TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengizinkan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) memiliki rumah susun sewa sederhana (Rusunawa) mulai 2019.
"Ke depan, rusunawa untuk MBR bisa dimiliki. RPP (rancangan peraturan pemerintah)-nya sedang disiapkan," kata Kuswardono, Direktur Rumah Susun Ditjen Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kepada peserta Press Tour Harpenas 2017 di Rusun Pondok Pesantren Al Khairat Siniu, Kabupaten Parigimoutong, Sulawesi Tengah, Rabu, 16 Agustus 2017.
Kuswardono menjelaskan, pembahasan RPP itu sendiri kini tinggal sekitar 20 pasal lagi dan sedang dikoordinasikan dengan pihak terkait. Ditargetkan RPP tersebut selesai akhir tahun ini. "Target kami dua tahun lagi setelah RPP selesai atau sekitar akhir 2019, kebijakan ini sudah bisa diterapkan untuk semua rusunawa yang ada," katanya.
Dia menyebut skemanya adalah peminat harus menunjukkan minat dan telah melakukan pembayaran sewa secara tertib dan setelah itu bisa dimiliki. "Hak dimiliki di sini hanya untuk bangunan bukan tanah serta bisa diwariskan. Mengapa hanya bangunan? Selain untuk menghindari spekulasi, harganya akan sangat mahal," katanya.
Baca: Pemerintah DKI Tegaskan Tidak Akan Gratiskan Sewa Rusunawa
Yang bertindak sebagai penjual dalam hal ini adalah pemerintah daerah. "Tentu, setelah rusun diserahterimakan asetnya ke mereka," katanya.
Kemudian, kata Kuswardono, pemerintah daerah juga bisa melakukan pembelian kembali terhadap rusun yang hendak dijual dan dananya diharapkan bisa digulirkan untuk pembangunan rusun baru atau hal lain. "Soal berapa harga beli kembali (buy back) oleh pemerintah, silakan pemerintah daerah buat ketentuan yang disepakati," ucapnya.
Pemerintah tahun ini membangun 109 tower rusunawa dengan 13.311 unit kamar di seluruh Indonesia dengan anggaran mencapai Rp 4,23 triliun. "Hingga Agustus realisasinya untuk anggaran sudah terserap 59 persen dan fisik 63 persen," tutur Kuswardono.
Untuk 2018, menurut Kuswardono, pembangunan rusunawa diproyeksikan bisa ditingkatkan menjadi 136 tower dengan anggaran Rp 4,7 triliun.
ANTARA
