Terapkan Sistem Non Tunai di Tol, Bank Tambah 30 Titik Top Up

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kartu Mandiri prabayar untuk pembayaran parkir Elektronik di Gardu parkir ISS. TEMPO/Dinul Mubarok

    Kartu Mandiri prabayar untuk pembayaran parkir Elektronik di Gardu parkir ISS. TEMPO/Dinul Mubarok

    TEMPO.CO, Jakarta Pemerintah berencana menerapkan pembayaran tarif jalan tol non tunai 100 persen di seluruh gerbang tol mulai Oktober 2017. Salah satu upaya yang akan ditempuh oleh pemerintah adalah menambah titik-titik top up kartu tol yang saat ini hanya berjumlah 21 titik.

    "Sesuai assessment kami, masyarakat mengeluh susahnya top up. Terobosan kami adalah menambah 30 titik top up. Ini akan secara bertahap ditingkatkan," kata Deputi Gubernur Bank Indonesia Sugeng di Kompleks BI, Jakarta Pusat, Selasa, 15 Agustus 2017.

    Selain menambah titik top up, menurut Sugeng, perbankan dan operator jalan tol akan memberikan berbagai diskon untuk meningkatkan daya tarik masyarakat akan transaksi non tunai. Rencananya diskon 50 persen untuk pembelian kartu akan digelar pada 17 Agustus hingga 30 September.

    Sebagai dasar hukum, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan diterbitkan bulan ini. Untuk mewujudkan rencana itu, terdapat beberapa tahap yang akan ditempuh, yakni integrasi sistem ruas jalan tol serta pembentukan Konsorsium Electronic Toll Collection (ETC).

    Tujuan utama dari penerapan sistem non tunai di jalan tol ini adalah terwujudnya Multi Lane Free Flow (MLFF), yaitu proses pembayaran tol tanpa henti di mana pengguna jalan tol tidak harus menghentikan kendaraan di gerbang tol yang operatornya berbeda.

    Pada Januari 2016, transaksi non tunai di jalan tol secara nasional baru mencapai 16,4 persen. Porsi transaksi non tunai di jalan tol meningkat menjadi 28 persen pada Juni 2017. Adapun transaksi non tunai di Jabodetabek pada Juni lalu pasca lebaran mencapai 33 persen.

    ANGELINA ANJAR SAWITRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.