Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Melamar CPNS Kementerian Keuangan? Intip Dulu Gajinya

image-gnews
Panitia membagikan soal ujian kepada sejumlah Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang diadakan Kementerian Kesehatan di Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, (3/11). TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Panitia membagikan soal ujian kepada sejumlah Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang diadakan Kementerian Kesehatan di Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, (3/11). TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengumumkan adanya perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Keuangan 2017. Lowongan yang dibuka berjumlah 2.880 formasi untuk rekrutmen umum (Non PKN STAN).

Besaran gaji yang bakal dikantongi oleh setiap pegawai, menurut  Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, dibedakan berdasarkan golongannya.

Gaji pokok terendah dari pegawai Kementerian Keuangan adalah  Rp 1.488.500 per bulan untuk PNS golongan IA dengan pengalaman kerja nol tahun. Sementara gaji pokok tertinggi adalah sebesar Rp 5.620.300 per bulan yang bisa dikantongi oleh PNS golongan IVE dengan masa kerja 32 tahun.

Simak: Lowongan CPNS Kemenkeu 2017, Ini Posisi Yang Ditawarkan

Adapun golongan yang diperoleh CPNS akan berbeda-beda saat pertama kali masuk, bergantung pada latar belakang pendidikan masing-masing. Gaji pokok awal pegawai bergolongan III, yang saat pertama kali masuk mengemban gelar sarjana S1, paling rendah adalah Rp 2.456.700 per bulan. Sementara gaji pokok awal golongan II, yang saat pertama kali masuk berlatar belakang SMA atau diploma dipatok sekecil-kecilnya Rp 1.926.000 per bulan.

Sri Mulyani berujar Formasi 2.880 CPNS Kementerian Keuangan ditawarkan untuk 3 jenjang pendidikan. “Yaitu  S1 733 orang, S2 1 orang, dan D3 2.146 orang," ujarnya Dalam keterangan tertulisnya, Kamis 7 September 2017.

Rincian distribusi pegawai, kata dia, antara lain sebanyak 201 orang akan disalurkan sebagai pegawai baru Sekretariat Jenderal (Setjen). Selanjutnya, sebanyak 1.721 orang akan disalurkan  ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP).  Direktorat Jendral Bea Cukai (DJBC) mendapat 575 orang tenaga baru. Sebanyak 66 CPNS disalurkan ke Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK). Lalu, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) mendapat 261 CPNS.

Selain itu, 10 orang tenaga baru akan diberikan kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR). Berikutnya, 20 orang akan disalurkan ke Badan Kebijakan Fiskal (BKF). Terakhir, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) menerima 26 pegawai baru..

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sri Mulyani mengatakan Kementerian Keuangan akan memberikan pelatihan sepanjang karier pegawai dari awal masuk, sepanjang masa bekerja, hingga menjelang pensiun. "Program pengembangan tersebut dapat berupa pendidikan akademis (program gelar) maupun berupa diklat atau training yang bersifat teknis dan nonteknis, dan yang terakhir penugasan-penugasan khusus," ujar Sri Mulyani.

Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadiyanto mengatakan kriteria pelamar yang dibutuhkan terutama lulusan terbaik. “Atau cum laude dari perguruan tinggi terakreditasi,” katanya dalam keterangan tertulis, seperti dikutip dari situs kemenkeu.go.id.

Selain itu, kata Hadiyanto, disediakan lowongan bagi penyandang disabilitas dengan kriteria mampu melihat, mendengar, dan berbicara dengan baik, serta sanggup melaksanakan tugas, seperti menganalisis, mengetik, dan menyampaikan pikiran. Penyandang disabilitas dapat ikut mendaftar asalkan mampu bergerak dengan alat bantu berjalan selain kursi roda.

Untuk pelamar lowongan CPNS 2017 Kementerian Keuangan dari Papua dan Papua Barat, disyaratkan telah menyelesaikan pendidikan SD, SMP, dan SMA, atau sederajat, di wilayah Papua. Pelamar juga harus memiliki ayah kandung asli Papua dan Papua Barat, yang dibuktikan dengan akta kelahiran, fotokopi KTP ayah kandung, dan surat keterangan hubungan keluarga dari kelurahan atau kepala desa.

Pendaftaran dibuka pada 11-25 September 2017. “Pendaftaran dilaksanakan secara online melalui laman http://sscn/bkn.go.id mulai 11 September hingga 25 September 2017 menggunakan nomor induk kepegawaian (NIK) pada KTP atau NIK pada kartu keluarga (KK) dan nomor KK atau NIK KK,” ujar Hadiyanto.

Proses perekrutan dari pengumuman sampai pemberkasan fisik berlangsung mulai 5 September hingga 14 Desember 2017. “Pelayanan dan penjelasan informasi terkait dengan pelaksanaan seleksi CPNS Kementerian Keuangan 2017 dapat menghubungi call center 021-3506055 setiap Senin-Jumat serta Twitter atau Facebook @KemenkeuRI,” katanya.

CAESAR AKBAR | DEWI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


21 Tahun Museum Layang-Layang Indonesia Mengabadikan Layangan dari Masa ke Masa

4 hari lalu

Perayaan hari jadi Museum Layang-Layang ke-21 di Pondok Labu, Jakarta Selatan, pada Sabtu, 23 Maret 2023.  TEMPO/S. Dian Andryanto
21 Tahun Museum Layang-Layang Indonesia Mengabadikan Layangan dari Masa ke Masa

Museum Layang-Layang Indonesia memperingati 21 tahun eksistensinya mengabadikan kebudayaan layangan di Indonesia.


