Jokowi: Saya Gebuk Pihak yang Menghalangi Sekuritisasi BUMN

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Jokowi (kanan) dan Dirut PT Jasa Marga Desi Arryani saat menjelaskan perkembangan Tol Jagorawi di kantor pusat PT BEI di Jakarta, 31 Agustus 2017. Hingga semester I tahun ini, Jasa Marga telah mengoperasikan 15 jalan tol dengan total 600 kilometer. TEMPO/Ilham Fikri

    Presiden Jokowi (kanan) dan Dirut PT Jasa Marga Desi Arryani saat menjelaskan perkembangan Tol Jagorawi di kantor pusat PT BEI di Jakarta, 31 Agustus 2017. Hingga semester I tahun ini, Jasa Marga telah mengoperasikan 15 jalan tol dengan total 600 kilometer. TEMPO/Ilham Fikri

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara tidak terduga memanggil Direktur Utama Jasa Marga Desi Arryani dalam acara Pencatatan Perdana Efek Beragun Aset Mandiri JSM R01 dan Surat Berharga Hak Atas Pendapatan Jalan Tol Jagorawi (EBA Kelas A) di Gedung BEI, Jakarta Selatan, hari ini, Kamis, 31 Agustus 2017.

    Jokowi meminta penjelasan Desi di depan hadirin tentang hambatan pengurusan sekuritisasi pertama Jasa Marga yang memakan waktu sembilan bulan. “Ini ngurus jalan tol Jagorawi sampai sekarang baru bisa pecah telur. Ini ngurusnya di mana saja sampai ruwet begini? Biar semuanya tahu,” kata Jokowi.

    Sekuritisasi adalah pengonversian sekelompok piutang dan jenis yang sama (biasanya kredit) menjadi surat berharga yang dapat diperdagangkan.

    BacaDihadiri Jokowi, Jasa Marga Terbitkan Sekuritisasi Pendapatan Jalan Tol

    Ditodong penjelasan oleh Jokowi, Desi malah tersenyum dan menganggukkan kepala. Sontak, hadirin yang menyaksikan kejadian tersebut tertawa.

    Menurut Desi, proses yang paling memakan waktu lama adalah menyamakan persepsi mengenai sekuritisasi jalan tol dengan setiap institusi yang terlibat. “Kami ingin menyamakan persepsi lebih dulu. Kami juga sejak awal (menyamakan persepsi) dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan), kemudian semua pihak,” ujarnya.

    Belum sempat melanjutkan paparannya, tiba-tiba Jokowi memotong penjelasan Desi dan memintanya menjelaskan perihal “semua pihak” yang disebutkan Dirut Jasa Marga itu. “Siapa sih semua pihak? Ngurusnya siapa saja? Saya mau tahu yang ruwet itu ada di mana?” ujar Jokowi, lalu diikuti tawa hadirin.

    Desi menjawab hambatan tersebut bersumber dari semua institusi keuangan. “Sebenarnya di semua institusi keuangan, Pak,” ucapnya. Namun, karena merasa belum puas, Jokowi kemudian meminta penjelasan tambahan. "Institusi keuangan itu siapa saja? Institusi keuangan itu banyak banget. Bank institusi keuangan, pajak institusi keuangan, BI institusi keuangan," kata Presiden. "Yang mana? Mulainya dari mana? Dan yang ruwet itu yang mana?”

    Desi terdiam sejenak. Namun kemudian keheningan dipecahkan ucapan spontan Jokowi yang membuat ruangan Main Hall BEI penuh tawa hadirin. “Dijawab,” ucap Jokowi kepada Desi. Belum sempat Desi menjelaskan, Jokowi kembali melempar pernyataan yang bikin Desi kembali terdiam.

    Jokowi mengatakan tidak segan menggebuk pihak mana pun yang menghambat sekuritisasi tersebut. “Tidak usah takut, jawab saja, 'Pak, ini ruwetnya di sini, di Dirjen Pajak yang ruwet, atau di Kementerian Perhubungan, ngurus izin untuk melepas ini juga sulit.' Jadi saya tahu yang harus saya gebuk yang mana,” ucapnya. Kali ini, tak ada hadirin yang terbahak.

    Desi pun menerangkan, salah satu institusi yang cukup mempermudah pengurusan sekuritisasi Jasa Marga adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Menteri Pekerjaan Umum Basuki Hadimuljono, yang juga hadir, tersenyum mendengar jawaban Desi. “Bukan karena menterinya di sini, ya?,” kata Jokowi.

    Akhirnya Desi membongkar institusi yang dinilai menjadi penghambat proses sekuritisasi Jasa Marga. Ternyata institusi tersebut adalah Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. “Nah, (Dirjen) Pajak berarti di bawah Kementerian Keuangan,” ujar Jokowi.

    ALFAN HILMI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kronologi KLB Partai Demokrat, dari Gerakan Politis hingga Laporan AHY

    Deli Serdang, KLB Partai Demokrat menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum partai. Di Jakarta, AHY melapor ke Kemenhumkam. Dualisme partai terjadi.