Pidato Nota Keuangan, Presiden Jokowi Paparkan Utang Pembangunan

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo menyerahan RUU APBN 2018 dan nota keuangan di gedung Nusantara MPR/ DPR, Senayan, Jakarta Selatan, 16 Agustus 2017. Maria Fransisca.

    Presiden Joko Widodo menyerahan RUU APBN 2018 dan nota keuangan di gedung Nusantara MPR/ DPR, Senayan, Jakarta Selatan, 16 Agustus 2017. Maria Fransisca.

    TEMPO.CO, Jakarta --  Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut soal utang Indonesia dalam pidato nota keuangan di Gedung MPR RI, Rabu, 16 Agustus 2017. Jokowi mengatakan pemerintah akan terus menjaga pengelolaan utang secara hati-hati dan bijaksana.

    "Untuk menghasilkan dampak positif pembangunan yang maksimal dan manfaatnya dapat dinikmati masyarakat luas," ujar Presiden Jokowi dalam pidatonya.



    Baca: Di Sidang Paripurna MPR, Jokowi Pamerkan Capaian Pemerintah

    Seperti diberitakan, utang pemerintah per akhir Juli 2017 telah menembus angka Rp3.779 triliun. Rinciannya, 80,6 persen hutang ini berasal dari penerbitan surat berharga negara (SBN) dan pinjaman sebesar Rp734,98 triliun atau setara 19,4 persen. Dari porsi itu, penambahan utang neto selama Juli 2017 mencapai Rp73,47 triliun.

    Baca: Dana Pemda Terpakir di Bank Rp 220 triliun, Ini Harapan Jokowi

    Lebih lanjut, penambahan utang neto untuk pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2017, mencapai Rp264,52 triliun per akhir Juli. Angka itu berasal dari kenaikan penerbitan SBN sebesar Rp264,39 triliun dan penarikan pinjaman sebanyak Rp0,13 triliun.

    Menurut data Kementerian Keuangan, penambahan utang itu diperlukan untuk beberapa hal. Ini seperti untuk mendukung kenaikan belanja produktif di bidang pendidikan, infrastruktur, kesehatan, transfer ke daerah, dana desa, dan belanja sosial.

    Meski angka utang itu tergolong besar, Presiden Joko Widodo mengatakan rasio utang dan defisit terhadap PDB (Pendapatan Domestik Bruto) masih relatif terkendali. Menurut dayanya, rasio hutang terhadap PDB berada di bawah 30 persen sementara defisit APBN-nya di bawah 3 persen.

    Untuk menjaga angka ini, Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah akan berupaya mengurangi defisit primer. Ini agar kesehatan dan keberlanjutan fiskal selalu dapat terjaga.

    "Dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih relatif lebih tinggi dibandingkan negara lain, hal itu menunjukkan tambahan utang Indonesia menghasilkan peningkatan skala dan produktivitas ekonomi nasional," kata Jokowi mengakhiri.

    Sebagai catatan, pertumbuhan ekonomi Indonesia per kuartal dua adalah 5,01 persen alias stabil dibandingkan kuartal sebelumnya. Pemerintah menanggapi capaian ini secara positif karena target yang diinginkan adalah bertahan di atas angka 5 persen. Adapun untuk pertumbuhan ekonomi 2018, Jokowi mengincar 5,4 persen.

    ISTMAN MP


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Cara Merawat Lidah Mertua, Tanaman Hias yang Sedang Digemari

    Saat ini banyak orang yang sedang hobi memelihara tanaman hias. Termasuk tanaman Lidah Mertua. Bagai cara merawatnya?