Bertemu Dubes Jepang, Menhub Bahas Empat Poin Kerja Sama

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjawab pertanyaan media pasca rapat koordinasi penyelesaian proyek LRT di Kemenko Kemaritiman, Menteng, Jakarta Pusat, 31 Juli 2017. Aghniadi

    Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjawab pertanyaan media pasca rapat koordinasi penyelesaian proyek LRT di Kemenko Kemaritiman, Menteng, Jakarta Pusat, 31 Juli 2017. Aghniadi

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bertemu dengan Duta Besar Jepang Masafumi Ishii hari ini. Pertemuan tersebut membahas empat poin kerja sama bilateral yang berkaitan dengan infrastruktur transportasi.

    “Pertemuan hari ini adalah pertemuan lanjutan antara saya dengan Dubes Jepang terkait pembahasan kerja sama pembangunan infrastruktur dan kerjasama pembiayaan,” kata Budi dalam keterangan resminya, Senin, 14 Agustus 2017.

    Baca: Bertemu Erdogan, Jokowi Sepakati Kerja Sama Perdagangan

    Menurut Budi, empat poin kerja sama yang dibahas adalah rencana peningkatan kecepatan kereta api Jakarta-Surabaya, kelanjutan studi proyek kereta mass rapid transit (MRT) East-West Corridor, perpanjangan pembayaran pinjaman proyek kereta api double-double track Cikarang-Manggarai, dan pembangunan Pelabuhan Patimban.

    Terkait percepatan waktu tempuh kereta api Jakarta-Surabaya, Budi berujar, direncanakan menjadi sekitar lima jam. Menurut Budi, pemerintah telah membahas persiapan untuk mewujudkan rencana tersebut secara efektif.

    Budi juga mengatakan bahwa pemerintah berkomitmen untuk melanjutkan perjanjian kerja sama Indonesia dengan Japan International Cooperation Agency (JICA) untuk merampungkan studi proyek kereta MRT East-West Corridor.

    Simak: Indonesia-Singapura Siap Kerja Sama Pertukaran Data Pajak

    “Setelah Hari Kemerdekaan, saya menugaskan Direktur Jenderal Perkeretaapian menemui Bapak Dubes Jepang untuk membahas rincian perjanjian pinjaman untuk kerja sama studi proyek kereta MRT East-West Corridor sesuai kesepakatan antara pemerintah dan JICA,” ujar Budi.

    Budi juga menyatakan akan meminta Dirjen Perkeretaapian untuk membahas perpanjangan waktu pembayaran dari September 2017 hingga awal tahun depan untuk pinjaman proyek kereta api double-double track Cikarang-Manggarai. 

    “Permintaaan perpanjangan ini kami sampaikan karena adanya proses teknis dengan BPKP yang masih memerlukan waktu. Itu kami perkirakan akan melewati batas waktu pembayaran pinjaman pada September 2017,” kata Budi.

    Terkait pembangunan Pelabuhan Patimban, Budi mengatakan bahwa pemerintah berupaya melaksanakan rencana kerja sesuai dengan jadwal yang disepakati dengan Jepang. “Pemerintah terus melakukan pembahasan mengenai rencana kerja sama untuk operator Pelabuhan Patimban tersebut,” tuturnya.

    ANGELINA ANJAR SAWITRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kontroversi Perpres Investasi Miras

    Pemerintah terbitkan perpres investasi miras, singkat dan minuman keras. Beleid itu membuka investasi industri minuman beralkohol di sejumlah daerah.