Jokowi Target 5,4 Persen, Andrinof: Dana Harus Terserap Maksimal  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga, saat menggelar pasar murah di pelataran kantor Kemenkop UKM, Kuningan, Jakarta, 22 Juni 2016. TEMPO/Diko Oktara

    Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga, saat menggelar pasar murah di pelataran kantor Kemenkop UKM, Kuningan, Jakarta, 22 Juni 2016. TEMPO/Diko Oktara

    TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia, Andrinof Chaniago, mengatakan Presiden Joko Widodo alias Jokowi mempunyai arah pembangunan ekonomi yang jelas untuk Indonesia. Namun, dia mengkritik masih ada beberapa kinerja menteri yang terlihat tidak solid untuk mencapai tujuan pertumbuhan ekonomi, yang dicanangkan pemerintah sebesar 5,4 persen pada 2018.

    "Arahan Presiden (dalam pembangunan) cukup jelas Indonesia mau ke mana. Namun hanya ada beberapa menteri yang tidak solid," kata Andrinof, Sabtu, 19 Agustus 2017.

    Baca: INDEF: RAPBN 2018 Tiket Presiden Jokowi di 2019

    Dia melihat target pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan pemerintah 5,4 persen bisa tercapai pada tahun depan. Asalkan, kata dia, penyerapan anggaran mesti maksimal sampai di tingkat bawah, yakni di provinsi sampai kabupaten/kota.

    Menurut dia, menteri-menteri yang mempunyai tugas untuk mengeksekusi anggaran yang prioritas mesti memastikan anggaran itu terserap maksimal sampai ke bawah. Adapun kementerian yang dimaksud adalah Kementerian Desa, Koperasi, Pertanian, dan Perindustrian.

    Baca: Pertumbuhan Ekonomi, Jokowi: Indonesia Masuk Tiga Besar di G-20

    "Kalau tujuh kementerian yang ada itu betul-betul menjaga alokasi mereka dengan efektif, pasti penyerapan lebih baik,” ujarnya.

    Sejauh ini, Andrinof melihat beberapa kementerian tidak solid untuk melakukan koordinasi internal. Walhasil, penyerapan anggaran tidak maksimal sampai ke bawah.

    Sebagai contoh, kata dia, Kementerian Desa, Koperasi, dan UMKM, mesti berkoordinasi dalam menjalankan programnya. Soalnya, ketiga kementerian tersebut langsung mengucurkan anggaran ke tingkat bawah.

    "Kawal benar-benar penggunaan anggaran (agar terserap maksimal)," ucapnya.

    IMAM HAMDI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kontroversi Perpres Investasi Miras

    Pemerintah terbitkan perpres investasi miras, singkat dan minuman keras. Beleid itu membuka investasi industri minuman beralkohol di sejumlah daerah.