Terpopuler Bisnis: Pilot Batik Air yang Tertidur Diklaim bukan Salah Perusahaan, Alasan Grab-Gojek Tidak Bayar THR Ojol

6 hari lalu

Bos Lion Air Group, Rusdi Kirana, saat ditemui di kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta Pusat, Senin, 17 Januari 2020. Tempo/Francisca Christy Rosana
Terpopuler Bisnis: Pilot Batik Air yang Tertidur Diklaim bukan Salah Perusahaan, Alasan Grab-Gojek Tidak Bayar THR Ojol

Bos Lion Air Rusdi Kirana mengklaim insiden pilot Batik Air yang tertidur bukan salah perusahaan.


Rekrutmen CPNS Dibuka Mei 2024, Ini Instansi yang Umumkan Formasi

7 hari lalu

Pemerintah membuka 2.302.543 formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk tahun 2024.
Rekrutmen CPNS Dibuka Mei 2024, Ini Instansi yang Umumkan Formasi

Sejumlah instansi sudah umumkan formasi rekrutmen CPNS yang akan dibuka Mei tahun ini.


BKN Buka Seleksi Tiga Periode CASN, Pelamar Hanya Boleh Ikut Satu Tahap

8 hari lalu

Peserta mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS formasi Kejaksaan di Kantor Pusat Badan Kepegawaian Negara (BKN), Jakarta, Kamis  9 November 2023. Pemerintah mulai Kamis 9 November melaksanakan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS 2023 yang diikuti sebanyak 1.853.617 pelamar, sedangkan Seleksi Kompetensi bagi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (CPPPK) akan dilakukan pada Jumat 10 November. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
BKN Buka Seleksi Tiga Periode CASN, Pelamar Hanya Boleh Ikut Satu Tahap

BKN merencanakan jadwal seleksi CASN dalam tiga periode, yakni April, Juni, September di tahun 2024. Pelamar hanya bisa mengikuti satu tahap seleksi


Pemerintah Buka 1,28 Juta Formasi CPNS dan PPPK 2024, Ada Formasi Khusus di IKN

13 hari lalu

Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil saat pulang kerja, Jakarta, Selasa, 27 Februari 2024. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reforms Birokrasi (PANRB) Abdullah Anwar Anas memastikan kepindahan ASN termasuk PNS, TNI, Polri ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sebanyqak 6000 orang dan akan dimulai pada Juli 2024. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Pemerintah Buka 1,28 Juta Formasi CPNS dan PPPK 2024, Ada Formasi Khusus di IKN

Ada formasi khusus untuk seleksi CPNS dan PPPK tahun ini di IKN.


Pembatasan Ketat Barang Bawaan Impor Banyak Dikeluhkan, Ini Reaksi Kemenkeu

13 hari lalu

Penumpang membawa barang bawaan di Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali. ANTARA/Naufal Fikri Yusuf
Pembatasan Ketat Barang Bawaan Impor Banyak Dikeluhkan, Ini Reaksi Kemenkeu

Kemenkeu memastikan aspirasi masyarakat tentang bea cukai produk impor yang merupakan barang bawaan bakal dipertimbangkan oleh pemerintah.


THR PNS Cair 100 Persen dan CPNS 80 Persen, Cek Besarannya

14 hari lalu

Ilustrasi PNS atau ASN. Shutterstock
THR PNS Cair 100 Persen dan CPNS 80 Persen, Cek Besarannya

PP tentang pemberian THR dan gaji ke-13 bagi ASN telah diteken oleh Presiden Jokowi. Simak besarannya untuk PNS dan CPNS berikut ini.


Bupati Bandung Kembali Raih Penghargaan dari Kementerian PAN-RB

14 hari lalu

Bupati Bandung Kembali Raih Penghargaan dari Kementerian PAN-RB

Kabupaten Bandung merekrut lebih banyak PNS untuk memenuhi kebutuhan lima rumah sakit baru.


KPK Serahkan Barang Rampasan Hasil Perkara Korupsi ke Enam Instansi Pemerintah

16 hari lalu

Ketua KPK sementara, Nawawi Pomolango bersama wakil ketua KPK, Nurul Gufron (tengah) dan juru bicara KPK, Ali Fikri (kanan) memaparkan laporan kinerja dan capaian KPK Tahun 2023, di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 16 Januari 2024. Sepanjang tahun 2023 KPK telah menerima 5.079 pengaduan dugaan tindak pidana korupsi, berhasil menuntaskan 94 kasus korupsi yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, melaksanakan 8 Operasi Tangkap Tangan, 8 kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan  berhasil mengembalikan aset ke kas negara sejumlah Rp525.415.553.599. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Serahkan Barang Rampasan Hasil Perkara Korupsi ke Enam Instansi Pemerintah

KPK menyerahkan barang rampasan negara hasil perkara tindak pidana korupsi kepada enam instansi pemerintah.


Apa Itu SPT Tahunan?

20 hari lalu

Pegawai membantu Wajib Pajak yang hendak melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga, Jumat 31 Maret 2023. Seluruh warga negara Indonesia yang sudah memiliki nomor pokok wajib pajak diwajibkan untuk melaporkan SPT pajak adapun deadline penyampaian SPT wajib pajak orang pribadi akan berakhir hari ini, Jumat (31/3/2023). Tempo/Tony Hartawan
Apa Itu SPT Tahunan?

SPT Tahunan adalah surat yang digunakan WP untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak, objek pajak, bukan objek pajak, harta, dan kewajiban.