Menteri PPN: Indonesia Bebas Kemiskinan 2045

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Keuangan Sri Mulyani (kiri) bersama Menteri Perencanaan Pembangunan (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro (kanan) mengikuti rapat tentang evaluasi Tingkat Komponen Dalam Negeri di Kantor Presiden, Jakarta, 1 Agustus 2017. Dalam arahannya, Presiden menyinggung tentang tingkat komponen dalam negeri (TKDN). ANTARA/Puspa Perwitasari

    Menteri Keuangan Sri Mulyani (kiri) bersama Menteri Perencanaan Pembangunan (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro (kanan) mengikuti rapat tentang evaluasi Tingkat Komponen Dalam Negeri di Kantor Presiden, Jakarta, 1 Agustus 2017. Dalam arahannya, Presiden menyinggung tentang tingkat komponen dalam negeri (TKDN). ANTARA/Puspa Perwitasari

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brojonegoro optimistis Indonesia akan terbebas dari kemiskinan pada tahun 2045. "Diperkirakan 100 tahun di Indonesia merdeka atau lebih awal, tidak akan ada kemiskinan di Indonesia," kata Bambang di acara 2th ICIED, di hotel DoubleTree by Hilton, Cikini, Jakarta, Senin, 14 Agustus 2017.

    Optimisme itu didasarkan pada fakta bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia semakin membaik dari tahun ke tahun. Menurutnya, pada tahun 1970-an, populasi yang hidup dalam garis kemiskinan dapat dikurangi dari angka 60 persen menjadi 11,3 persen di tahun 1996.

    Baca: Angka Kemiskinan Naik dalam Enam Bulan

    Selanjutnya, di era reformasi tingkat kemiskinan dapat ditekan secara bertahap hingga 10,6 persen pada bulan Maret 2017. "Memang tingkat kemiskinan pernah naik menjadi 24,2 persen pada tahun1998, tapi itu karena krisis multidimensional yang terjadi pada saat itu."

    Dalam RPJP I (2005 - 2025) seperti dalam UU No. 17 Pada tahun 2007, tingkat kemiskinan tahun 2025 harus diminimalkan sehingga di tahun 2045 angka kemiskinan berada pada peresentase 0. Adapun langkah strategis yang dirancang demi tercapainya tujuan tersebut, yakni yang pertama mempertajam target kebijakan dan mekanisme pengiriman untuk menjangkau orang miskin.

    Simak: Sri Mulyani Jelaskan Upaya Ekstra Turunkan Tingkat Kemiskinan

    Beberapa jenis subsidi perlu disesuaikan agar bisa menjangkau yang membutuhkan, keakuratan data merupakan prasyarat penting, dan mekanisme pengiriman harus diarahkan untuk menjangkau orang-orang yang ditargetkan secara nyata dan tidak mengakibatkan distorsi yang berlebihan.

    Langkah yang kedua, penting untuk memiliki kebijakan yang tepat untuk memutus siklus kemiskinan. Kebijakan ini mencakup kegiatan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi yang memungkinkan orang miskin dan generasi berikutnya untuk keluar dari siklus kemiskinan.

    "Terkait ketidaksetaraan pendapatan, kami telah memberikan perhatian serius terhadap kesenjangan pendapatan individu dan disparitas regional," ujar Bambang.

    Ia berpendapat diperlukan kebijakan menengah dan jangka panjang untuk mengatasi kesenjangan tersebut. Beberapa upaya untuk mengurangi disparitas pendapatan, yakni melalui reformasi agraria, pengembangan sektor pertanian, dan pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan.

    M. JULNIS FIRMANSYAH | WAWAN PRIYANTO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Portofolio Saham Asabri Melorot 2013-2017

    PT Asabri mengalami kerugian akibat gegabah mengelola investasi. Badan Pemeriksa Keuangan dan Ombudsman Republik Indonesia curiga ada penyelewengan.