TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi ingin swasta terlibat lebih banyak dalam proyek light rail transit Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi (LRT Jabodebek). "Angka dan kondisi proyeknya dijabarkan transparan. Tidak hanya oleh negara, saya lihat ada potensi besar swasta untuk dilibatkan," ujar Budi di Kementerian Koordinator Kemaritiman, Jakarta Pusat, Senin, 31 Juli 2017.
Ia menyebutkan, sesuai dengan kajian dari konsultan PricewaterhouseCoopers (PwC), peran swasta akan bisa mengurangi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kelayakan proyek akan terus dikaji, terutama terkait dengan ketetapan jangka waktu proyek.
Simak: Menteri Luhut Minta 32 Titik Lahan LRT Bebas Bulan Ini
Ketika disinggung perihal adanya penyesuaian nilai investasi, Budi mengatakan nilainya tetap sama. Namun ia tidak menampik ada tambahan kebutuhan sekitar Rp 300 miliar pasca-keputusan menggunakan sistem persinyalan moving block. Moving block merupakan sistem persinyalan yang menghitung kedatangan kereta antarstasiun berdasarkan waktu tempuh, bukan jarak.
Budi juga menggarisbawahi kemungkinan bagi swasta untuk mendukung pendekatan transit oriented development (TOD) untuk mengembangkan wilayah di sekitar titik-titik transit. "Nanti TOD akan kami buatkan semacam TOR (term of reference) untuk dilelang kepada swasta, tidak hanya dikerjakan KAI (PT Kereta Api Indonesia)," ucapnya.
Direktur Utama BNI Achmad Baiquni dan Direktur Utama Bank Mandiri Kartiko Wirjoatmodjo juga kompak tak berkomentar banyak. Keduanya mengatakan, selain perbankan pelat merah, bank swasta yang mendukung proyek belum dapat dipastikan.
"Yang terlibat belum pasti, tapi yang pasti bank BUMN. Ini kan masih rapat koordinasi, tapi yang pasti terlibat bank BUMN, antara BRI, BNI, dan Mandiri," tutur Kartiko.
Senada dengan Kartiko, Achmad juga mengatakan rapat kali ini hanya membahas kesiapan masing-masing perbankan. "Kami hanya diminta kesiapan untuk sindikasinya supaya koordinasinya berjalan dengan baik," katanya.
Kartiko sempat menyebutkan total pembiayaan proyek LRT Jabodetabek yang dibahas dalam rapat. "Total Rp 19 triliun sindikasinya. Jadwalnya belum," ujarnya.
AGHNI ADI | ALI HIDAYAT
