TEMPO.CO, Jakarta - Bupati Jember, Jawa Timur, Faida, mengapresiasi pemerintah pusat yang merespon cepat instruksi Presiden Joko Widodo tentang pengembangan Bandara Notohadinegoro.
Hal tersebut ia sampaikan seusai rapat bersama Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi dan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Agus Santoso pada Minggu, 20 Agustus 2017.
"Respon dari pemerintah pusat sangat cepat lebih dari yang kita harapkan dan kita kira. Satu minggu setelah Presiden berkunjung langsung menindaklanjuti di lapangan. Respon ini akan kita imbangi, karena ini impian masyarakat Jember. Kami berterima kasih kepada Presiden Jokowi dan Menteri Perhubungan yang membantu Jember dan kabupaten sekitarnya," ujar Faida.
Untuk pembebasan lahan, Faida mengatakan pihaknya akan mengadakan rapat dan berkoordinasi dengan Kementerian terkait seperti Kementerian Agraria dan Tata Ruang, dan Kementerian BUMN.
Saat ini, lahan untuk bandara Notohadinegoro adalah milik PTPN XII, sehingga akan diadakan pula rapat bersama dengan Kementerian BUMN untuk pengalihan status lahan. Faida mengaku semua sedang dirancang dan dalam pekan depan sudah ada detail penyelesaian.
Baca: Pengembangan Bandara Notohadinegoro Pakai APBN
“Yang jelas karena ini instruksi Presiden, semua akan menindaklanjuti instruksi beliau. Agar tanah ini segera bisa diselesaikan dan diserahkan kepada pemerintah pusat supaya APBN bisa dianggarkan untuk bandara ini,” ujarnya.
Faida menjelaskan, untuk pengelolaan bandara tersebut pemerintah daerah tidak akan meninggalkan begitu saja, namun dengan mekanisme kerja sama. Ini termasuk yang akan dibahas pada rapat maraton 4 hari besok dengan kementerian terkait. "Termasuk juga dengan membuat BUMD, jadi nanti perlu kerja sama dengan DPRD sehingga BUMD yang menunjang untuk pengelolaan bandara dapat segera terealisasi,” tuturnya.
Disinggung mengenai peluang Bandara Notohadinegoro menjadi embarkasi haji dan umrah, Faida menyebutkan saat ini Jember sudah sangat memenuhi syarat untuk itu. Menurut Faida, Jember adalah kawasan yang religius di mana banyak yang akan umrah dan haji. Berdasarkan data, untuk lima kabupaten ada 17 kloter, sedangkan syarat minimal untuk embarkasi antara lain adalah 14 kloter. "Kita sudah lebih dari syarat minimal tersebut,” ucapnya.
