Pemerintah Targetkan Bangun 4 Juta Unit Rumah Murah Hingga 2019

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Republik Indonesia Joko Widodo saat meninjau rumah murah di Villa Kencana Cikarang, Jawa Barat, 4 Mei 2017. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. kembali menyediakan rumah murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan uang muka (down payment/DP) sekitar Rp1,12 juta dan cicilan sekitar Rp800.000 per bulan. Tempo/Tony Hartawan

    Presiden Republik Indonesia Joko Widodo saat meninjau rumah murah di Villa Kencana Cikarang, Jawa Barat, 4 Mei 2017. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. kembali menyediakan rumah murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan uang muka (down payment/DP) sekitar Rp1,12 juta dan cicilan sekitar Rp800.000 per bulan. Tempo/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Yogyakarta -Pemerintah menargetkan membangun 4 juta unit rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah hingga 2019. “Penyediaan rumah murah masih menjadi prioritas Presiden Joko Widodo,” kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Sabtu 12 Agustus 2017.

    Basuki mengatakan pemerintah menganggarkan Rp 74 triliun untuk mewujudkan proyek tersebut. Program sejuta rumah murah digulirkan pada 2015.  Hingga Agustus lalu telah terealisasi 449 ribu unit rumah. Program ini dimaksudkan untuk mengatasi kekurangan rumah yang mencapai 11,6 juta unit.

    Menurut Basuki, tingginya kebutuhan masyarakat untuk memiliki rumah terlihat dalam Property Expo 2017 di Jakarta. Dari sekitar 200 stan perumahan yang ada, 20 stan di antaranya khusus perumahan bersubsidi dengan harga Rp 120-140 juta. Cicilannya per bulan rata-rata Rp 800-900 ribu. "Belum lama dibuka sudah ada 200 nomor urut pemesanan untuk rumah bersubsidi,” ujarnya.

    Presiden Joko Widodo menginstruksikan pemerintah daerah untuk memangkas izin-izin yang menghambat pembangunan rumah. Menurut dia, banyak izin yang mempersulit pengembang properti. “Ini klasik dan sering bikin jengkel pengembang. Peraturan daerah yang menghambat harus dihilangkan," ujarnya. Untuk memastikan peraturan yang menghambat dipangkas, pemerintah akan meminta masukan dari Real Estate Indonesia (REI).

    Simak Pula: BTN Luncurkan 2.126 Rumah Murah, Cicilan Rp 750 Ribu per Bulan

    Di level pusat, kata Presiden, berbagai aturan yang dianggap mempersulit gerak investor sudah dipangkas. Dalam paket kebijakan ekonomi ke-13, misalnya, deregulasi terhadap aturan di sektor properti sudah mencapai 50 persen. Jokowi meminta langkah deregulasi diikuti juga oleh pemerintah daerah.

    Ihwal upaya pemerintah mengurangi angka backlog atau defisit rumah, salah satunya adalah dengan mengucurkan subsidi sebesar Rp 74 triliun untuk belanja perumahan selama 2015-2019. Selain itu, ada subsidi selisih bunga sebesar 7 persen. "Semestinya pergerakan properti akan kencang," kata Jokowi.

    Direktur Utama Bank BTN, Maryono, menyatakan memberi kemudahan kepada masyarakat dalam acara pameran tersebut. Di antaranya dalam bentuk kredit pemilikan rumah non-subsidi. Perseroan menawarkan bunga tetap 5 persen setahun. Lalu ada pembayaran di muka, dari 5 persen serta diskon hingga 20 persen untuk premi asuransi jiwa.

    ADITYA BUDIMAN | ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Revisi UU ITE Setelah Memakan Sejumlah Korban

    Presiden Jokowi membuka ruang untuk revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, disebut UU ITE. Aturan itu kerap memicu kontroversi.