentang kerjasama bidang energi antara kedua negara di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, 15 September 2017. Tempo/Caesar Akbar

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah menjalin kerja sama bidang energi dengan Republik Rakyat Bangladesh. Hal itu ditandai dengan ditandatanganinya nota kesepahaman oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan serta Menteri Negara Listrik, Energi, dan Sumber Daya Mineral Bangladesh Nasrul Hamid.

"Nota kesepahaman ini dilandasi hubungan baik antara Indonesia dan Bangladesh untuk melakukan kerja sama di bidang energi. Hari ini untuk Pertamina dan Petrobangla, selanjutnya mungkin untuk perusahaan-perusahaan lain yang bisa mendukung suplai LNG untuk Bangladesh," ujarnya di Kementerian Energi, Jakarta, Jumat, 15 September 2017.

Melalui nota kesepahaman itu, kata Jonan, Bangladesh menyatakan siap dan bersedia berdiskusi lebih lanjut terkait dengan pembangunan fasilitas penerimaan dan infrastruktur liquefied natural gas (LNG) di negaranya. Dengan nota kesepahaman itu juga, ada kemungkinan pasokan LNG spot dari Indonesia ke Bangladesh. Selain itu, Indonesia menyatakan kesediaannya memfasilitasi diskusi Bangladesh dengan produsen dan pemasar LNG Indonesia.

Jonan juga menyatakan kesediaannya membantu mematerialisasi perjanjian itu. "Kalau ada yang bisa dibantu, langsung kabari saya. E-mail akan saya sendiri yang baca dan balas," tuturnya.

Di lain pihak, Menteri Nasrul Hamid berterima kasih atas dibukanya peluang kerja sama di antara kedua negara. Pasalnya, Bangladesh kini tengah mengalami defisit pasokan LNG.

Dia memperkirakan defisit itu mencapai 1 juta ton per tahun dan bakal meningkat menjadi sekitar 11 juta ton per tahun pada 2030. "Untuk memenuhi defisit gas tersebut, pemerintah Bangladesh akan mengimpor LNG yang akan dilakukan oleh Petrobangla," katanya.

Direktur Utama Petrobangla Abul Mansur Md Faizullah berujar, saat ini Bangladesh belum mendapatkan suplai impor LNG dari mana pun. Rencananya, negara itu akan melakukan impor mulai tahun depan.

Selain melakukan suplai LNG ke Bangladesh, melalui nota kesepahaman ini, terbuka kesempatan bagi Pertamina untuk membangun fasilitas penerimaan LNG yang terdiri atas Floating Storage Regasification Unit (FSRU), mooring dan infrastruktur off-loading, serta sub-sea dan pipa gas onshore ke grid gas alam. "Ini baru awal kerja sama. Dibuka kesempatan untuk pengembangan bisnis. Kita akan bicara lebih lanjut teknisnya nanti," kata Direktur Gas Pertamina Yenni Andayani.

Sebagaimana diketahui, beberapa waktu lalu, Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM menyatakan di Indonesia masih banyak kargo LNG yang belum terserap, dan kargo gas yang tidak terserap ini memiliki tren yang terus meningkat. Pada 2014, ada 22 kargo. Rinciannya, 16 kargo diekspor dan sisanya untuk domestik. Setahun kemudian membengkak menjadi 66 kargo. Rinciannya, 60 kargo diekspor dan 6 kargo untuk dalam negeri. Tahun lalu, juga ada 66,6 kargo tidak terserap. Rinciannya, 43 kargo diekspor dan 23,6 kargo untuk dalam negeri.

CAESAR AKBAR







Pendanaan JETP Rp 310 Triliun Ditindaklanjuti pada 2023, Airlangga: Terima Kasih Amerika dan G7

1 hari lalu

Pendanaan JETP Rp 310 Triliun Ditindaklanjuti pada 2023, Airlangga: Terima Kasih Amerika dan G7

Airlangga Hartarto memastikan pemerintah Indonesia akan menindaklanjuti komitmen pendanaan JETP dan proyek infrastruktur infrastruktur hasil KTT G20.


8 Makanan untuk Meningkatkan Energi Menurut Pakar

1 hari lalu

8 Makanan untuk Meningkatkan Energi Menurut Pakar

Ketika semua sistem tubuh Anda bekerja secara optimal, Anda akan merasa lebih baik dan memiliki energi untuk beraktivitas.


Warga Prancis Bakal Kena Pemadaman Listrik Bergilir

5 hari lalu

Warga Prancis Bakal Kena Pemadaman Listrik Bergilir

Prancis memproduksi sekitar 70 persen energi listriknya dari 56 unit reaktor nuklir, dari total tersebut sekitar 22 unit saat ini dalam kondisi mati


Hadapi Krisis 2023, Sri Mulyani: Belanja Ketahanan Pangan Naik Jadi Rp 104,2 T

6 hari lalu

Hadapi Krisis 2023, Sri Mulyani: Belanja Ketahanan Pangan Naik Jadi Rp 104,2 T

Sri Mulyani Indrawati mengatakan belanja negara pada tahun 2023 ditetapkan sebesar Rp 3.061,2 triliun.


Xi Jinping Ingin Tingkatkan Kerja Sama Energi dengan Rusia

8 hari lalu

Xi Jinping Ingin Tingkatkan Kerja Sama Energi dengan Rusia

Presiden Cina Xi Jinping mengungkapkan kesediaannya menjalin kemitraan yang lebih erat dengan Rusia di bidang energi.


Mantan Presiden Rusia Curiga Hubungan Amerika dan Uni Eropa Retak

8 hari lalu

Mantan Presiden Rusia Curiga Hubungan Amerika dan Uni Eropa Retak

Mantan Presiden Rusia berpandangan hubungan Amerika dan Uni Eropa mulai memburuk karena Amerika dianggap ambil kesempatan dari krisis Ukraina.


Tahun Resesi 2023, Ini Daftar Sektor yang Berpotensi Bersinar di Pasar Saham

11 hari lalu

Tahun Resesi 2023, Ini Daftar Sektor yang Berpotensi Bersinar di Pasar Saham

Kinerja saham di Indonesia sepanjang tahun ini bervariasi, dengan sejumlah sektor mencetak kinerja unggul dan lainnya melemah.


OPEC Perkirakan Industri Migas Global Butuh Investasi USD 12 Triliun pada 2045

12 hari lalu

OPEC Perkirakan Industri Migas Global Butuh Investasi USD 12 Triliun pada 2045

OPEC melakukan kajian World Oil Outlook 2022 di Abu Dhabi International Petroleum Exhibition and Conference (ADIPEC) beberapa waktu lalu.


ESDM Bakal Bagikan 680 Ribu Rice Cooker Gratis, Siapa yang Berhak Menerima?

13 hari lalu

ESDM Bakal Bagikan 680 Ribu Rice Cooker Gratis, Siapa yang Berhak Menerima?

ESDM mengklaim penanak nasi listrik yang dibagikan kepada masyarakat itu sudah menggunakan sistem kelistrikan yang andal.


Pemerintah Hanya Penuhi 11 Persen Biaya Kebutuhan EBT, Bappenas Rencanakan Pendanaan Berikut

13 hari lalu

Pemerintah Hanya Penuhi 11 Persen Biaya Kebutuhan EBT, Bappenas Rencanakan Pendanaan Berikut

Bappenas menyebut anggaran pemerintah hanya dapat memenuhi 11 persen dari total kebutuhan pendanaan pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT).