Sri Mulyani Sebut Kementerian Keuangan Berhasil Cetak Hat-trick

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Keuangan Sri Mulyani (kiri) bersama Menteri Perencanaan Pembangunan (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro (kanan) mengikuti rapat tentang evaluasi Tingkat Komponen Dalam Negeri di Kantor Presiden, Jakarta, 1 Agustus 2017. Dalam arahannya, Presiden menyinggung tentang tingkat komponen dalam negeri (TKDN). ANTARA/Puspa Perwitasari

    Menteri Keuangan Sri Mulyani (kiri) bersama Menteri Perencanaan Pembangunan (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro (kanan) mengikuti rapat tentang evaluasi Tingkat Komponen Dalam Negeri di Kantor Presiden, Jakarta, 1 Agustus 2017. Dalam arahannya, Presiden menyinggung tentang tingkat komponen dalam negeri (TKDN). ANTARA/Puspa Perwitasari

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menceritakan keberhasilan kementeriannya dalam mencetak tiga kali pencapaian dalam satu kali kesempatan pada tahun ini.
     
    Ini membuat waktu Kementerian Keuangan tersita sejak Januari 2017 hingga saat ini. Menurut Sri Mulyani, keberhasilan antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat yang disebut sebagai hat-trick itu terkait dengan rapat paripurna DPR yang diselenggarakan pada Kamis, 27 Juli 2017.
     
    “Ada tiga hat-trick, yakni Perpu Nomor 1 Tahun 2017 mengenai Automatic Exchange of Information, ada APBN Perubahan 2017, serta Undang-Undang Pertanggungjawaban Keuangan kita di 2016. Itu diketok dalam satu kali pertemuan paripurna. Kebetulan, saya dari pagi, siang, dan sore di DPR,” ujarnya saat berkunjung ke kantor Tempo, Jakarta Barat, Selasa, 1 Agustus 2017.
     
    Sri Mulyani menuturkan perubahan APBN 2017 dilakukan dengan mengubah beberapa proporsi belanja dan penerimaan, terutama untuk belanja tertinggi, seperti Asian Games, yang akan diselenggarakan pada 2018. Adapun undang-undang mengenai pertanggungjawaban keuangan pada APBN 2016 untuk pertama kalinya mendapat penilaian wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pengawas Keuangan (BPK).

    Simak Pula: DPR Setujui APBN Perubahan 2017

    “Jadi kami menutup 2016 dan harus diaudit BPK dan disampaikan ke Dewan sehingga pertanggungjawaban 2016 seperti apa, berapa akhirnya penerimaan, berapa belanja, dan berapa utang. Kemudian 2017 yang sedang berjalan ada perubahan pos dan kami sedang menyiapkan untuk APBN 2018, nanti presiden akan berpidato di hadapan DPR untuk APBN 2018,” ucapnya.
     
    Sri Mulyani menambahkan, tugas utama dari Kementerian Keuangan adalah untuk mengelola APBN menjadi instrumen yang kredibel. Artinya, estimasi penerimaan diusahakan sedekat mungkin dengan realisasi walaupun setiap saat ekonomi bergerak naik turun, sementara pemerintah harus membuat APBN satu tahun sebelumnya. “Ekonomi berubah dan kita akan terus membuat akurasi dari sisi penerimaan. Kami ingin mengatakan kepada masyarakat bahwa upaya penerimaan pajak itu jangan dibaca sebagai sesuatu yang menakutkan karena ekonomi lesu sehingga masyarakat ketakutan,” tuturnya.
     
    Menurut Sri Mulyani, untuk tahun ini, penerimaan negara diperkirakan Rp 1.750 triliun, sementara belanja diperkirakan sekitar Rp 2.080 triliun. Adapun belanja itu akan lebih digunakan untuk berbagai kebutuhan yang tidak bisa ditunda. Dari sekitar 257 juta penduduk Indonesia, diperkirakan 60 persen di antaranya merupakan kelompok muda yang harus mendapatkan pendidikan, kesehatan, kecukupan gizi, infrastruktur air bersih, dan lain-lain. Sehingga mau tidak mau hal tersebut harus dianggarkan dalam APBN.
     
    “Jumlah atau kualitas dua-duanya penting. Waktu 10 tahun terakhir saat saya dulu menjabat Menteri Keuangan, anggaran pendidikan Rp 105 triliun dan sekarang sudah Rp 400 triliun. Kalau belanja pendidikan semakin baik, kita juga dapat meningkatkan belanja untuk mengejar ketertinggalan kita,” ucapnya.
     
    DESTRIANITA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rencana dan Anggaran Pemindahan Ibu Kota, Ada Tiga Warga Asing

    Proyek pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur dieksekusi secara bertahap mulai 2020. Ada tiga warga asing, termasuk Tony Blair, yang terlibat.