Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Serapan APBD Rendah, Ini Alasan Kota Kediri

image-gnews
Bangunan Monumen Simpang Lima Gumul (SLG) di Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri berdiri megah sebagai simbol kota,(9/4). TEMPO/Hari Tri Wasono
Bangunan Monumen Simpang Lima Gumul (SLG) di Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri berdiri megah sebagai simbol kota,(9/4). TEMPO/Hari Tri Wasono
Iklan

TEMPO.CO, Kediri – Sekretaris Daerah Kota Kediri Budwi Sunu Hernaning Sulistyo memastikan penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD tahun ini tak lagi besar. Dia mengakui Kota Kediri masuk dalam salah satu daerah yang mendapat peringatan Presiden soal rendahnya serapan belanja APBD.

Budwi mengatakan penilaian yang dilakukan pemerintah pusat tentang rendahnya penyerapan anggaran daerah dilakukan pada triwulan pertama. Pada saat itu banyak program pemerintah yang belum berjalan dan baru dimulai pertengan tahun. “Jadi anggarannya terbaca masih tinggi”, kata Budwi Sunu kepada Tempo, Selasa 22 Agustus 2017.

Simak: Belanja Pegawai Tak Boleh Melebihi 50 Persen APBD

Dia mencontohkan, setiap tahun Pemerintah Kota Kediri menganggarkan pembangunan jembatan Brawijaya dengan nilai cukup besar. Tahun ini APBD Kota Kediri mengalokasikan Rp 22 miliar untuk penyelesaian jembatan yang sudah rampung 80 persen. Namun karena proses pembangunannya terkendala penyidikan polisi, anggaran tersebut tak pernah bisa dipakai.

Pos anggaran mega proyek inilah yang menurut Budwi menjadi salah satu faktor penambah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) di akhir tahun.  Selain proyek Jembatan Brawijaya, terdapat pula pembiayaan pembangunan kampus Politeknik dan RSUD Gambiran II yang menjadi pekerjaan rumah pemerintah.

Untuk jembatan Brawijaya, Budwi memastikan akan bisa terealisasi pada akhir tahun ini. Sehingga anggaran sebesar Rp 22 miliar yang tercantum dalam APBD 2017 bisa dikeluarkan. “Tahun ini jembatan sudah bisa dilewati, ornamennya menyusul tahun depan,” katanya.

Karena itu dia memastikan SILPA tahun 2017 mendatang tidak lagi membengkak seperti yang dikhawatirkan Presiden Joko Widodo. Demikian pula proses pengalihan status kampus Politeknik menjadi kampus negeri juga masih dalam proses penyelesaian tahun ini. Keberadaan kampus Politeknik ini akan melengkapi kampus Universitas Brawijaya Kediri yang menjadi cabang dari Universitas Brawijaya Malang.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Untuk diketahui besaran SILPA Kota Kediri pada tahun anggaran 2016 lalu mencapai Rp 230 miliar. Meski tergolong besar, namun jumlah tersebut masih lebih kecil dibanding tahun 2015 sebesar Rp 400 miliar. Tahun ini ditargetkan SILPA dari anggaran 2017 tak lebih dari Rp 100 miliar saja.

Rendahnya serapan APBD ini sempat membuat Presiden Joko Widodo geram. Presiden mengaku sudah menyiapkan sanksi bagi kepala daerah yang minim serapan belanja APBD-nya. Dalam pidato saat berkunjung di SMPN 7 Jember, 13 Agustus 2017 lalu, Presiden mengaku masih menjumpai dana di rekening Bank Pembangunan Daerah maupun bank lain yang menyimpan dana APBD sebesar Rp 220 triliun.

Hal ini salah satu satunya tampak di Kota Kediri dalam macetnya proyek pembangunan Jembatan Brawijaya yang banyak dibutuhkan masyarakat. Jembatan yang menghubungkan wilayah barat dan timur Kota Kediri di atas Sungai Brantas itu menjadi tulang punggung transportasi setiap hari. “Macetnya jembatan ini menjadi masalah besar bagi kami,” kata Kelik Ardiansyah, pegawai Kantor Imigrasi Kediri yang setiap hari berdesakan menyeberangi jembatan lama.

Rendahnya serapan APBD ini dikhawatirkan mengganggu sistem perekonomian di suatu daerah. Sebab anggaran tersebut sangat dibutuhkan masyarakat sebagai realisasi program pembangunan.

HARI TRI WASONO

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Jelang Pilkada 2024, Kemendagri Minta Daerah Persiapkan Sejumlah Hal Ini

22 hari lalu

Pekerja merapikan kotak suara untuk Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Kota Tangerang Selatan di Kantor Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Selasa, 17 November 2020. Pilkada Kota Tangerang Selatan 2020 diikuti tiga pasang calon Wali kota dan Wakil Wali kota. ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal
Jelang Pilkada 2024, Kemendagri Minta Daerah Persiapkan Sejumlah Hal Ini

Kemendagri meminta daerah memastikan persiapan, mulai dari ketersediaan biaya hingga penanganan pelanggaran dan sengketa hasil Pilkada 2024.


APBD Tabalong Meningkat menjadi Rp3 Triliun

39 hari lalu

APBD Tabalong Meningkat menjadi Rp3 Triliun

Bupati Tabalong, Kalimantan Selatan, Anang Syakhfiani, mengumumkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024 kabupaten setempat mendapatkan tambahan dana dari bagi hasil, meningkatkan total APBD menjadi Rp3 triliun.


