Langgar HET Beras, Mendag Ancam Cabut Izin Usaha Pedagang  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita saat melakukan peninjauan beras di Pasar Induk Beras Cipinang usai melakukan rapat tertutup bersama para pengusaha beras Cipinang, 28 Juli 2017.  Dalam pertemuan tertutup ini, Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita menandatangani aturan yang dimuat dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47/M-DAG/PER/7/2017. TEMPO/Yovita Amalia

    Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita saat melakukan peninjauan beras di Pasar Induk Beras Cipinang usai melakukan rapat tertutup bersama para pengusaha beras Cipinang, 28 Juli 2017. Dalam pertemuan tertutup ini, Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita menandatangani aturan yang dimuat dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47/M-DAG/PER/7/2017. TEMPO/Yovita Amalia

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengancam akan mencabut izin usaha pedagang beras yang melanggar harga eceran tertinggi beras seperti yang telah ditetapkan pemerintah. “Kalau keputusan pemerintah masih dilanggar, jangan dagang lagi. Dicabut saja izinnya. Taati peraturan pemerintah itu. Semua boleh mengambil untung, tapi tidak boleh jor-joran,” katanya di Bandung, Senin, 28 Agustus 2017.

    Dia mengatakan Kementerian Perdagangan bersama Satuan Tugas Pangan akan mengawasi pelaksanaan aturan penjualan harga eceran tertinggi beras tersebut. "Sejak 1 September 2017, kami ada tahapan sosialisasi dan persuasi. Lewat dari tanggal itu, kami akan mengambil tindakan bersama dengan Satgas. Jadi kami tidak akan membiarkan masyarakat kehilangan kemampuan daya beli,” ujarnya.

    Pekan lalu, pemerintah mengumumkan HET beras medium dan premium. HET beras medium Rp 9.450 per kilogram dan premium Rp 12.800 per kilogram untuk kawasan Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi.

    Menurut Enggartiasto, terbitnya peraturan mengenai harga eceran tertinggi beras medium dan beras premium untuk memastikan komoditas beras tidak dijadikan obyek spekulasi. Pengaturan harga itu sekaligus untuk melindungi pengusaha penggilingan padi.

    Dia mengklaim, dalam rantai distribusi penjualan beras saat ini, pihak yang diuntungkan adalah pengepul yang berada di tengah, di antara petani dan penggilingan padi serta pedagang eceran. "Pengepul yang menjadi mata rantai ini. Mereka yang menutup itu. Yang terjadi, 40 persen penggilingan kecil mati karena kalah modal, kalah cepat. Yang diuntungkan adalah yang di tengah. Kami tidak akan membiarkan mereka mengambil keuntungan yang lebih besar,” ucapnya.

    Dia mengklaim harga eceran tertinggi beras itu sudah diterima petani sehingga tidak akan terulang peristiwa pasokan beras hilang di Pasar Induk Cipinang saat harga tersebut diumumkan pertama kali pada Juli 2017. “Mayoritas pedagang rata-rata menyetujui dan minta segera dikeluarkan. Jadi tidak usah khawatir, insya Allah sudah ada komitmen,” tuturnya.

    AHMAD FIKRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.