RI Dapat Hibah dari Jepang untuk Kembangkan Pusat Bisnis Ikan  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti meninjau pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Natuna, Batam, 7 Agustus 2017. Tempo/Angelina Anjar Sawitri

    Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti meninjau pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Natuna, Batam, 7 Agustus 2017. Tempo/Angelina Anjar Sawitri

    TEMPO.CONatuna - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan Jepang akan memberikan hibah kepada Indonesia di sektor perikanan. Bantuan tersebut berupa coastal radar dan pelabuhan perikanan terintegrasi atau integrated fisheries port. 

    "Di dalamnya terdapat pelabuhan, pasar ikan, serta cold storage. Rencananya Jepang akan membangun di enam titik. Salah satunya saya minta di Natuna," kata Susi di Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Natuna, Kepulauan Riau, Senin, 7 Agustus 2017.

    Menurut Susi, hibah tersebut akan diberikan Jepang pada 2018. Penandatanganan kesepakatan antara Indonesia dan Jepang terkait dengan hibah tersebut akan digelar pada November 2017. "Yang akan mengerjakan JICA (Badan Kerja Sama Internasional Jepang)," ujarnya. 

    Susi ingin bantuan dari Jepang tersebut dapat mendukung rencananya membangun 12 SKPT tahun ini. Kedua belas SKPT tersebut adalah Natuna, Saumlaki, Merauke, Mentawai, Nunukan, Talaud, Morotai, Biak Numfor, Mimika, Rote Ndao, Sumba Timur, dan Sabang.

    Menurut Susi Pudjiastuti, membangun SKPT di daerah-daerah terluar dan perbatasan tidak mudah. Ada banyak persoalan, seperti kendala transportasi dan tingginya biaya pembangunan. "Menarik orang ke sana juga tantangan. Tapi kita tidak boleh putus asa," ucapnya.

    Menurut Susi, salah satu SKPT yang akan diresmikan dalam waktu dekat adalah SKPT Natuna di ujung utara Indonesia. "Kalau bisa saya ajukan antara Oktober dan November kepada Pak Presiden (Joko Widodo) untuk diresmikan, sesuai dengan janji kepada beliau." 

    ANGELINA ANJAR SAWITRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kontroversi Perpres Investasi Miras

    Pemerintah terbitkan perpres investasi miras, singkat dan minuman keras. Beleid itu membuka investasi industri minuman beralkohol di sejumlah daerah.