Tol Laut Disarankan untuk Diambilalih Swasta

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meninjau keberangkatan kapal tol laut logistik nusantara rute Jakarta-Natuna di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, 25 Oktober 2016. TEMPO/Odelia

    Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meninjau keberangkatan kapal tol laut logistik nusantara rute Jakarta-Natuna di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, 25 Oktober 2016. TEMPO/Odelia

    TEMPO.CO, Jakarta - Pebisnis Logstik meminta program tol laut diserahkan kepada swasta. Hal ini lantaran perkembangan program yang sudah berjalan dua tahun terakhir tersebut dinilai telah salah arah.

    Ketua Asosiasi Logistik Indonesia (ALI), Zaldy Ilham Masita, menyatakan program tol laut menjadi salah satu program untuk menekan harga pangan, terutama kebutuhan pokok. Namun, menurutnya, program yang mulai dilaksanakan pada Februari 2015 itu hingga saat ini belum ada dampak berarti terhadap penurunan harga bahan-bahan pokok di wilayah yang rutenya dilalui oleh tol laut.

    Dirinya juga menilai, progres program tol laut selama ini cenderung salah arah, karena tol laut hanya mengandalkan subsidi untuk menurunkan biaya angkut. Pendekatan seperti ini dinilai tidak sustain karena ketika subsidi dicabut maka harga akan naik lagi.

    Zaldy menyarankan, sebaiknya anggaran subsidi tol laut dialihkan untuk memperbaiki fasilitas pelabuhan di daerah yang menjadi rute tol laut. Dengan begitu, bongkar muat kapal menjadi cepat sehingga biaya pelabuhan bisa turun.

    Baca: Tol Laut Diklaim Turunkan Harga Semen di Wamena Hingga 40 Persen

    "Dengan dibangunnya fasilitas pelabuhan di daerah terpencil, juga akan berdampak pada ekonomi di daerah tersebut dan dinikmati oleh banyak pihak, terutama masyarakat," paparnya.

    Ketua Komite Tetap Sarana dan Prasarana Perhubungan Kamar Dagang Indonesia (Kadin), Asmari Heri Prayitno, mengatakan sejatinya program tol laut memang tidak berkorelasi langsung dengan harga barang. Tol laut hanya untuk mempermudah atau memperlancar distribusi barang.

    "Setelah barang sampai di pelabuhan, yang menentukan adalah harga pasar," ujarnya.

    Asmari mengatakan, mata rantai perdagangan yang ada di rute-rute tol laut itulah yang perlu dibenahi. Sedangkan untuk tol laut, menurutnya, sebaiknya diserahkan kepada swasta, terutama tol laut yang rutenya komersil, sehingga tidak ada duplikasi rute dan mengganggu operator pelayaran yang sudah ada.

    “Sehingga subsidi pemerintah bisa digunakan untuk rute yang lain, terutama rute-rute perintis atau dipakai untuk menurunkan harga barang setelah sampai di pelabuhan,” paparnya.

    BISNIS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.