Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pertumbuhan Ekonomi Stagnan, Indef: Akibat Konsumsi Lesu

image-gnews
Solusi Ekonomi INDEF
Solusi Ekonomi INDEF "Menangkap Peluang Banjir Dana Asing" di Veteran Coffee & Resto, Jakarta, 25 Juli 2016. TEMPO/Atika Nusya
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom Institute for Development of Economics and Finance atau Indef Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan pertumbuhan ekonomi yang tumbuh stagnan atau tak mengalami perubahan 5,01 persen di triwulan II 2017. Hal ini, kata dia, mengindikasikan perekonomian sedang dalam kondisi tidak sehat. 
 
Salah satu penyebabnya adalah konsumsi rumah tangga yang kinerjanya masih di bawah ekspektasi atau tumbuh 4,95 persen (year on year). "Angka ini terbilang rendah karena tahun lalu bisa tumbuh 5,07 persen," ujarnya, saat dihubungi Tempo, Senin, 7 Agustus 2017.

Simak: Indef Beberkan Penyebab Biaya Produksi Padi Indonesia Mahal

Padahal, konsumsi rumah tangga menjadi motor pertumbuhan ekonomi paling utama dengan kontribusi terhadap ekonomi sebesar 56 persen. "Penyebab lesunya konsumsi bisa ditelusuri dari kebijakan pemerintah yang menyesuaikan harga listrik golongan 900 VA."

Dampak tersebut kata dia telah dirasakan pada daya beli masyarakat mulai Januari hingga Juni tahun ini. Perlambatan konsumsi juga terjadi pada kelompok masyarakat atas, di mana mereka memilih untuk menunda konsumsi dan mengalihkan pendapatan ke tabungan. "Motifnya lebih ke berjaga jaga," ucapnya.

Bhima berujar dari sisi belanja pemerintah tahun ini juga tak bisa diharapkan. Penyebabnya adalah penyerapan belanja yang masih rendah dan dampak penghematan anggaran yang juga akan dirasakan di semester II 2017. "Bahkan THR dan Gaji ke-13 pun terbukti belum mampu menangkal pelemahan daya beli," katanya.

Terkait dengan kinerja sektoral, menurut Bhima perlu diperhatikan pertumbuhan industri pengolahan, di mana angkanya tercatat menurun tajam dibandigkan triwulan I sebelumnya, yaitu dari 4,24 persen menjadi 3,54 persen. "Selain itu industri pengolahan masuk ke fase deindustrialisasi dengan share industri yang terus menurun terhadap PDB," ujarnya. BPS mencatat share industri pengolahan hanya 20,26 persen, turun dibandingkan periode sama tahun lalu yang mencapai 21 persen.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurut Bhima, jika fenomena deindustrialisasi terus dibiarkan maka akan terjadi penurunan penyerapan tenaga kerja secara agregat dan berakibat pada penurunan pendapatan masyarakat secara umum. Dia mengatakan harapan saat ini adalah bertumpu pada investasi dan ekspor.

"Untuk investasi bisa tumbuh 4,78 persen sudah cukup bagus ditengah ketidakpastian ekonomi global," ucapnya. Dia menuturkan untuk ekspor pertumbuhannya di atas ekspektasi yaitu mencapai 8,21 persen. Peningkatannya dipengaruhi oleh perkembangan harga komoditas seperti CPO dan batu bara yang naik dari awal tahun.

"Harapannya dua sektor penunjang ini bisa terus dijaga pertumbuhannya sampai akhir tahun," katanya. Hingga akhir tahun, Bhima memprediksi pertumbuhan ekonomi akan berada di kisaran angka 5-5,1 persen (year on year) atau di bawah target pemerintah 5,2 persen (year on year). 

GHOIDA RAHMAH

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

3 jam lalu

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi di Widya Chandra IV Nomor 23, Jakarta, Sabtu (20/4/2024). Foto : Oji/Novel
Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.


Ekonom Senior INDEF Sebut Indonesia Harus Antisipasi Dampak Konflik Iran-Israel

3 hari lalu

Konflik Iran dengan Israel berisiko mengancam ketahanan energi Tanah Air.
Ekonom Senior INDEF Sebut Indonesia Harus Antisipasi Dampak Konflik Iran-Israel

Meski tidak bersinggungan secara langsung dengan komoditas pangan Indonesia, namun konflik Iran-Israel bisa menggoncang logistik dunia.


