Menteri Amran Pastikan HET Beras Tidak Akan Bergejolak

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memberikan penyuluhan kepada petani setelah acara panen jagung bersama Kelompok Tani Subur Raharjo di Girinyono, Sendangsari, Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, 4 November 2015. TEMPO/Pius Erlangga

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memberikan penyuluhan kepada petani setelah acara panen jagung bersama Kelompok Tani Subur Raharjo di Girinyono, Sendangsari, Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, 4 November 2015. TEMPO/Pius Erlangga

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pertanian Amran Sulaiman memastikan harga beras tidak akan bergejolak setelah pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi (HET). Sebab, pemerintah mempunyai stok beras 1,7 juta ton yang cukup hingga delapan bulan.

    "Harga tidak akan bergejolak. Sebab, stok beras cukup. Februari (2018) sudah panen besar," katanya di gedung Kementerian Pertanian, Jakarta, 4 September 2017.

    Menurutnya, HET beras sudah disepakati para produsen. Artinya, mereka juga sudah sepakat akan menjual dengan harga yang telah ditetapkan. Untuk HET beras jenis medium, pemerintah mematok Rp 9.450 per kilogram, sementara jenis premium Rp 12.800 per kilogram. "Harga sudah HET jadi jangan dilewati," ucapnya.

    Amran menambahkan, stok beras di Pasar Induk Beras Cipinang untuk wilayah Jakarta mencapai 45 ribu ton per hari. Sedangkan kebutuhan hanya sekitar 30 ribu ton per hari. "Jadi ini tidak ada lagi ceritanya (naik) karena sudah ada HET," ujarnya. "Sejak 2016, harga (beras) tidak pernah bergejolak."

    Selain itu, pemerintah sekarang sudah bisa mengantisipasi paceklik. Pemerintah, kata dia, sudah mempunyai solusi menanam 1 juta hektare untuk mengatasi paceklik. Dalam 1 juta hektare tersebut bisa menghasilkan beras 3 juta ton.

    Ia melanjutkan, kebutuhan beras di Indonesia 2,6 juta ton per tahun. Artinya, kata dia, pemerintah masih punya surplus beras 400 ribu ton. "Sekarang kita juga sudah melewati bulan-bulan kering," tuturnya.

    IMAM HAMDI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.