TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan, Brahmantya Satyamurti, mengatakan pemerintah segera membentuk tim kecil untuk program ekstentifikasi lahan garam di Nusa Tenggara Timur. Tim ini dibentuk oleh Menteri Koordinator Kemaritiman.
"Tim ini ditargetkan sudah memberikan laporan ke Menter Koordinator Kemaritiman pada 21 Agustus nanti," kata Brahmantya saat ditemui di Kementerian Koordinator Kemaritiman, Jakarta Pusat, Senin, 14 Agustus 2017.
Brahmantya menuturkan setelah pembentukan tim kecil itu, maka tim kecil bersama Menko Luhut akan meninjau lokasi di NTT. Tim kecil itu juga akan membahas mengenai anggaran pembangunan ekstentifikasi lahan garam. "Anggarannya nanti PT Garam yang bangun atau bagaimana, nanti dibahas di situ."
Baca: Panggil BPPT, Kalla Jajaki Teknologi Baru Produksi Garam
Menko Kemaritiman Luhut Pandjaitan menggelar rapat soal garam. Selain Brahmantya, rapat ini dihadiri oleh Menteri Agraria Tata Ruang Sofyan Djalil, dan Direktur Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka, Kementerian Perindustrian Achmad Sigit.
Sebelumnya, Luhut menyatakan pemerintah akan melakukan ekstentifikasi lahan pertanian garam sebesar 5 ribu hektar di NTT, agar bisa menyuplai kebutuhan dalam negeri. Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Unggul Priyanto mengatakan untuk itu dibutuhkan dana Rp 1,8 triliun.
Tim kecil ini terdiri dari unsur Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan juga PT Garam. "Untuk tentukan status lahan. Ini teknis banget, sekelas Direktur atau Dirjen," ujar Brahmantya.
Menurut Brahmantya BPPT juga sudah memberikan hitungan mengenai berapa luas lahan yang bisa dibuat pabrik garam dan berapa produksi dalam setahun pabrik tersebut.
DIKO OKTARA
