Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Menteri Susi dan Rini Teken Kerja Sama Budi Daya Ikan

image-gnews
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dan Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno bertukar cinderamata selepas penandatanganan kerjasama antara dua kementerian di Gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta. 14 September 2017. Tempo/Caesar Akbar
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dan Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno bertukar cinderamata selepas penandatanganan kerjasama antara dua kementerian di Gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta. 14 September 2017. Tempo/Caesar Akbar
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Riset dan Sumber Daya Manusia (BRSDM) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjalin kerja sama dengan badan usaha milik negara, Perum Jasa Tirta II, untuk mengembangkan budi daya ikan bandeng air tawar di Waduk Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat. Ikan bandeng hasil penelitian Kementerian Kelautan dan Perikanan itu dikatakan dapat memakan plankton secara cepat, sehingga dapat memperbaiki kualitas air waduk.

"Ikan bandeng air tawar itu tidak diberi pakan dan dilepas di waduk tanpa jaring, serta dalam periode tiga sampai empat bulan sudah dapat dipanen dengan nilai ekonomi yang lebih tinggi," ujar Direktur Utama Perum Jasa Tirta ll Djoko Saputro di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Kamis, 14 September 2017.

Djoko berujar, salah satu masalah yang melanda waduk itu adalah kualitas air yang menurun lantaran maraknya keramba jaring apung yang berdiri di sana. Jumlahnya tercatat sekitar 33 ribu, dan diklaim telah melebihi ambang batas. Keberadaan KJA, kata dia, menyebabkan degradasi pada kondisi lingkungan waduk. Air waduk menjadi semakin asam, sehingga menyebabkan tingkat korosivitas yang tinggi dan bakal mengganggu fasilitas pembangkit listrik tenaga air di sana.

Selain sebagai PLTA, waduk seluas 8.300 hektare dengan kapasitas mencapai kurang-lebih 3 miliar meter kubik dan kedalaman waduk mencapai 96 meter itu, berfungsi sebagai penampungan air baku yang selama ini dialirkan ke DKI Jakarta dan kota-kota di sekitarnya. Belum lagi, air waduk juga dimanfaatkan masyarakat untuk irigasi pertanian. Sehingga, Djoko khawatir kerusakan di sana akan berdampak serius bagi kehidupan masyarakat.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dia berharap, dengan kerja sama budi daya bandeng yang bisa hidup tanpa keramba jaring apung, jumlah KJA di Waduk Jatiluhur bisa menyusut secara drastis, sehingga dampak lingkungan yang dikhawatirkan bisa dicegah. Sebagai gantinya, Perum Jasa Tirta II mesti melakukan pemberdayaan petani ikan lokal yang sebelumnya hidup dari usaha keramba jaring apung. Mereka diharapkan bisa beralih pekerjaan menjadi pengusaha ikan tangkap darat berbasis budi daya.

Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno mengatakan kerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan itu diharapkan bisa menjaga kualitas air di Waduk Jatiluhur. Budi daya ikan bisa tetap berjalan tanpa perlu membuat keramba jaring apung. "Namun kita perlu menjaga masyarakat agar pendapatannya cukup hanya dengan menangkap ikan di sana," ujarnya.

CAESAR AKBAR

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Pencapaian Konas Pesisir XI jadi Masukan Perubahan UU Kelautan

10 jam lalu

Pencapaian Konas Pesisir XI jadi Masukan Perubahan UU Kelautan

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono membuka Konferensi Nasional XI Pengelolaan Sumber Daya Laut


Disentil Ganjar, Apa Kabar Janji Tol Laut Jokowi?

18 hari lalu

Bakal Calon Presiden Ganjar Pranowo menyampaikan pandanganya saat acara Pidato Calon Presiden Republik Indonesia bertajuk Arah dan Strategi Politik Luar Negeri di Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Jakarta, Selasa, 7 November 2023. Dalam pidatonya Ganjar menyinggung minat anak muda untuk masuk ke dunia politik masih sangat sedikit hingga potensi lumbung pangan Indonesia akan keranah Internasional. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Disentil Ganjar, Apa Kabar Janji Tol Laut Jokowi?

Bakal calon presiden Ganjar Pranowo mengkritik sektor maritim tanah air.


KKP Lepas Ekspor Perdana 243 Ton Hasil Perikanan ke Fuzhou dan Xiamen

19 hari lalu

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam konferensi pers yang berlangsung secara hybrid dari Ruang Command Center KKP, Selasa (4/10/22)
KKP Lepas Ekspor Perdana 243 Ton Hasil Perikanan ke Fuzhou dan Xiamen

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono melepas ekspor perdana hasil perikanan sebanyak 243 ton ke Fuzhou dan Xiamen.


