TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta kebijakan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) untuk diperkuat. Dengan kata lain, ia ingin kebijakan itu tidak hanya menjadi kebijakan teknis administratif, tapi juga menjadi kebijakan strategis.
"Bahwa untuk memperkuat industri nasional dan membuka lapangan pekerjaan, kita perlu terus memperkuat kandungan komponen dalam negeri," ujar Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Selasa, 1 Agustus 2017.
Baca: Bank Dunia Minta Indonesia Tak Istimewakan BUMN
Jokowi melanjutkan, ada banyak manfaat lain yang bisa didapat dengan memperkuat TKDN selain menambah lapangan pekerjaan. Salah satunya adalah mendorong masuknya investasi di sektor industri substitusi impor. Dengan begitu, ketergantungan pada impor pun bisa dikurangi.
Contoh lainnya adalah mendorong transfer teknologi. Dengan mendorong TKDN menjadi kebijakan strategis, maka investor yang selama ini membawa komponen dari luar pada akhirnya juga harus mengupayakan transfer teknologi agar komponen yang mereka butuhkan bisa dibuat di Indonesia.
"Muara akhirnya adalah agar bisa menggerakkan roda perekonomian nasional kita," ujar dia. Jokowi yakin produk asal Indonesia dapat bersaing dengan produk-produk impor, baik dari sisi harga maupun kualitas.
Sayangnya, kata Jokowi, belum semua kalangan sepaham dengannya. Ia mengatakan masih banyak perusahaan badan usaha milik negara besar yang belum sepenuhnya menggunakan komponen dalam negeri. Ia meminta hal itu segera dievaluasi.
"Saya masih melihat, ini saya ulangi, di BUMN-BUMN terutama yang gede-gede ini masih banyak yang belum melihat TKDN ini," kata Jokowi. "Pada rapat evaluasi kali ini, saya ingin menekankan bahwa untuk urusan TKDN akan saya ikuti baik lewat nanti BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) maupun lewat cara yang lain."
Menanggapi pernyataan Jokowi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Tom Lembong menyampaikan dibutuhkan fasilitas dan niat untuk mendorong industri lokal demi kebijakan TKDN. Oleh karenanya, kata ia, pemerintah perlu ikut mendampingi dan mengawasi perkembangan industri nasional.
"Jadi yang dibutuhkan adalah kita harus bener turun tangan, jangan hanya nerbitin peraturan dan cuci tangan. Ini yang masih terlalu sering terjadi," ujar Tom mengomentari arahan Jokowi.
ISTMAN M.P.
