TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan utang pemerintah mencapai Rp 3.780 triliun hingga Juli 2017. Sebanyak 62 persen di antaranya berasal dari investor dalam negeri.
"Kami meminjam kepada masyarakat Indonesia sendiri," kata dia dalam rapat bersama Komisi XI DPR di Jakarta, Senin, 4 September 2017. Uang masyarakat yang digunakan merupakan uang yang dikelola bank, reksadana, asuransi, serta dana pensiun melalui institusi maupun individual.
Simak pula: Sri Mulyani : Tak Perlu Takut Utang
Utang pemerintah per instrumen didominasi SBN Rupiah sebanyak Rp 2.206,1 triliun atau 58,4 persen. Sementara SBN Valas senilai Rp 838,9 triliun atau 22,2 persen, pinjaman luar negeri sebanyak Rp 729,6 triliun atau 19,3 persen, dan pinjaman dalam negeri sebanyak Rp 5,4 triliun atau 0,1 persen.
Sri Mulyani mengatakan banyaknya masyarakat yang kini memegang Surat Utang Negara (SUN) membuktikan kemampuan daya beli dan investasi yang tinggi. Dengan kemampuan tersebut, terjadi hubungan saling menguntungkan bagi masyarakat dan pemerintah.
Dalam Rancangan APBN 2018, pemerintah menargetkan pendapatan negara Rp 1.878,4 triliun dan belanja negara Rp 2.204,4 triliun. Pemerintah menargetkan defisit Rp 325,9 triliun atau 2,19 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Sri Mulyani mengatakan utang pemerintah akan dimanfaatkan untuk belanja produktif. Salah satunya, untuk pembiayaan Dana Alokasi Khusus Fisik, dana desa, pembangunan sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.
VINDRY FLORENTIN
