TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Sjarief Widjaja mengatakan pihaknya telah meluncurkan alat bantu monitoring armada kapal perikanan vessel monitoring aid (VMA). Alat tersebut hasil kerja sama antara Balai Besar Penangkapan Ikan (BBPI) Semarang dan PT Unggul Cipta Teknologi (UCT).
Sjarief menuturkan VMA dirancang melalui integrasi teknologi Global Positioning System (GPS) dan radio komunikasi. Tujuannya untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan perikanan dan ketaatan armada perikanan berukuran kurang dari 30 Gross Tonnage (GT). “Fungsi-fungsi utama dari teknologi VMA ini diharapkan dapat menjawab kebutuhan nelayan untuk meningkatkan sistem keamanan dan keselamatan nelayan saat mereka melaut,” kata dia dalam keterangan tertulis, Selasa, 22 Agustus 2017.
Simak: Nelayan Dapat Bantuan Kapal dan Alat Tangkap dari KKP
Menurut Sjarief, kerja sama tersebut merupakan bentuk penerapan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2015 tentang Sistem Pemantauan Kapal Perikanan yang mengisyaratkan sistem pengawasan kapal perikanan 5-30 GT untuk mengetahui pergerakan dan aktifitas perikanan. Sementara data statistik perikanan tangkap pada 2015 mencapai 65.253 unit.
Sjarief berujar teknologi hasil kerja sama rancang bangun VMA merupakan sistem pengawasan armada kapal perikanan berbasis gelombang radio, yang secara berkala dapat mengirimkan data posisi, arah dan kecepatan kapal, serta data hasil tangkapan. Tujuannya untuk memantau, mengendalikan dan mengawasi armada kapal perikanan serta berkemampuan untuk mengisi logbook perikanan secara elektronik.
VMA nantinya dipasang di kapal perikanan sebagai alat bantu navigasi, GPS, realtime online positioning, Elektronic Fishing Logbook, Distress signal SOS (dalam satu jaringan) dan layanan pesan singkat (dalam satu jaringan). “Teknologi ini mampu memberikan kemudahan bagi nelayan untuk menentukan fishing ground sampai dengan kemampuan untuk marking waypoint sehingga nelayan akan dapat dengan mudah menggunakan posisi tersebut di kemudian hari,” kata Sjarief.
Sementara itu, Sjarief melanjutkan, fitur realtime online possitioning lebih melekat ke peran pemerintah sebagai pemantau dan pengendali. Pengawasan dilakukan sejak nelayan di darat hingga kembali ke darat.
Pemerintah dapat mencegah sebelum terjadi pelanggaran. Yaitu dengan tindakan persuasif dengan membina pelaku usaha atau kegiatan perikanan untuk meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum serta responsif untuk menindak dan menangani pelanggaran.
Sjarief mengklaim cara itu juga akan memudahkan pemerintah untuk memantau keluar masuknya armada perikanan pelabuhan, aktifitas armada di area fishing ground sesuai dengan izin tertera dan ketentuan yang berlaku, serta fitur distress signal SOS yang akan menyiarkan informasi posisi armada perikanan kepada seluruh pengguna VMA.
Dalam VMA armada kapal perikanan juga dipasang transceiver device lengkap dengan monitor display yang sekaligus berfungsi untuk alat navigasi dan peta laut (free upgradeable). Sedangkan di base station terpasang multiple communication gateway (MCG) yang mampu mengelola sampai dengan 200 unit armada pengguna VMA secara langsung.
DANANG FIRMANTO
