PU: Luas Pemukiman Kumuh Mencapai 38.000 Hektare

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Warga beraktivitas di dekat Sungai Gendong yang dipenuhi sampah yang berada di kawasan Muara Baru, Jakarta, 2 Juni 2017. Pemprov DKI bersama dengan Pemerintah Pusat akan menata kawasan kumuh di DKI Jakarta melalui program 100-0-100. ANTARA/Aprillio Akbar

    Warga beraktivitas di dekat Sungai Gendong yang dipenuhi sampah yang berada di kawasan Muara Baru, Jakarta, 2 Juni 2017. Pemprov DKI bersama dengan Pemerintah Pusat akan menata kawasan kumuh di DKI Jakarta melalui program 100-0-100. ANTARA/Aprillio Akbar

    TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Pengembangan Kawasan Pemukiman, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Rina Farida mengatakan luas pemukiman kumuh di Indonesia mencapai 38.641 hektare. Rina mengatakan kawasan kumuh paling banyak terdapat di pulau Jawa. Kepadatan penduduk di Jawa, kata Rina, menjadi penyebab banyaknya kawasan kumuh di pulau itu.

    "Karena salah satu indikator kawasan disebut kumuh itu kepadatan rumah yang tinggi," kata Rina, di Jakarta, Selasa 5 September 2017.

    Simak: Penataan Kawasan Kumuh Sedot Biaya US 762 Juta

    Indikator lainnya, kata Rina, adalah kurangnya infrastruktur pengolahan sampah dan sarana pencegah kebakaran. "Itu indikatornya," tuturnya.

    Rina mengatakan salah satu kota dengan pemukiman kumuh ada di Jogjakarta. Di satu kawasan di kota itu, kata Rina, satu rumah bisa digunakan untuk tiga fungsi sekaligus. "Pagi misalnya tukang sayur sudah pulang, lalu tukang bakso keluar, lalu (penghuni) yang lainnya masuk. Itu gambaran saja ya."

    Sebaliknya, menurut Rina, pemukiman kumuh justru jarang ditemui di pedesaan. Masalah di pedesaan berupa kurangnya standar pelayanan minimalnya, seperti fasikitas jalan, saluran air dan pengolahan sampah. "Intinya penyediaan air minum dan limbahnya tidak baik," tutur Rina.

    ROSSENO AJI NUGROHO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ada 17 Hari dalam Daftar Libur Nasional dan Sisa Cuti Bersama 2021

    SKB Tiga Menteri memangkas 7 hari cuti bersama 2021 menjadi 2 hari saja. Pemotongan itu dilakukan demi menahan lonjakan kasus Covid-19.