Dikorupsi, Kepala Bappenas Masih Optimistis dengan Dana Desa

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Keuangan Sri Mulyani (kiri) bersama Menteri Perencanaan Pembangunan (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro (kanan) mengikuti rapat tentang evaluasi Tingkat Komponen Dalam Negeri di Kantor Presiden, Jakarta, 1 Agustus 2017. Dalam arahannya, Presiden menyinggung tentang tingkat komponen dalam negeri (TKDN). ANTARA/Puspa Perwitasari

    Menteri Keuangan Sri Mulyani (kiri) bersama Menteri Perencanaan Pembangunan (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro (kanan) mengikuti rapat tentang evaluasi Tingkat Komponen Dalam Negeri di Kantor Presiden, Jakarta, 1 Agustus 2017. Dalam arahannya, Presiden menyinggung tentang tingkat komponen dalam negeri (TKDN). ANTARA/Puspa Perwitasari

    TEMPO.CO, Jakarta - Kasus korupsi dana desa yang terjadi di Pamekasan, Pulau Madura, Jawa Timur, tidak membuat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Menteri PPN/Kepala Bappenas) Bambang Brodjonegoro pesimistis dengan penyaluran dana desa untuk pembangunan di masa yang akan datang.

    "Kita tidak bisa bilang dana desa itu akan bebas dari masalah, tapi kita juga jangan melihatnya terlalu pesimistis dengan satu kasus membuat dana desa tidak berhasil," jelasnya saat ditemui dalam Indonesia Development Forum, di The Westin Jakarta, pada Rabu, 9 Agustus 2017.

    Baca: Kemendes Serahkan 60 Laporan Penyelewengan Dana Desa Ke KPK

    Bambang menambahkan, penggunaan dana desa sudah banyak memberikan hasil positif, salah satunya dalam pembangunan infrastruktur. "Infrastruktur padat karya itu project yang bermanfaat untuk desa dan masyarakatnya."

    Ke depannya, ia ingin kontrol terhadap penyaluran dana desa lebih ditingkatkan agar kejadian serupa di Pamekasan tidak terulang. "Sebenarnya kontrol (terhadap dana desa) sudah dibangun. Yang paling penting sekarang, kabupaten tidak boleh mengganggu alur dana desa, karena transfernya langsung dari pusat ke kabupaten, kemudian kabupaten menyalurkan ke desanya," ujar Bambang.

    Simak: Kasus Dana Desa, Korupsi Rp 100 Juta Nyogoknya Rp 200 Juta

    Kerja sama pemerintah pusat dan daerah melalui dana desa harus disalurkan secara tepat karena penggunaan dana tersebut dapat menurunkan kemiskinan dan menumbuhkan kewirausahaan di level desa.

    LIDWINA TANUHARDJO | WAWAN PRIYANTO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rencana dan Anggaran Pemindahan Ibu Kota, Ada Tiga Warga Asing

    Proyek pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur dieksekusi secara bertahap mulai 2020. Ada tiga warga asing, termasuk Tony Blair, yang terlibat.