KKP Minta Pertamina Pasok BBM di Pelabuhan Terpencil

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • BBM dengan jenis Premium di sejumlah SPBU di Kota Padang langka, setelah pemerintah mengumumkan turunnya harga BBM sejak dinihari tadi. TEMPO/Andri El Faruqi

    BBM dengan jenis Premium di sejumlah SPBU di Kota Padang langka, setelah pemerintah mengumumkan turunnya harga BBM sejak dinihari tadi. TEMPO/Andri El Faruqi

    TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan meminta PT Pertamina memastikan pasokan bahan bakar solar untuk kapal di pelabuhan tersedia. Musababnya, masih banyak kapal di pelabuhan terpencil yang kesulitan mencari bahan bakar.

    "Sebenarnya nelayan tidak memikirkan pencabutan subsidi. Mereka lebih memikirkan kepastian pasokan bahan bakar," kata Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Sjarief Widjaja di kantor KKP Jakarta, Rabu, 30 Agustus 2017.

    Simak: Pertamina EP Persiapkan Pengeboran Lepas Pantai

    Selain itu, menurutnya, para nelayan juga tidak terlalu memikirkan satu harga BBM. Musababnya, sulit merealisasikan satu harga BBM di pelabuhan-pelabuhan terpencil yang sulit diakses. Soalnya, perlu biaya distribusi lebih untuk mencapai kawasan yang terpencil.

    "Sebenarnya nelayan tidak memikirkan harga bahan bakar yang murah," ujarnya. "Yang mereka pikirkan kesediaan ada. Berapa pun harganya mereka sanggung membayar."

    Seperti diketahui, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti ingin menghapus total subsidi BBM Pertamina jenis solar bagi nelayan adalah bentuk kegagalan pemerintah menjalankan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016. Adapun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 berisi tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam. 

    IMAM HAMDI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kontroversi Perpres Investasi Miras

    Pemerintah terbitkan perpres investasi miras, singkat dan minuman keras. Beleid itu membuka investasi industri minuman beralkohol di sejumlah daerah.