Indef Beberkan Penyebab Biaya Produksi Padi Indonesia Mahal

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi petani menanam bibit padi. ANTARA/Maulana Surya

    Ilustrasi petani menanam bibit padi. ANTARA/Maulana Surya

    TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Indef (Institute for Development of Economics and Finance ) Enny Sri Hartati mengatakan biaya produksi padi di Indonesia sudah 2,5 kali lebih mahal dari Vietnam. Ini disebabkan  subsidi input sektor pertanian seperti benih dan pupuk. 
     
    "Indonesia biaya produksi padi Rp 4.079 per kilogram dan Vietnam hanya Rp 1.679 per kilogram," kata Enny saat ditemui di kantor Indef, Pejaten, Jakarta Selatan, Kamis, 27 Juli 2017.
     
    Enny menuturkan hasil riset dari Bank Dunia menunjukkan efektivitas  subsidi pupuk hanya dinikmati sebesar 40 persen petani saja. Subsidi benih seringkali tak tepat waktu. "Petani tanam, benih belum sampai (ke petani)," ucapnya.
     
    Masalah lain di subsidi input adalah kualitas benih disamaratakan padahal kondisi karakteristik tiap daerah berbeda. Enny berujar benih beras Cianjur, jika ditanam di tempat lain belum tentu hasilnya baik. 
     
    Enny menambahkan pengadaan benih diadakan dalam waktu yang bersamaan dan bersifat sentralistik, sehingga tak memperhatikan karakteristik masing-masing daerah. "Benih harus tepat waktu, tepat kualitas dan tepat varietasnya."
     
    Inefisiensi subsidi input pertanian terjadi ketika alokasi anggaran subsidi  meningkat drastis. Enny melihat dalam dua tahun terakhir ada peningkatan drastis anggaran kedaulatan pangan di APBN sebesar 53,2 persen dari Rp 67,3 triliun di 2014 menjadi Rp 103,1 triliun di 2017.
     
    Ekonom Indef lainnya, Ahmad Heri Firdaus mengatakan pemerintah harus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan subsidi input. Alasannya harga tenaga kerja dan lahan membuat ongkos produksi menjadi besar. 
     
    Vietnam, kata Heri, memiliki cara subsidi petani yang sama dengan Indonesia tetapi biaya produksinya bisa lebih rendah dari Indonesia. "Apakah subsidi kurang atau ada yang salah, harus ada evaluasi," ucapnya. 
     
    DIKO OKTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Hasil Sensus 2020 yang Menentukan Penentuan Kebijakan Pembangunan

    Akan ada perbedaan pada penyelenggaraan sensus penduduk yang ketujuh di tahun 2020. Hasil Sensus 2020 akan menunjang penentuan kebijakan pembangunan.