Sri Mulyani: Pemerintah Berupaya Turunkan Rasio Utang

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sri Mulyani. TEMPO/Panca Syurkani

    Sri Mulyani. TEMPO/Panca Syurkani

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah akan terus berupaya menurunkan tingkat defisit anggaran dan defisit keseimbangan primer. Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (R-APBN) 2018, pemerintah menargetkan defisit anggaran Rp 325,9 triliun atau 2,19 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

    Menurut Sri Mulyani, kebijakan defisit dijaga untuk terus memungkinkan melaksanakan program penting dan strategis bagi masyarakat luas. "Salah satunya investasi dan pembangunan sumber daya manusia baik di bidang pendidikan maupun kesehatan," ujarnya dalam rapat paripurna di gedung DPR, Jakarta, Kamis, 31 Agustus 2017. 

    Baca: Sri Mulyani: Tak Perlu Takut Utang

    Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menuturkan Indeks Pembangunan Manusia dan tingkat produktivitas serta daya saing kompetisi manusia Indonesia masih harus ditingkatkan. "Investasi sumber daya manusia tidak dapat ditunda."

    Pemerintah mengambil pilihan kebijakan ekspansif (counter cyclical) agar momentum pembangunan manusia dan pertumbuhan yang makin berkualitas dan merata dapat dijaga dan diperkuat. Menurut dia, keputusan tersebut merupakan pilihan sulit. Namun kebijakan itu diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan, serta mendukung kegiatan produktif guna meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing.

    Simak: Sri Mulyani: Defisit Anggaran dan Utang Masih Aman

    Sri Mulyani mengatakan pemerintah akan tetap mengendalikan rasio utang terhadap PDB dalam batas yang bijaksana dan terkendali. Pemerintah berupaya menurunkannya secara bertahap dalam jangka menengah.

    Rasio utang terhadap PDB Indonesia sebesar 28,9 persen atau relatif lebih rendah dibandingkan negara lain. Sri Mulyani mengatakan angkanya masih lebih rendah dari negara-negara berkembang lain yang setara, seperti Thailand 41,8 persen dan India 67,8 persen.

    Pengelolaan utang, baik dari sisi waktu penarikan utang, komposisi mata uang, jatuh tempo, jenis instrumen, maupun pengendalian kas pemerintah dijanjikan Sri Mulyani terus dijaga untuk memastikan keberlanjutan pembangunan. Dia menyatakan upaya tersebut tidak saja untuk generasi sekarang, tapi juga untuk generasi yang akan datang.

    Selain pembiayaan utang, pemerintah mengalokasikan pengeluaran pembiayaan. Dana disalurkan melalui pembiayaan investasi, pemberian pinjaman, dan kewajiban penjaminan. "Dalam RAPBN 2018 juga dialokasikan untuk keberlanjutan pengembangan pendidikan pada masa yang akan datang, melalui sovereign wealth fund bidang pendidikan melalui LPDP," ujar Sri Mulyani.

    VINDRY FLORENTIN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Angin Prayitno Aji dan Tiga Perusahaan yang Diperiksa KPK dalam Kasus Suap Pajak

    Angin Prayitno Aji dan Dadan Ramdani ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus suap pajak. Dari 165 perusahaan, 3 sedang diperiksa atas dugaan kasus itu.