5 Poin Anies Baswedan Saat Debat Capres Soal Bansos, Jangan Bagikan di Pinggir Jalan

50 hari lalu

Warga membawa beras dan bantuan presiden pada acara Penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah di Gudang Bulog, Telukan, Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis 1 Februari 2024. Presiden memastikan pemerintah akan menyalurkan bantuan 10 kilogram beras yang akan dibagikan hingga bulan Juni kepada 22 juta masyarakat Penerima Bantuan Pangan (PBP) di seluruh Indonesia. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
5 Poin Anies Baswedan Saat Debat Capres Soal Bansos, Jangan Bagikan di Pinggir Jalan

Setidaknya ada 5 poin Anies Baswedan bahas bansos saat debat capres lalu. Apa saja?


Anies Baswedan: Pemberian Bansos Harus Disebut Atas Nama Negara, Begini Penetapan Bantuan Sosial

52 hari lalu

Warga membawa beras dan bantuan presiden pada acara Penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah di Gudang Bulog, Telukan, Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis 1 Februari 2024. Presiden memastikan pemerintah akan menyalurkan bantuan 10 kilogram beras yang akan dibagikan hingga bulan Juni kepada 22 juta masyarakat Penerima Bantuan Pangan (PBP) di seluruh Indonesia. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
Anies Baswedan: Pemberian Bansos Harus Disebut Atas Nama Negara, Begini Penetapan Bantuan Sosial

Anies Baswedan menyebut penyaluran bansos harus disebut dana dari negara karena berasal dari APBN/APBD. Ia melakukan saat jadi Gubernur DKI Jakarta.


Mahfud Md cerita Seorang Bekas Ketua DPRD Diperas karena Tersandera Kasus Korupsi APBD

20 Januari 2024

Menko Polhukam, Mahfud MD bersama jajaran memberikan keterangan  soal Satgas TPPU Rp349 Triliun Berakhir di kantor Kementrian Kordinator Bidang Hukum dan Keamanan Republik Indonesia, Jakarta, Rabu, 17 Januari 2024. Dalam keteranganya, Mahfud mengumumkan secara resmi bahwa masa tugas dari Satuan Tugas Tindak Pidana Pencucian Uang telah berahir, dan Satgas TPPU telah menangani ratusan surat laporan dan dibahas dengan sistematis oleh 12 angota ahli. TEMPO/ Febri Angga Palguna. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Mahfud Md cerita Seorang Bekas Ketua DPRD Diperas karena Tersandera Kasus Korupsi APBD

Mahfud Md menyebut aparat itu memeras dengan janji tidak akan ditetapkan menjadi tersangka atas dugaan korupsi APBD.


Gibran Sebut Hanya 2 OPD di Pemkot Solo yang Tak Capai Target Pendapatan Asli Daerah

18 Januari 2024

Calon wakil presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka saat berkampanye di kawasan Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Selasa, 16 Januari 2024. Putra sulung Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) itu berkeliling kampung sembari membagikan buku tulis kepada anak-anak di lokasi. Gibran diketahui mengambil cuti sebagai Wali Kota Solo selama tiga hari sejak 15 hingga 17 Januari besok. Selama cuti itu, dia disebut akan berkampanye Pilpres 2024 di Jakarta. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Gibran Sebut Hanya 2 OPD di Pemkot Solo yang Tak Capai Target Pendapatan Asli Daerah

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menyebut tidak tercapainya target PAD dalam APBD Kota Solo 2023 hanya ada di 2 organisasi perangkat daerah (OPD).


Gibran Tanggapi Usulan Fraksi PDIP Agar Mundur dari Jabatan Wali Kota Solo: Terima Kasih Masukannya

18 Januari 2024

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka kembali masuk kerja di Balai Kota Solo, Kamis, 18 Januari 2024, setelah mengambil cuti kampanye selama 3 hari. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Gibran Tanggapi Usulan Fraksi PDIP Agar Mundur dari Jabatan Wali Kota Solo: Terima Kasih Masukannya

Mendapat pertanyaan seputar usulan untuk mengundurkan diri sebagai Wali Kota Solo, Gibran hanya mengucapkan terima kasih.


Fraksi PDIP DPRD Kota Solo Minta Gibran Mundur sebagai Wali Kota karena Sering Cuti untuk Pilpres

17 Januari 2024

Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Solo Sukasno. Foto: Istimewa
Fraksi PDIP DPRD Kota Solo Minta Gibran Mundur sebagai Wali Kota karena Sering Cuti untuk Pilpres

Fraksi PDIP DPRD Solo mengusulkan agar Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri sebagai Wali Kota Solo. Hal ini buntut dari seringnya Gibran cuti.


Jokowi Minta Anggaran Perguruan Tinggi Diperbesar: Presiden yang Akan Datang Mau Tidak Mau Lanjutkan

15 Januari 2024

Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 sebelum berangkat ke Indonesia dari Brunei Darussalam pada Minggu (14 Januari 2024). (ANTARA/HO-Presiden Sekretariat)
Jokowi Minta Anggaran Perguruan Tinggi Diperbesar: Presiden yang Akan Datang Mau Tidak Mau Lanjutkan

Menurut Jokowi, presiden penggantinya tidak akan berani memotong anggaran yang sudah diperbesar dari sekarang


Cerita di Balik Pembangunan Flyover Cisauk, Dibiayai APBD Kabupaten Tangerang Rp 200 Miliar

10 Januari 2024

Suasana lalu lintas di Jalan Raya Cisauk setelah flyover Cisauk dioperasikan. TEMPO/JONIANSYAH HARDJONO
Cerita di Balik Pembangunan Flyover Cisauk, Dibiayai APBD Kabupaten Tangerang Rp 200 Miliar

Flyover Cisauk diklaim sebagai proyek jembatan layang pertama di Indonesia yang seluruhnya dibiayai oleh pemerintah daerah.