Kenaikan Belanja Infrastruktur Rendah, Swasta Jadi Andalan  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kendaraan melintas di samping proyek pembangunan kereta ringan atau Light Rail Transit (LRT) rute Cibubur-Cawang di Tol Jagorawi, Cibubur, Jakarta, 10 Agustus 2017. Rute Bekasi Timur-Cawang sepanjang 17,1 km telah mencapai 17 persen. ANTARA/Aprillio Akbar

    Kendaraan melintas di samping proyek pembangunan kereta ringan atau Light Rail Transit (LRT) rute Cibubur-Cawang di Tol Jagorawi, Cibubur, Jakarta, 10 Agustus 2017. Rute Bekasi Timur-Cawang sepanjang 17,1 km telah mencapai 17 persen. ANTARA/Aprillio Akbar

    TEMPO.COJakarta - Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan keterbatasan anggaran negara membuat kenaikan belanja infrastruktur pada tahun depan lebih rendah dibanding tahun-tahun sebelumnya. 

    Pada 2018, anggaran infrastruktur hanya naik 5,6 persen menjadi Rp 409 triliun, jauh di bawah tahun ini saat belanja tersebut naik 23 persen dari Rp 313 triliun menjadi Rp 387,7 triliun. Meski jumlahnya terbatas, Darmin optimistis anggaran tersebut bisa mendorong target pertumbuhan ekonomi yang dipatok 5,4 persen. Untuk menutupinya, kata dia, pemerintah akan lebih banyak melibatkan swasta dalam pembangunan infrastruktur. Rencana itu akan masuk ke paket kebijakan ekonomi ke-16.

    "Paket kebijakan siap diluncurkan pada akhir bulan ini untuk mempercepat perizinan," kata Darmin, Minggu, 20 Agustus 2017.

    Baca: Sri Mulyani Ungkap Penyebab Infrastruktur Indonesia Tertiggal

    Paket kebijakan ekonomi ke-16 ini bakal memangkas beberapa aturan yang menghambat investasi. Selain merumuskan percepatan perizinan dan pengawasan realisasi investasi, Darmin menyebut, paket tersebut akan merumuskan peran swasta dalam pembangunan infrastruktur. Pemerintah akan memperbanyak insentif bagi swasta dalam skema kerja sama pembangunan kemitraan pemerintah dan badan usaha (KPBU).

    "Setiap kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyelesaikan perizinan investasi yang dibangun di lingkungan mereka masing-masing," ujarnya.

    Simak: Jokowi Minta Proyek Infrastruktur Papua-Papua Barat

    Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono optimistis bakal ada percepatan realisasi pembangunan infrastruktur dibanding pada tahun lalu. Salah satu caranya, kata dia, memperbanyak shift kerja agar jalannya proyek bisa dikebut. Saat ini penyerapan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum baru mencapai 42,23 persen dengan tingkat kemajuan proyek rata-rata 47,11 persen. Tahun depan, anggaran Kementerian Pekerjaan Umum akan bertambah dari Rp 101,4 triliun menjadi Rp 106,9 triliun.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan anggaran infrastruktur pada tahun depan sudah optimal. Sebab, pemerintah harus menjaga defisit anggaran di bawah 3 persen dan utang di bawah 30 persen dari produk domestik bruto.

    Untuk menutup belanja, Sri mengatakan akan mengejar pajak yang saat ini masih minim. Penerimaan perpajakan ditargetkan naik dari Rp 1.732,9 triliun menjadi Rp 1.877,2 triliun. "Tantangannya bagaimana anggaran negara tidak bocor dan betul-betul mencapai masyarakat dan membangun infrastruktur," katanya.

    Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro mengatakan anggaran ini masih bisa menutup kebutuhan proyek prioritas senilai Rp 269,1 triliun. Selain itu, banyak program pemerintah yang bermanfaat untuk mengurangi kesenjangan kesejahteraan tapi tidak memerlukan biaya besar. "Sertifikasi tanah murah. Tanahnya kan milik pemerintah," ujarnya.

    Hingga semester pertama 2017, realisasi program sertifikasi tanah mencapai 46 juta bidang lahan. Presiden Joko Widodo mengatakan realisasi tersebut harus dipercepat pada tahun depan karena meleset dari target 126 juta bidang lahan. Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertahanan Nasional Sofyan Djalil mengatakan sudah menambah juru ukur sebanyak 4.400 personel untuk mempercepat program ini. 

    CAESAR AKBAR | ANGELINA ANJAR SAWITRI | DIKO OKTARA | ANDI IBNU


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jangan Unggah Sertifikat Vaksinasi Covid-19 ke Media Sosial

    Menkominfo Johnny G. Plate menjelaskan sejumlah bahaya bila penerima vaksin Sinovac mengunggah atau membagikan foto sertifikat vaksinasi Covid-19.