Antisipasi Dampak Konflik Iran-Israel, Ekonom: Prioritaskan Anggaran untuk Sektor Produktif

4 hari lalu

Konflik Iran dengan Israel berisiko mengancam ketahanan energi Tanah Air.
Antisipasi Dampak Konflik Iran-Israel, Ekonom: Prioritaskan Anggaran untuk Sektor Produktif

Di tengah konflik Iran-Israel, pemerintah mesti memprioritaskan anggaran yang bisa membangkitkan sektor bisnis lebih produktif.


Imbas Perang Iran-Israel terhadap Ekonomi Indonesia

8 hari lalu

Imbas Perang Iran-Israel terhadap Ekonomi Indonesia

Serangan balasan Iran terhadap Israel meningkatkan eskalasi konflik di Timur Tengah. Ketegangan ini menambah beban baru bagi ekonomi Indonesia.


Ekonom Indef soal Dugaan Korupsi di LPEI: Padahal Ekspor Andalannya Pemerintahan Jokowi

35 hari lalu

Didin S Damanhuri. dok.IPB
Ekonom Indef soal Dugaan Korupsi di LPEI: Padahal Ekspor Andalannya Pemerintahan Jokowi

Ekonom Indef, Didin S. Damanhuri sangat prihatin atas dugaan korupsi yang terendus di lingkaran LPEI. Padahal, kata dia, ekspor adalah andalan pemerintahan Jokowi


Imbas PPN Naik jadi 12 Persen, Indef Sebut Daya Saing Indonesia Bakal Turun

35 hari lalu

Pembeli tengah memilih pakaian di pusat perbelanjaan Tanah Abang, Jakarta, Kamis 14 Maret 2024. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 7//2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).  TEMPO/Tony Hartawan
Imbas PPN Naik jadi 12 Persen, Indef Sebut Daya Saing Indonesia Bakal Turun

Kebijakan PPN di Tanah Air diatur dalam Undang-Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).


Tarif PPN Naik jadi 12 Persen, Indef: Indonesia Paling Tinggi di Asia Tenggara

36 hari lalu

Pembeli tengah memilih pakaian di pusat perbelanjaan Tanah Abang, Jakarta, Kamis 14 Maret 2024. Kenaikan PPN di awal 2025 dikhawatirkan akan mempengaruhi daya beli masyarakat. TEMPO/Tony Hartawan
Tarif PPN Naik jadi 12 Persen, Indef: Indonesia Paling Tinggi di Asia Tenggara

Peneliti Center of Industry, Trade, and Investment Indef Ahmad Heri Firdaus membandingkan besaran tarif PPN di Asia Tenggara.


Indef: PPN jadi 12 Persen Akan Dorong Kenaikan Harga Bahan Pokok

36 hari lalu

Pembeli tengah memilih pakaian di pusat perbelanjaan Tanah Abang, Jakarta, Kamis 14 Maret 2024. Pemerintah akan kembali menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1 persen menjadi 12%, yang mulai berlaku pada tahun depan atau per 1 Januari 2025.  TEMPO/Tony Hartawan
Indef: PPN jadi 12 Persen Akan Dorong Kenaikan Harga Bahan Pokok

Indef menyatakan penjual akan reaktif terhadap kenaikan PPN.


PPN Naik jadi 12 Persen, Indef: Pertumbuhan Ekonomi Turun karena Orang Tahan Konsumsi

36 hari lalu

Porter mengangkut sekarung pakaian di pusat perbelanjaan Tanah Abang, Jakarta, Kamis 14 Maret 2024.  Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 7//2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).  TEMPO/Tony Hartawan
PPN Naik jadi 12 Persen, Indef: Pertumbuhan Ekonomi Turun karena Orang Tahan Konsumsi

Indef membeberkan dampak kenaikan pajak pertabambahan nilai atau PPN menjadi 12 persen.


Ekonom Ungkap Kriteria Ideal Menkeu Pengganti Sri Mulyani: Tidak Yes Man

49 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat memberikan keterangan kepada media hasil Kinerja dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa 2 Januari 2024. Sri Mulyani menyebutkan realisasi APBN 2023 defisit sebesar Rp347,6 triliun atau 1,65 persen dari produk domestik bruto (PDB), sementara penerimaan negara ditutup pada angka Rp2.774,3 triliun atau 105,2 persen dari target, yang terdiri dari perpajakan Rp2.155,4 triliun dan PNBP Rp605,9 triliun dan hibah Rp13 triliun. Tempo/Tony Hartawan
Ekonom Ungkap Kriteria Ideal Menkeu Pengganti Sri Mulyani: Tidak Yes Man

Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti mengungkapkan kriteria ideal Menkeu seperti apa yang dibutuhkan oleh Indonesia di masa mendatang.