TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama Bank Indonesia (BI), lembaga perbankan, dan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) bakal melakukan elektronifikasi transaksi atau penggunaan uang elektronik untuk pembayaran tol. Menteri PUPR Basuki Hadimoeljono mengatakan pemerintah berencana menerapkan multi lane free flow (MLFF) atau pembayaran tol tanpa henti pada Desember 2018.
“Sejak rencana pemerintah tentang elektronifikasi jalan tol diumumkan, penggunaan uang elektronik baru naik 33 persen pada musim mudik Lebaran dan program diskon bagi pengguna uang elektronik. Sedangkan saat ini pengguna uang elektronik baru mencapai 28 persen," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin, 7 Agustus 2017.
Baca: Lewat Jalan Tol Gunakan Kartu E-Toll, Ini Saldo Minimalnya
Menurut Basuki, penerapan MLFF membuat pengguna jalan tol tidak harus menghentikan kendaraan di gerbang tol. Ia menjelaskan, penerapan MLFF akan melalui tiga tahapan. Pada tahap awal akan diberlakukan penggunaan uang elektronik untuk semua transaksi di jalan tol mulai Oktober 2017. Tahap berikutnya adalah integrasi jalan tol dengan konsorsium Electronic Toll Collection pada Desember 2017.
Basuki mengatakan, sebelum memulai program transaksi non-tunai 100 persen, BPJT dan Perbankan telah melakukan berbagai kampanye, baik di tingkat nasional maupun lokal, penerapan transaksi secara multi-issuer dan non-eksklusif, perluasan Gerbang Tol Otomatis (GTO), perluasan lokasi top up, serta penyiapan regulasi transaksi tol nontunai. “Kampanye ini perlu diintensifkan hingga pertengahan September mendatang untuk selanjutnya kita evaluasi,” ujarnya.
Simak: Siap-siap, Bayar Tol Tak Lagi Terima Tunai pada Oktober 2017
Selain itu, kata Basuki, secara bertahap integrasi dilakukan pada ruas jalan tol Jakarta-Tangerang-Merak sejak Mei 2017. Ia menjelaskan, integrasi Jakarta-Bogor-Ciawi (Jagorawi) dan Jakarta Outer Ring Road (JORR) dalam tahap persiapan. Sedangkan integrasi Cluster 1 dan Soreang-Pasir Koja, Jagorawi dan Ciawi-Sukabumi, Wilayah Kota Semarang dan Kota Surabaya kini masih pada tahap diskusi awal.
Gubernur BI Agus Martowardoyo mengatakan akan terus berkoordinasi dengan kementerian dan perbankan. "Ada dua pemangku kepentingan utama, yaitu BUJT dan perbankan. Saat ini, kami terus berkoordinasi agar pada Oktober 2017 transaksi di jalan tol berjalan non-tunai," ucapnya.
Menurut dia, kampanye program ini perlu dilakukan, seperti memberi diskon dan penawaran khusus untuk menambah minat pengguna jalan tol. Ia pun memprediksi jumlah pengguna uang elektronik di jalan tol dapat meningkat secara signifikan dalam 1,5 bulan. Terlebih lagi akan terbit Peraturan Menteri PUPR sebagai dasar hukum beralihnya pembayaran tunai menjadi nontunai yang ditargetkan terbit sebelum 17 Agustus 2017. “BI juga akan meyakinkan pihak perbankan bahwa sistem transaksi di jalan tol akan berjalan baik. Pembayaran tol menjadi lebih cepat dan praktis,” tuturnya.
ARKHELAUS W.
