Kemenkop UKM Turut Inisiasi Pembentukan Jamkrida Provinsi Lampung

Reporter

Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga melayani pembelian minyak goreng oleh masyarakat di pasar murah yang digelar kementeriannya, bertempat di pelataran kantor Kemenkop UKM, Kuningan, Jakarta, 22 Juni 2016. TEMPO/Diko Oktara

TEMPO.CO, Jakarta - Jakarta - Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) menguatkan peran pembinaan di Provinsi Lampung lewat pembentukan perusahaan Jaminan Kredit Daerah (Jamkrida). Pembentukan Jamkrida Lampung itu dibahas dalam rapat koordinasi di Balai Keratun Gubernur Lampung, yang dihadiri pejabat Kemenkop UKM dan pemerintah setempat.

Sekretaris Daerah Pemda Lampung Sutono, dalam rakor tersebut menegaskan perlunya revisi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembentukan PT Jamkrida Lampung. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung, menurut dia, sudah mendukung penerbitan aturan tersebut.

"Namun terkendala Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang sudah diketuk palu, sehingga segera disiapkan untuk dimasukkan dalam APBD Perubahan," kata Sutono, dikutip dari siaran pers Kemenko UKM, Sabtu, 9 September 2017.

Sutono juga mengharapkan peran pemda tingkat kabupaten dan kota dalam konteks penyertaan modal, khususnya terkait modal disetor yang menurut dia harus segera dipenuhi. Urusan penjaminan, ujar Sutono, akan dilakukan lewat pengkajian Perda Pembentukan PT Jamkrida yang ada saat ini.

"Daerah yang belum mampu menyediakan penyertaan modal bisa dilakukan periode selanjutnya," ujarnya.

Dukungan DPRD Lampung untuk membentuk PT Jamkrida sendiri tampak dari aktivitas studi banding mereka ke sejumlah kawasan, seperti Jawa Timur, Riau, dan Jawa Barat.

Deputi Pembiayaan Kemenkop UKM Yuana Sutyowati juga mengapresiasi upaya semua pihak membentuk PT Jamkrida Lampung. Kalau Kredit Usaha Rakyat (KUR) sudah dijamin oleh Perusahaan Umum Jaringan Kredit Indonesia (Jamkrindo), tapi kalau ada skema-skema lain juga, itu bisa didorong kalau ada lembaga penjaminan daerah," ujarnya dalam keterangan pers yang sama.

Saat ini telah ada 21 perusahaan Jamkrida. Sebanyak 18 diantaranya dimiliki oleh pemda. Total aset seluruh Jamkrida itu diperkirakan mencapai Rp 16 triliun, yang sebagian besarnya merupakan penyertaan modal.

YOHANES PASKALIS PAE DALE






Bank Indonesia Catat Pertumbuhan Kredit UMKM Ditopang dari Segmen Mikro

32 hari lalu

Bank Indonesia Catat Pertumbuhan Kredit UMKM Ditopang dari Segmen Mikro

Rasio kredit usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) perbankan mencapai 20,3 persen per November 2022.


Koperasi Batal Diawasi OJK, Kemenkop Minta Saran untuk Susun RUU Perkoperasian

48 hari lalu

Koperasi Batal Diawasi OJK, Kemenkop Minta Saran untuk Susun RUU Perkoperasian

Wacana pengawasan koperasi simpan pinjam di bawah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah dipastikan batal.


Target Penyaluran Kredit Usaha Rakyat 2024 Rp 585 T, Naik 24,4 Persen dari Tahun Sebelumnya

58 hari lalu

Target Penyaluran Kredit Usaha Rakyat 2024 Rp 585 T, Naik 24,4 Persen dari Tahun Sebelumnya

Pemerintah menetapkan target penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) atau kredit bersubsidi sebesar Rp585 triliun pada 2024.


Tak Sampai 1 Persen Petani Kecil yang Bisa Akses KUR, Guru Besar IPB Cerita Akar Masalah

2 Oktober 2022

Tak Sampai 1 Persen Petani Kecil yang Bisa Akses KUR, Guru Besar IPB Cerita Akar Masalah

Penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR dinilai tidak sampai kepada petani kecil secara efektif.


Gandeng Pegadaian, Kemenkop UKM Percepat Penyaluran KUR Rp 5,9 T

12 Juni 2022

Gandeng Pegadaian, Kemenkop UKM Percepat Penyaluran KUR Rp 5,9 T

Kemenkop dan UKM) menjalin kerja sama dengan PT Pegadaian untuk mempercepat penyaluran kredit usaha rakyat (KUR).


Teten: Presidensi G20 Jadi Momentum bagi UMKM Unjuk Gigi

7 Mei 2022

Teten: Presidensi G20 Jadi Momentum bagi UMKM Unjuk Gigi

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan Presidensi G20 di Indonesia menjadi kesempatan besar bagi koperasi maupun UMKM unjuk gigi.


Business Matching P3DN Rp 539 T, Luhut: Yang Paling Penting Bisa Eksekusi

11 April 2022

Business Matching P3DN Rp 539 T, Luhut: Yang Paling Penting Bisa Eksekusi

Kementerian Koperasi dan UMKM menggelar showcase dan business matching tahap kedua yang dihadiri Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan.


Shipper Gelar Festival UMKM untuk Dorong Pemulihan Ekonomi Nasional

6 April 2022

Shipper Gelar Festival UMKM untuk Dorong Pemulihan Ekonomi Nasional

Shipper menggandeng Kemenkop UKM Komite Nasional Ekonomi & Keuangan Syariah menggelar festival UMKM


Kementerian Koperasi Akan Dampingi UKM Berorientasi Ekspor

27 November 2021

Kementerian Koperasi Akan Dampingi UKM Berorientasi Ekspor

Kementerian Koperasi dan UKM akan mendampingi dan memberikan bantuan kepada UKM yang berorientasi ekspor termasuk akses ke pembiayaan dan lainnya.


KemenkopUKM Mudahkan Izin Pelaku Usaha Mikro

25 Juni 2021

KemenkopUKM Mudahkan Izin Pelaku Usaha Mikro

Dengan disahkannya Omnibus Law Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) Nomor 11 Tahun 2020, berdampak pada proses perizinan berusaha bagi KUMKM.