BMKG Ajak Kolaborasi Data Kelautan Dunia untuk Mitigasi Perubahan Iklim

29 hari lalu

Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati. (BMKG)
BMKG Ajak Kolaborasi Data Kelautan Dunia untuk Mitigasi Perubahan Iklim

Ketersediaan data dan informasi yang akurat mengenai laut menjadi salah satu bentuk mitigasi dampak perubahan iklim.


Jokowi Mau Lanjutkan Hilirisasi ke Sektor Perkebunan hingga Kelautan

35 hari lalu

Presiden Joko Widodo atau Jokowi saat ditemui di Senayan, pada Selasa, 24 Oktober 2023. TEMPO/Daniel A. Fajri
Jokowi Mau Lanjutkan Hilirisasi ke Sektor Perkebunan hingga Kelautan

Presiden Joko Widodo alias Jokowi mengatakan progran hilirisasi bakal berlanjut.


Mengenal Ocean Young Guards, Komunitas Mahasiswa Unpad Penjaga Ekosistem Laut

37 hari lalu

Mahasiswa Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Padjadjaran atau Unpad yang tergabung dalam komunitas Ocean Young Guards. Dokumentasi: Unpad.
Mengenal Ocean Young Guards, Komunitas Mahasiswa Unpad Penjaga Ekosistem Laut

Mahasiswa Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Padjadjaran atau Unpad mendirikan komunitas Ocean Young Guards.


KKP Perketat Aturan Main Pemanfaatan Pulau Kecil

52 hari lalu

KKP Perketat Aturan Main Pemanfaatan Pulau Kecil

Dalam pemanfaatan pulau-pulau kecil, paling sedikit 30 persen dari luas pulau dikuasai negara.


Kementerian Perdagangan Bantah Terbitkan Izin Ekspor Pasir Laut: Sejak Dulu Dilarang

12 September 2023

Akademikus, pegiat lingkungan, serta para nelayan memprotes PP Nomor 26 Tahun 2023 karena membuka kembali keran ekspor pasir laut yang ditutup sejak 2003.
Kementerian Perdagangan Bantah Terbitkan Izin Ekspor Pasir Laut: Sejak Dulu Dilarang

Kementerian Perdagangan membantah telah membuka ekspor pasir laut.


Terkini: Tanggapan Ahok dan Nicke tentang Calon Dirut Pertamina, Sikap Dirjen Pajak terhadap Tunggakan Pajak Rp 7,2 Triliun

26 Juli 2023

Presiden Joko Widodo didampingi Menteri BUMN Erick Thohir dan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama mendengarkan penjelasan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati saat meninjau ke kawasan kilang PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) di Tuban, Jawa Timur, Sabtu, 21 Desember 2019. ANTARA
Terkini: Tanggapan Ahok dan Nicke tentang Calon Dirut Pertamina, Sikap Dirjen Pajak terhadap Tunggakan Pajak Rp 7,2 Triliun

Berita terkini: Komentar Ahok dan Nicke tentang calon Dirut Pertamina, sikap Dirjen Pajak terhadap temuan tunggakan pajak Rp 7,2 triliun.


RI Bakal Gelar Forum Negara Pulau dan Kepulauan, Bahas Isu Iklim hingga Pencemaran

20 Juli 2023

(Dari kiri) Kabiro Komunikasi Kemenko Marves Andreas Dipi Patria, Sekretaris Kemenko Marves Ayodhia  G. L. Kalake, Plt. Asdep Delimitasi Zona Maritim dan Kawasan Perbatasan Kemenko Marves Sora Lokita, dan Senior Advisor for Climate and Environmental Governance AIS Program Manager Abdul Wahib Situmorang dalam konferensi pers di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada Kamis, 20 Juli 2023. TEMPO/Amelia Rahima Sari.
RI Bakal Gelar Forum Negara Pulau dan Kepulauan, Bahas Isu Iklim hingga Pencemaran

Pemerintah akan menggelar Forum Negara Pulau dan Kepulauan (Archipelagic and Island States/Ais Forum) pada 10-11 Oktober 2023 di Bali. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi atau Kemenko Marves menyebut, forum tersebut akan menghadirkan delegasi dari 51 negara anggota Ais Forum.