RAPBN 2018: Target Penerimaan Pajak Dinilai Terlalu Berat  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo menandatangani laporan RUU tentang APBN TA 2018 kepada Wakil Ketua DPR Fadli Zon pada Sidang Paripurna DPR di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 16 Agustus 2017. Sidang ini beragendakan pembukaan masa sidang I tahun sidang 2017-2018 dan pembacaan pidato Presiden atas nota keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Presiden Joko Widodo menandatangani laporan RUU tentang APBN TA 2018 kepada Wakil Ketua DPR Fadli Zon pada Sidang Paripurna DPR di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 16 Agustus 2017. Sidang ini beragendakan pembukaan masa sidang I tahun sidang 2017-2018 dan pembacaan pidato Presiden atas nota keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.COJakarta - Ekonom dari Universitas Indonesia, Lana Soelistianingsih, mengatakan pemerintah memiliki tantangan besar untuk mencapai target penerimaan negara dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN 2018). 

    Lana mengatakan target kenaikan penerimaan perpajakan 2018 menjadi Rp 1.609,4 triliun dari Rp 1.472,7 triliun pada tahun ini tidak mudah. “Tantangan dari postur APBN ini memang ada di sisi penerimaan,” ujarnya kepada Tempo

    Lana menjelaskan, penerimaan pajak pada tahun ini tercapai 90 persen atau sebesar Rp 1.325 triliun dari target Rp 1.472,7 triliun. “Padahal dua tahun terakhir hanya tercapai 83 persen.” Tahun depan, kata Lana, pemerintah menaikkannya menjadi Rp 1.609,4 triliun. “Kalau basisnya 90 persen dari penerimaan APBN 2017, pemerintah perlu mengejar Rp 284 triliun,” katanya. 

    Menurut Lana, pemerintah masih memiliki celah untuk mendongkrak pemasukan pajak dari penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN). “Kalau bisa mengejar, penerimaan PPN bisa Rp 280 triliun karena PPN sekarang masih sekitar 40 persen dari PDB.”

    Rabu lalu, Presiden Joko Widodo membacakan nota keuangan untuk RAPBN 2018. Ia menargetkan penerimaan negara sebesar Rp 1.878,4 triliun. Dari jumlah tersebut, penerimaan perpajakan direncanakan sebesar Rp 1.609,4 triliun dan penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp 267,9 triliun.

    Simak pula: RAPBN 2018, Pengangguran Ditargetkan Turun hingga 5,3 Persen

    Selain dari pajak pertambahan nilai, kata Lana, pemerintah bisa melakukan langkah perbaikan di bidang perpajakan. Salah satunya mengandalkan peningkatan basis pajak dan mencegah praktik penghindaran melalui keterbukaan informasi perpajakan (automatic exchange of information/AEOI). 

    Menurut dia, pemerintah tidak cukup hanya mengandalkan AEOI. Sebab, AEOI baru diberlakukan sekitar Januari 2018 atau pada pertengahan tahun. Jika diberlakukan pada tahun depan, wajib pajak baru melaporkan untuk SPT 2019. “Ini cukup berisiko kalau hanya mengandalkan AEOI,” ujarnya. “Karena nasabah akan menyiasati dengan memecah tabungan atau membeli aset lain, selama tabungannya tidak perlu Rp 1 miliar.”

    Menurut Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis Yustinus Prastowo, secara umum, target perpajakan 2018 lebih moderat dan realistis dengan target 9-10 persen. Jumlah itu masih di bawah target pertumbuhan 2017. Tapi kenaikan target yang moderat ini harus dibandingkan juga dengan realisasi pada 2017, yang hanya 86-91 persen. “Jika demikian, pertumbuhan sekitar 18-21 persen perlu extra effort yang lebih berat dan berbeda ketimbang 2017,” ucapnya.

    Namun Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan asumsi pertumbuhan ekonomi pada RAPBN 2018 sebesar 5,4 persen berada pada level midpoint. "Angka 5,4 persen itu cukup optimistis, tapi tidak ambisius," ujarnya.

    Sri menuturkan defisit anggaran dalam asumsi 2018 sebesar 2,19 persen dari PDB dianggap lebih baik daripada 2017 yang sebesar 2,67 persen. Jadi ia melihat tak ada yang perlu dikhawatirkan dalam asumsi tersebut. 

    DESTRIANITA | DIKO OKTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tito Karnavian Anggap OTT Kepala Daerah Bukan Prestasi Hebat

    Tito Karnavian berkata bahwa tak sulit meringkus kepala daerah melalui OTT yang dilakukan Komisi Pemerantasan Korupsi. Wakil Ketua KPK bereaksi.