Sri Mulyani Bungkam Usai Bahas Freeport dengan Jonan

Reporter

Editor

Setiawan

Area tambang terbuka PT Freeport Indonesia di Timika, Papua, 19 September 2015. Pengurangan bea keluar tersebut lantaran kemajuan pembangunan fasilitas smelter Gresik yang sudah mencapai 11 persen. ANTARA/Muhammad Adimaja

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengadakan pertemuan tertutup dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan membahas kelanjutan perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia dengan perubahan kontrak menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK).

Rapat juga dihadiri Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono dan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Suahasil. Seusai pertemuan tertutup tersebut, Sri Mulyani keluar gedung Kementerian ESDM sekitar pukul 17.00.

Tak sedikit pun pernyataan ia ucapkan kepada wartawan yang selama dua jam menantinya di ruang rapat Heritage Kementerian ESDM. Ia hanya melambaikan tangan dan melemparkan senyuman, kemudian berlalu menuju mobil dinasnya. Sedangkan Jonan tidak keluar dari ruang kerjanya.

Adapun Bambang mengatakan tidak ada hal baru yang dibahas saat diminta komentar soal pertemuan itu. “Tidak ada yang perlu disampaikan karena tidak ada yang baru. Ya, empat isu saja seperti biasa,” ucapnya

Untuk keterangan lebih lanjut, kata Bambang, bisa langsung ditanyakan kepada kedua menteri. “Satu suara ke menteri, yang ngobrol Pak Menteri dan Bu Menteri, kami hanya mendengarkan. Dia dong yang berhak ngomong,” katanya.

Simak Pula: Freeport Indonesia Tetap Diwajibkan Lepas 51 Persen Saham

Sebelumnya, saat berkunjung ke kantor Tempo, Sri Mulyani mengatakan renegosiasi Freeport Indonesia dengan pemerintah harus menghasilkan penerimaan negara yang lebih besar. Amanat renegosiasi itu tertuang dalam Pasal 169 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara.

"Segala macam term, pakai nama yang tidak karuan, saya tidak peduli. Pokoknya, yang masuk ke kantong negara harus lebih banyak dari kemarin. Itu posisi pemerintah. Dan ini sedang diformulasikan," tuturnya.

Renegosiasi pemerintah dengan Freeport Indonesia dilakukan sejak Mei lalu. Saat itu, tim perundingan, yang dipimpin Kementerian ESDM, menyepakati empat poin, yakni kelanjutan operasi setelah kontrak karya (KK) berakhir, kewajiban pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter), kewajiban pelepasan saham, serta stabilitas investasi jangka panjang. Freeport juga harus bersedia beralih wadah operasi dari kontrak menjadi IUPK.

Jonan sebelumnya pernah mengatakan perundingan sudah menyepakati nasib kelanjutan operasi dan kewajiban pembangunan smelter. Pembahasan dua isu sisanya akan dilakukan bersama Menteri Keuangan.

DESTRIANITA

Catatan:
Judul berita telah diperbaiki pada Jumat, 11 Agustus 2017 pukul 22.10 WIB karena terdapat ketidaksesuaian dengan isi. Atas kesalahan ini kami mohon maaf.






Kecelakaan di Lokasi Tambang Milik PT Timah Tewaskan 2 Pekerja, Polisi Belum Tetapkan Tersangka

2 jam lalu

Kecelakaan di Lokasi Tambang Milik PT Timah Tewaskan 2 Pekerja, Polisi Belum Tetapkan Tersangka

Penyidik Polres Bangka Selatan belum menetapkan tersangka dalam kasus tewasnya dua orang pekerja di lokasi penambangan milik PT Timah.


Profil Singkat Sri Mulyani, Menteri Keuangan Indonesia dan Riwayat Pekerjaannya

6 jam lalu

Profil Singkat Sri Mulyani, Menteri Keuangan Indonesia dan Riwayat Pekerjaannya

Sri Mulyani Indrawati digadang-gadang menjadi calon Gubernur Bank Indonesia atau Gubernur BI, menggantikan Gubernur BI Perry Warjiyo.


