TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan Agus Santoso bertemu dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno di lantai 19 gedung Kementerian BUMN, Senin pekan lalu. Rini mengundang Agus terkait dengan divestasi saham Freeport.
“Ibu Rini menawari kami ikut investasi di Freeport,” kata Agus, kutip dari Majalah Tempo edisi Senin 21 Agustus 2017.
BPJS Ketenagakerjaan merupakan salah satu lembaga yang diundang berpartisipasi mengeksekusi divestasi saham PT Freeport Indonesia. Dalam beberapa bulan terakhir, ikhtiar pemerintah mencaplok saham Freeport Indonesia kian menguat. Fajar Harry Sampurno, deputi yang membawahkan sektor pertambangan, industri strategis, dan media, mengatakan Kementerian BUMN bahkan sudah memetakan lembaga yang akan mendukung upaya pemerintah mengambil jatah 51 persen divestasi saham Freeport. Salah satunya, BPJS Ketenagakerjaan.
Simak: Defisit Rp 3,6 T, Pemda Diwajibkan Bayar Iuran BPJS Kesehatan
Rencananya lembaga asuransi sosial itu bergabung ke Konsorsium Indonesia, yang di dalamnya terdapat PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) Persero, Pemerintah Provinsi Papua, serta kabupaten yang wilayahnya beririsan dengan area kerja Freeport. Di dalam konsorsium itu, Inalum kebagian 55 persen saham, BPJS Ketenagakerjaan 25 persen, dan 20 persen pemerintah daerah. “Saat rapat dengan Bu Rini, Bu Ani (Menteri Keuangan Sri Mulyani) bilang skema itu sudah bagus,” ucap Fajar.
Konsorsium ini dibentuk setelah pendirian holding BUMN pertambangan, yang disiapkan mengambil divestasi saham Freeport, berlarut-larut. Seorang pejabat di Kementerian BUMN mengatakan mereka mengajak BPJS Ketenagakerjaan karena lembaga ini memiliki dana yang fantastis. “Dengan begitu, kami bisa meminjami pemerintah daerah sebagai modal mereka berpartisipasi di dalam konsorsium,” kata pejabat tersebut.
Rencana pemerintah melibatkan BPJS Ketenagakerjaan dalam divestasi saham Freeport sudah muncul sejak Januari tahun ini. Saat itu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan mengatakan Presiden Joko Widodo meminta lembaga dana pensiun pelat merah ikut mengeksekusi divestasi. Terutama lembaga yang punya dana kelolaan jumbo.
Saat ini pemerintah baru menguasai 9,36 persen saham Freeport Indonesia. Mengacu pada Undang-Undang Mineral dan Batu Bara, Freeport harus melepas sahamnya sampai 51 persen ke pemerintah Indonesia. Pembeli saham itu secara berurutan diprioritaskan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, baru badan usaha swasta nasional.
Menurut Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Santoso, peluang mereka ikut andil mengambil saham Freeport terbuka lebar karena investasi mereka ke penyertaan langsung masih sangat kecil. Sampai akhir Juli tahun ini, BPJS Ketenagakerjaan mengelola dana Rp 290 triliun. Dari angka itu, BPJS Ketenagakerjaan menginvestasikan 82 persen atau Rp 238 triliun ke proyek-proyek pemerintah. Hanya 12 persen atau Rp 52 triliun mengucur ke swasta. Porsi investasi BPJS Ketenagakerjaan masih dikuasai surat utang, saham, deposito, dan reksa dana.
Agus mengungkapkan kepastian BPJS Ketenagakerjaan ikut serta tinggal menyesuaikan dengan regulasi dan kelayakan investasi. Dalam Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, investasi berupa penyertaan langsung paling tinggi lima persen dari jumlah investasi. Sementara mengacu pada laporan keuangan BPJS Ketenagakerjaan per Juni 2016, investasi lembaga ini pada penyertaan langsung baru 0,06 persen.
Pemerintah, menurut Fajar, tidak mau mengulangi kesalahan divestasi saham Newmont. Saat itu PT Indonesia Masbaga Investama membeli 2,2 persen saham di Newmont dengan modal utang Newmont Ventures dengan jaminan saham. Pemerintah Nusa Tenggara Barat juga berkongsi dengan PT Multicapital, yang dimiliki Grup Bakrie, untuk membeli 24 persen saham bermodal pinjaman dari Credit Suisse, yang juga memakai agunan saham.
Saat berkunjung ke Tempo awal bulan ini, Sri Mulyani mengatakan divestasi saham Freeport sebesar 9,36 persen pada 1991 menggunakan pola yang serupa. “Dijual ke swasta, entah swasta itu pinjam uang dari mana. Akhirnya dibeli lagi oleh Freeport,” kata Sri Mulyani.
Fajar menuturkan dana investasi BPJS Ketenagakerjaan akan memudahkan proses pengambilalihan saham Freeport. Tinggal Inalum yang akan memperluas kemampuan dananya melalui pembiayaan perbankan. Keduanya kemudian akan menyediakan pinjaman buat 20 persen saham porsi pemerintah daerah di konsorsium.
KHAIRUL ANAM | AYU PRIMASANDI
