TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan pembangunan infrastruktur pemerintahan Presiden Joko Widodo tidak hanya dibuktikan oleh angka-angka yang terlihat abstrak. Namun, juga bisa dilihat langsung fisiknya saat ini.
"Makanya kami informasikan dan mensosialisasikan dengan memberikan gambaran yang lebih visual," kata Darmin saat ditemui di pemeran "Infrastruktur dalam Foto" di Monumen Nasional, Jakarta, 27 Agustus 2017.
Darmin menuturkan tahun ini pemerintah membangun 245 proyek dan dua program proyek strategis nasional dengan nilai Rp 4.197 triliun. Dari 245 proyek tersebut sudah ada 129 proyek dengan nilai investasi Rp 900 triliun yang dalam tahap konstruksi.
Darmin menambahkan pendanaan proyek tersebut memang ada yang berasal dari utang pemerintah yang ada di APBN. "Namun, porsi yang lebih besar pembangunan infrastruktur dari swasta," kata Darmin.
Menurut Darmin, masalah utama proyek yang dibangun pemerintah adalah pembebasan lahan. Namun, pemerintah optimistis bisa mencapai target pembangunan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. "Masalah pembebasan tanah terjadi di proyek jalan, bendungan sampai pembangkit listrik. Kami punya aturan untuk masalah itu, tetapi tidak selalu mulus yang kami lalui," katanya.
Ketua Tim Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas Wahyu Utomo mengatakan presiden memang gencar membangun infrastruktur di seluruh Indonesia. Semangat itu tercermin dalam revisi payung hukum Proyek Strategis Nasional (PSN), yakni Peraturan Presiden Nomor 3 tahun 2016 menjadi Perpres nomor 58 tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
"Di Perpres yang baru ada 55 proyek dan satu program usulan baru dengan nilai Rp 1.206 triliun yang masuk PSN, menggantikan 31 proyek yang keluar dari Perpres sebelumnya," ucap Wahyu.
IMAM HAMDI