Terkini Bisnis: Jokowi Berpesan ke Buwas Soal Mafia Beras, 300 Slot Beasiswa S2 dari Kominfo

7 jam lalu

Terkini Bisnis: Jokowi Berpesan ke Buwas Soal Mafia Beras, 300 Slot Beasiswa S2 dari Kominfo

Berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Rabu sore, 1 Februari 2023 dimulai Bos Bulog Budi Waseso alias Buwas menemui Jokowi.


Sri Mulyani, Dulu Dianggap Layak Jadi Presiden Bank Dunia, Kini Masuk Bursa Calon Gubernur BI

7 jam lalu

Sri Mulyani, Dulu Dianggap Layak Jadi Presiden Bank Dunia, Kini Masuk Bursa Calon Gubernur BI

Sri Mulyani diisukan masuk bursa calon Gubernur Bank Indonesia. Pada tahun 2019, Sri Mulyani juga dianggap layak menjadi Presiden Bank Dunia.


Terkini: Harta Kekayaan Sri Mulyani, Profil Buwas hingga Pertimbangan Jokowi Perpanjang Kontrak Freeport Cs

13 jam lalu

Terkini: Harta Kekayaan Sri Mulyani, Profil Buwas hingga Pertimbangan Jokowi Perpanjang Kontrak Freeport Cs

Berita terkini bisnis hingga siang ini dimulai dari harta kekayaan Sri Mulyani yang disebut-sebut masuk dalam pencalonan Gubernur BI.


Sri Mulyani Masuk Bursa Calon Gubernur BI, Berapa Harta Kekayaannya?

14 jam lalu

Sri Mulyani Masuk Bursa Calon Gubernur BI, Berapa Harta Kekayaannya?

Nama Sri Mulyani Indrawati disebut-sebut masuk dalam bursa pencalonan Gubernur BI untuk menggantikan Perry Warjiyo. Berapa harta kekayaannya?


Pasar SBN Menguat di Awal 2023, Sri Mulyani: Didorong Pembelian oleh Investor Nonresiden

16 jam lalu

Pasar SBN Menguat di Awal 2023, Sri Mulyani: Didorong Pembelian oleh Investor Nonresiden

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan pasar Surat Berharga Negara (SBN) melanjutkan penguatan di awal tahun 2023. Ini buktinya.


Kata Sri Mulyani Soal Anggaran Pengentasan Kemiskinan Rp 500 Triliun Disebut Habis untuk Rapat

17 jam lalu

Kata Sri Mulyani Soal Anggaran Pengentasan Kemiskinan Rp 500 Triliun Disebut Habis untuk Rapat

Sri Mulyani buka suara tentang anggaran pengentasan kemiskinan Rp 500 triliun yang disebut-sebut habis untuk banyak rapat di hotel dan studi banding.


Terpopuler Bisnis: Kaspersky Ingatkan Bahaya Malware Anubis, Pesan Khusus Jokowi ke Buwas

19 jam lalu

Terpopuler Bisnis: Kaspersky Ingatkan Bahaya Malware Anubis, Pesan Khusus Jokowi ke Buwas

Berita terpopuler ekonomi dan bisnis sepanjang Selasa kemarin, 31 Januari 2023, dimulai dari Kaspersky meminta masyarakat mewaspadai serangan malware.


Sri Mulyani: Realisasi Belanja Negara 2022 Tumbuh, Ekonomi Pulih dan Dunia Usaha Bangkit

20 jam lalu

Sri Mulyani: Realisasi Belanja Negara 2022 Tumbuh, Ekonomi Pulih dan Dunia Usaha Bangkit

Sri Mulyani mengatakan APBN telah bekerja untuk melindungi daya beli masyarakat dan menopang pemulihan ekonomi.