TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Unggul Priyanto mengatakan ekstensifikasi atau perluasan lahan pertanian garam di Nusa Tenggara Timur akan menghasilkan garam sebanyak 500 ribu ton setahun. Angka ini didapat dari lahan sebesar 5 ribu hektare yang akan digunakan pembangunan lahan garam terintegrasi ini.
“Ekstensifikasi lahan ini karena secara total kita ini defisit dan pasokan garam nasional sangat rentan cuaca,” kata Unggul kepada Tempo saat ditemui di Jakarta, Rabu, 9 Agustus 2017.
Baca: Garam Langka, Jokowi Panggil Menteri dan PT Garam
Unggul menuturkan angka investasi lahan garam integrasi sebesar 5 ribu hektare adalah Rp 1,8 triliun. Proyek lahan garam integrasi sebesar 5 ribu hektare akan menjadi percontohan, karena selain di NTT, pemerintah juga berniat membangun hal serupa di Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Selatan. “Masing-masing lahannya 5 ribu hektare, jadi ada 15 ribu (hektare).”
Pemerintah berencana melakukan ekstensifikasi lahan agar produksi garam nasional bisa meningkat dan mengurangi impor, terlebih pertanian garam dalam negeri rentan dengan cuaca. Adapun lahan yang diincar adalah lahan yang terlantar. BPPT ditunjuk pemerintah untuk menyediakan teknologi bagi lahan garam terintegrasi ini.
Simak: Krisis Garam di Indonesia, Apa Sebabnya?
Di NTT, proyek ini akan dikembangkan di Teluk Kupang. Alasan pemilihan NTT, NTB, dan Sulawesi Selatan, karena di daerah tersebut curah hujannya rendah dan lahan untuk mengembangkan lahan garam terintegrasi ini tersedia cukup besar. Lahan ini nantinya tidak hanya mengurus produksi garam melainkan juga produk turunan dari garam itu.
Selain itu dari kebutuhan 3,8 juta ton garam dalam setahun, produksi dalam negeri maksimal hanya mencukupi 2 juta ton. Diharapkan dengan adanya lahan garam integrasi di tiga lahan itu, ada tambahan produksi sekitar 1,5 juta ton per tahun.
Unggul menyatakan pembangunan ini sebenarnya hanya memperluas lahan milik PT Garam yang sudah ada di sana sebesar 400 hektare, hanya lahan tersebut belum ada pabrik. Sehingga pemerintah berencana memperluas lahan itu menjadi sebesar 5 ribu hektare, dan akan dibagi menjadi 10 blok kerja.
Mengenai alokasi dana pembangunan, Unggul tak begitu mengetahui akan diambil dari mana. Ia mengira hal itu bisa diambil dari APBN atau diambil dari anggaran PT Garam. “PT Garam bilang sih sanggup. Bisa meminjam ke bank kata mereka,” ucap Unggul.
DIKO OKTARA
