TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bambang Brodjonegoro mengatakan pemerintah memiliki beberapa strategi untuk menurunkan ketimpangan ekonomi.
“Pertama yang normatif dulu, yaitu memastikan partisipasi masyarakat dalam konteks sosial, politik dan ekonomi,” kata dia di diskusi Forum Merdeka Barat 9, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, Jumat, 8 September 2017.
Baca:
Bambang mengatakan, maksud dari hal itu ialah membuka kesempatan kerja yang berkualitas. Pekerjaan berkualitas, kata Bambang, adalah kerja yang 40 jam seminggu di sektor formal dan mendorong masyarakat untuk berwirausaha. “Bukan yang bekerja satu jam sehari di sektor informal ya,” kata Bambang.
Menurut Bambang, setelah itu adalah mempermudah kepemilikan aset finansial dan non-finansial. Terutama untuk masyarakat yang tidak memiliki aset cukup. “Makanya presiden memberikan sertifikat tanah kepada masyarakat. Salah satunya untuk memperkuat kepemilikan aset masyarakat,” kata Bambang.
Baca: Kepala Bappenas: Pertumbuhan Ekonomi Belum Diikuti Pemerataan
Memastikan akses pelayanan publik, kata Bambang, juga penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya mMasyarakat. Pemerintah, kata dia, harus memastikan akses itu sejak masa kelahiran, bahkan sejak masih dalam kandungan.
Dengan begitu, diharapkan bayi yang lahir adalah bayi sehat, sehingga bisa mendapatkan akses pendidikan yang baik. “Meskipun lahir dari keluarga miskin, namun dengan akses pelayanan publik yang baik, maka mereka bisa naik ke golongan kelas menengah,” kata Bambang.
Bambang mengatakan, redistribusi sumber pendapatan negara dari pajak juga harus merata. Dia menuturkan, negara harus hadir untuk memastikan penggunaan pajak untuk pemerataan pembangunan. “Tapi yang bisa membuat ketimpangan yang besar itu kalau orang enggak bayar pajak,” ucap Bambang.
Bambang menuturkan, kebijakan pemerintah yang menurunkan ketimpangan ekonomi adalah reformasi agraria. Dia mengatakan, rata-rata petani jawa mempunyai luas lahan tidak lebih dari setengah hektare. Lahan yang sempit membuat petani sulit memperbaiki taraf pendapatannya.
“Akibatnya, kemiskinan akan terus menyelimuti golongan petani. Karena itu, mereka harus diberdayakan, paling tidak dengan memberi lahan yang lebih luas,” ujar Bambang.
Baca juga: Menteri PPN: Indonesia Bebas Kemiskinan 2045
Mengenai angka ketimpangan ekonomi di Indonesia, menurut data Menppenas, angka ketimpangan di Indonesia per Maret 2017 sebesar 0,393, turun tipis dibandingkan tahun lalu 0,397. Wilayah perkotaan memiliki angka ketimpangan yang paling tinggi sehingga menyumbang ketimpangan secara nasional.
ROSSENO AJI NUGROHO
